Kelanjutan IKN: Antara Pemangkasan Anggaran dan Komitmen Pembangunan

Ibu Kota Nusantara (Sumber: www.kemenparekraf.go.id)

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi sorotan setelah pemangkasan besar-besaran anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada 2025. Menteri PU, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa anggaran kementeriannya telah diblokir sesuai amanat efisiensi yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai keberlanjutan proyek ambisius yang telah mencapai progres 87,9 persen pada akhir 2024 tersebut. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI pada 6 Februari 2025, Menteri PU menyatakan bahwa saat ini tidak ada progres pembangunan IKN karena anggaran telah diblokir. Bahkan, dengan nada berkelakar, ia menyebut bahwa dana yang tersisa hanya cukup untuk membeli makan siang. Pernyataannya ini semakin menguatkan kekhawatiran banyak pihak mengenai keberlanjutan proyek IKN yang sebelumnya dianggap sebagai salah satu program prioritas pemerintah. Pemangkasan anggaran Kementerian PU ini memang cukup signifikan. Dari pagu awal sebesar Rp110,95 triliun, kini anggaran tersisa hanya Rp29,57 triliun setelah pemotongan mencapai Rp81,38 triliun. Dengan pengurangan yang begitu besar, berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan IKN, menghadapi ketidakpastian. Meskipun demikian, Dody memastikan bahwa pihaknya tetap berfokus pada program prioritas dalam waktu dekat, seperti persiapan mudik dan perayaan Hari Raya Idulfitri serta Nyepi. Artinya, meskipun proyek IKN menghadapi hambatan, Kementerian PU tetap menjalankan tugas-tugas strategis lainnya. Di sisi lain, pihak Istana menegaskan bahwa pembangunan IKN tetap berjalan meskipun anggarannya diblokir. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyatakan bahwa anggaran pembangunan IKN sebenarnya masih ada, hanya saja belum dicairkan. Menurutnya, pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan proyek ini dengan total anggaran Rp48 triliun dalam lima tahun ke depan. Hasan juga menegaskan bahwa proyek ini tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah, tetapi juga melibatkan pihak swasta sebagai mitra pembangunan. Ia menegaskan bahwa anggaran pembangunan IKN tersebar di berbagai lembaga, termasuk di Kementerian PU dan Otorita IKN, sehingga meskipun terjadi pemblokiran sementara, proyek ini tetap bisa berjalan dengan mekanisme yang ada. Meskipun mengalami pemangkasan anggaran, pembangunan fisik IKN sejatinya telah mencapai tahap yang cukup signifikan. Data dari Kementerian PU menyebutkan bahwa hingga akhir Desember 2024, progres pembangunan telah mencapai 87,9 persen. Infrastruktur dasar seperti jalan, sumber daya air, serta hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di kawasan IKN telah dibangun menggunakan dana sebesar Rp40,29 triliun yang dialokasikan hingga 2024. Sejumlah proyek strategis di berbagai sektor juga sudah berjalan, termasuk jalan tol, permukiman, dan penataan kawasan inti pemerintahan. Namun, dengan adanya pemangkasan anggaran di tahun ini, nasib proyek-proyek yang masih dalam tahap pembangunan kini bergantung pada strategi pembiayaan selanjutnya. Dengan berbagai pernyataan yang saling bertolak belakang antara Kementerian PU dan pihak Istana, nasib pembangunan IKN masih menjadi tanda tanya. Di satu sisi, pemangkasan anggaran menghambat progres proyek, tetapi di sisi lain, pemerintah menyatakan komitmennya untuk tetap melanjutkan pembangunan. Jika proyek ini terus berjalan, maka peran investasi swasta akan menjadi faktor krusial dalam memastikan kelangsungan pembangunan IKN. Namun, jika tidak ada solusi konkret terkait anggaran, bukan tidak mungkin proyek ini mengalami perlambatan atau bahkan terhenti sementara.