Bursa Memerah, Rupiah Melemah, Rakyat Jangan Disuruh Pasrah

Gambar Ilustrasi dari AI

Tidak semua orang membuka aplikasi saham setiap hari. Namun, hampir semua orang punya pertanyaan yang sama menjelang akhir bulan, apakah penghasilan masih cukup sampai gajian berikutnya? Karena ini, kabar terbaru dari Indonesia tentang bursa yang melemah dan rupiah kembali melemah seharusnya tidak hanya cukup berhenti di urusan investor saja.

Pada sesi I perdagangan (12/10) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 1,94% ke level 5.975,78. Sebanyak 537 saham melemah, sementara 159 saham menguat. Rupiah juga tercatat berada di Rp17.909 per dolar AS. Situasi malah bertambah buruk dalam hitungan hari. Ternyata puncaknya terjadi pada Jumat (16/10) di mana pasar mengalami kepanikan massal hingga memicu trading halt saat IHSG sempat anjlok ke level kritis 5.256, dan mata uang kita pada hari ini (17/10) jeblok hingga Rp18.071 per dolar AS, efek domino ini bukan hanya sebagai statistik keuangan. Tapi ini adalah peringatan keras kalau ekonomi kita tidak baik-baik saja.

Lalu, apakah Indonesia sudah benar-benar krisis? Kita perlu berhati-hati menjawabnya. Layar bursa saham yang memerah memang tidak otomatis membuat ekonomi negara langsung runtuh seketika. Tetapi di sisi lain, kita juga tidak bisa menutup mata dan mengatakan semua aman-aman saja di saat kecemasan mulai muncul di tengah masyarakat. Warga tidak butuh omon-omon lagi, tapi juga tidak butuh janji manis tanpa penjelasan. Yang kita perlukan sekarang adalah keterbukaan gambaran yang jujur tentang risiko yang ada di depan mata dan bagaimana cara kita bertahan.

Salah satu peringatan penting datang dari MSCI, penyedia indeks yang menjadi acuan investor global. Pada (15/10), MSCI membuka konsultasi mengenai usulan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia dari emerging market atau pasar berkembang jadi standalone market, yaitu kategori di luar kelompok pasar berkembang. Keputusan akhirnya akan diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.

Rencana penurunan status oleh MSCI ini bukan sekadar urusan istilah ekonomi yang rumit atau asing di telinga kita. Ini adalah rapor merah bagi posisi pasar keuangan Indonesia di mata dunia. Secara blak-blakan lembaga internasional menyoroti bobok di pasar saham kita, mulai dari kepemimpinan saham yang tidak trasparansi, dugaan perdagangan terkoodinasi, hingga melemahnya penegakan aturan. Jadi, masalahnya bukan lagi sekadar harga saham yang sedang anjlok, melainkan runtuhnya kepercayaan dunia pada pasar modal negara ini.

Pemerintah dan otoritas bursa memang tidak tinggal diam. Mereka langsung menjanjikan sejumlah perbaikan, mulai dari memperketat pengawasan emiten hingga menambah porsi saham yang bisa dibeli oleh masyarakat luas. Namun, para investor dunia perlu bukti nyata dan konsistensi di lapangan, bukan sekadar peluncuran kebijakan baru. Rupanya semua ini belum tentu cukup untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

Di saat orang-orang dunia saham lagi berdebat memakai istilah rumit, masyarakat bawah justru sedang bertaruh nasib dengan isi dompet mereka. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat ada 63.789 pekerja melaporkan terkena pemutusan hubungan kerja melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan sepanjang Januari-September 2026. Ironisnya, angka puluhan ribu ini hanyalah jumlah pekerja formal yang terdata di sistem, belum menghitung jutaan buruh harian dan pekerja informal di luar sana yang nasibnya jauh lebih miris tanpa pernah tercatat oleh negara.

Tentu saja, kita tidak boleh gegabah mencocokkan logika secara instan seolah-olah anjloknya pasar saham langsung jadi penyebab puluhan ribu orang kehilangan pekerjaan. Bagaimanapun juga angka PHK yang kita lihat adalah akumulasi selama sembilan bulan terakhir, sementara ambruknya IHSG adalah potret masalah yang baru terjadi pekan ini. Keduanya tidak sebagai sebab akibat, melainkan dua masalah yang muncul bersamaan di ruang ekonomi kita. Dua masalah ini wajib dibaca sebagai peringatan bahwa fondasi ekonomi kita memang sedang diuji dari berbagai arah.

Di sisi lain, kenyataannya masalah ini tidak datang sendirian. Di saat bursa saham tertekan dan puluhan ribu pekerja kehilangan penghasilan, ternyata beban utang negara kini telah tembus angka fantastis Rp10.293 triliun, dengan alokasi beban bunga utang saja mencapai Rp599 triliun dalam anggaran terbaru. Ironisnya, sepanjang tahun 2027 mendatang, menurut data dari Kemenkeu, pemerintah juga harus menghadapi tumpukan utang jatuh tempo sepanjang tahun 2027 yang nilainya kisaran Rp802 triliun hingga Rp833 triliun (tergantung pergerakan neto SBN dan pinjaman).

Meskipun demikian, melihat urusan utang negara kita harus tetap jernih. Memang benar, tagihan besar yang jatuh tempo wajib diwaspadai, tetapi angka ini tidak bisa menjadi bukti instan bahwa negara ini akan mengalami gagal bayar. Bank Indonesia sendiri mencatat bahwa pembayaran utang luar negeri hanyalah salah satu faktor dari sekian banyak komponen yang mempengaruhi naik-turunnya cadangan devisa kita.

Bank Indonesia merilis data bahwa cadangan devisa kita pada akhir September berada di angka 146,3 miliar dolar AS. Jumlah ini setara untuk membiayai 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Data ini bukan alasan untuk mengabaikan risiko, tetapi pengingat bahwa penilaian ekonomi harus melihat kekuatan sekaligus tekanannya.

Pada dasarnya, semua data ekonomi ini hadir bukan untuk membuat kita panik secara berlebihan, melainkan sebagai peringatan agar kita tidak menutup mata. Kita tidak bisa terus-terusan bersembunyi di balik kalimat penenang saat realitas di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Tugas pemerintah sekarang adalah membuktikan kebijakan mereka lewat aksi nyata, bukan sekadar teori di atas kertas.