Hiburan Makin Horeg, Telinga Warga Makin Budeg
Mahasiswi S1 Administrasi Negara Universitas Jember
·waktu baca 1 menit
Tulisan dari Fahmi Intan Aulia Rahman tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Bagi pecinta sound horeg, dentuman bass yang menggetarkan jiwa dan raga ini mungkin rasanya seperti duduk di mobil Mclaren bersama Lando Norris. Bedanya, warga sekitar tidak membeli tiket juga tidak bisa memilih keluar dari parade itu. Suara horeg tidak selalu membawa kegembiraan. Kadang, yang datang justru rasa cemas, tremor, jalanan macet, dan mengganggu orang rebahan di rumah.
Saya merasakan itu di Desa Rowo Indah, yang berbatasan dengan Wirowongso. Pada (19/9/2026) parade sound horeg digelar pada malam hari, lalu dilanjut dengan karnaval besok harinya. Bahkan sebelum acara resmi dimulai, jalan utama sudah di tutup untuk sekedar pamer horeg tingkat RT RW. Jalan sekitar SDN Kranjingan 01 sampai Wolter Monginsidi macet total. Warga yang ingin pulang atau melintas terpaksa ikut menanggung macet parade hobi mahal ini.
Lalu, masih etiskah ini disebut hiburan rakyat jika warga sekitar tidak punya pilihan selain terpaksa mendengar bass level dewa ini? Di diskotek, musik keras dinikmati oleh orang-orang yang memang datang untuk itu. Dalam parade sound horeg, suasana hura-hura ini dibawa ke jalan raya, ruang yang dipakai bersama. Dentumannya tidak hanya sampai ke telinga penonton, tetapi juga ke rumah bayi, lansia, dan warga yang sedang sakit atau sekedar istirahat.
Yang lebih miris, karnaval yang dulunya ajang adu kreativitas untuk bergotong royong dan memamerkan hasil kreativitas warga sekarang justru jarang sekali terlihat, zaman sekarang semuanya karnaval pasti ada deretan truk sound dan joget dalam keadaan baju mini di jalan. Hiburan memang boleh berubah mengikuti zaman, tetapi kalau seluruh karnaval diubah dengan parade sound horeg, kemana perginya ruang bagi kreasi warga, pakaian adat, replika satwa, dan kesenian lokal?
Setiap kali ada yang protes mengeluhkan suara atau meminta jangan tutup jalan, alasan mereka berputar-putar kalau cara ini adalah hiburan mahal dan menguntungkan ekonomi seperti UMKM. Padahal, keduanya tidak harus saling mengorbankan. Pelaku usaha tetap bisa bekerja, dan warga juga punya hak atas ketenangan serta akses jalan yang aman.
Disinilah pemerintah daerah perlu tegas, bukan cuma mematikan hiburan tetapi memastikan semua pihak punya batas yang jelas. Atur jalur dan waktu parade, jaga agar akses warga tidak tertutup sembarangan, tetapkan batas kebisingan, dan pastikan keselamatan di sepanjang rute. Pemprov Jawa Timur sendiri telah menerbitkan suat edaran yang membedakan batas suara untuk sound statis dan parade berjalan. Aturan ini perlu diterapkan dan diawasi dengan serius di lapangan.
Karnaval seharusnya menjadi perayaan bersama, bukan hanya sebagian warga saja yang gembira. Jika sound horeg disebut hiburan rakyat, harusnya suara dan kesenangan sebagian orang tidak boleh dibayar dengan ketenangan warga lainnya.