Sentralitas ASEAN di Tengah Perebutan Pengaruh di Kawasan Indo-Pasifik

Presiden Joko Widodo menyampaikan konsep ASEAN Outlook on the Indo Pacific pada Sesi Pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-34, Sabtu (22/06/2019). Foto: Kementerian Luar Negeri

Selama beberapa dekade terakhir, kawasan ASEAN khususnya Indo-Pasifik merupakan mesin utama ekonomi dunia. Kawasan ini telah menjadi rumah bagi tiga per lima populasi dunia dengan sumbangsih Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2017 mencapai USD43,5 triliun (54 persen) dari total PDB dunia sebesar USD79,8 triliun (IMF, 2017). Adapun total perdagangan komoditas ASEAN dengan negara-negara mitra di tahun yang sama menorehkan angka cukup fantastis yakni sebesar USD2,578 miliar.

Total PDB Kawasan Indo-Pasifik (Sumber: INTERNATIONAL MONETARY FUND/IMF) dan Total Perdagangan ASEAN & Negara Mitra tahun 2017 (Sumber: ASEAN STATISTICS WEB PORTAL)

Mengingat potensi di atas, maka tidak mengherankan apabila kawasan tersebut kemudian menjadi arena pergulatan bagi negara-negara adidaya baik secara geopolitik maupun geostrategis.

Percikan awal terjadinya kontestasi di kawasan Indo-Pasifik dipicu oleh pidato Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di depan Parlemen India pada tanggal 22 Agustus 2007, yang bertajuk “Confluence of the Two Seas” (Abe, 2007). Pada pidato tersebut, istilah Indo-Pasifik pertama kali didengungkan, sebuah wilayah laut mencakup Samudra Hindia dan Samudra Pasifik bagian Barat dan Tengah yang dihubungkan oleh perairan Indonesia (Medcalf, 2013).

Benturan di kawasan Indo-Pasifik semakin keras tatkala Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menggagas strategi Belt and Road Initiative (BRI) yang digunakan untuk memperluas pengaruh di kawasan Asia Pasifik (Jinping, 2013). Sementara di pihak lain, Amerika Serikat juga berkomitmen untuk melakukan injeksi pendanaan pembangunan hingga USD60 miliar melalui program Better Utilization of Investments Leading to Development (BUILD) Act sebagai tandingan BRI tersebut (Runde & Bandura, 2018).

Perebutan pengaruh juga terjadi di luar pusaran China dan AS, sebut saja Jepang dengan jargon Free and Open Indo-Pacific Strategy dan India melalui Act East Policy.

China-BRI versus AS-BUILD Act (Sumber: Greene, 2020) dan Konsep Indonesia terkait ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (Sumber: Pramono, 2018)

Guna mencegah terjadinya polarisasi di kawasan sekaligus menurunkan tensi agar tidak menjadi konflik yang bersifat manifes, maka perlu suatu upaya untuk mengelola krisis tersebut menjadi kerja sama konkret yang saling menguntungkan.

Secara geopolitik, ASEAN memiliki habit of dialogue dan confidence building measures sebagai mekanisme yang dinilai dapat mempertemukan beragam pemangku kepentingan. ASEAN juga dinilai memiliki daya tawar secara geostrategis mengingat letak geografisnya yang berada di tengah-tengah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dalam hal ini, Indonesia yang secara de-facto merupakan pemimpin tradisional ASEAN, dinilai mampu mengangkat derajat ASEAN dan menengahi perebutan pengaruh di kawasan Indo-Pasifik.

Menurut hemat penulis, diplomasi Indonesia telah berhasil memanfaatkan momentum tersebut. Hal ini ditandai dengan konsep Indo-Pasifik yang telah disampaikan Presiden Jokowi pada pertemuan East Asia Summit (EAS) ke-13, November 2018 di Singapura (Setkab, 2018).

Konsep geopolitik Indo-Pasifik yang diinisiasi Indonesia muncul sebagai jalan tengah dalam menyikapi hiruk pikuk di kawasan. Konsep ini seyogyanya tidak ditujukan untuk membentuk arsitektur kawasan yang baru atau menggantikan yang telah berjalan.

Lebih dari itu, konsep tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan mekanisme kerja sama yang sudah ada berdasarkan pada prinsip keterbukaan, inklusivitas, transparansi, serta menghormati hukum internasional. Lebih lanjut, konsep Indo-Pasifik Indonesia dikembangkan dengan mengedepankan sentralitas ASEAN melalui ASEAN-led mechanism, khususnya EAS sebagai kerangka inklusif yang menjunjung asas perdamaian, kemakmuran, dan inklusivitas.

Pada konsep Indo-Pasifik, Pemerintah Indonesia menyodorkan tiga area kerja sama yang mencakup kerja sama maritim, konektivitas kawasan, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) (Pramono, 2018, pp. 10-11).

Pertama, dalam lingkup kerja sama maritim, ASEAN secara geografis merupakan poros yang strategis bagi kawasan Indo-Pasifik. Oleh karena itu, ASEAN perlu memperkuat kerja sama maritim baik yang telah berlangsung dan menginisiasi kerja sama baru apabila diperlukan.

Dalam bidang aspek politik dan keamanan maritim, dibutuhkan lebih banyak upaya untuk mengelola isu-isu terkait batas laut, termasuk pencegahan konflik dan mekanisme manajemen konflik. Lebih banyak kerja sama juga diperlukan untuk memastikan keamanan navigasi dan Sea Lines of Communication (SLOC).

Dalam aspek ekonomi, lebih banyak inisiatif diperlukan untuk mempromosikan pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, mengatasi polusi laut dan mengembangkan konektivitas laut.

Kedua, dalam aspek konektivitas kawasan, ASEAN perlu mengembangkan Master Plan on ASEAN Connectivity 2025 (MPAC) dengan cakupan yang lebih luas dalam rangka memperkuat hubungan ASEAN dengan negara mitra EAS.

Terakhir, peran ASEAN di Indo-Pasifik harus pula berkontribusi terhadap pencapaian TPB/SDGs PBB 2030. ASEAN dapat mempromosikan pencapaian TPB/SDGs di kawasan Indo-Pasifik melalui penyelarasan agenda pembangunan regional yaitu Cetak Biru ASEAN 2025.

Kegigihan diplomasi Indonesia telah berhasil mendorong para Pemimpin Negara ASEAN untuk menyepakati konsep ASEAN Outlok on the Indo-Pacific atas prakarsa Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-34 ASEAN (Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, 2019).

Berkat torehan ini, media ternama Singapura, The Strait Times menobatkan Presiden Jokowi dengan penghargaan Asian of The Year 2019. The Strait Times menyebut Presiden Jokowi sebagai “a unifying figure in an age of chaos and disruption” karena dinilai memiliki tangan cekatan dalam merespon isu-isu politik baik dalam lingkup domestik maupun internasional (Arshad, 2019).

Mengomentari hal tersebut, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan bahwa penghargaan itu merupakan bukti bahwa kepemimpinan Presiden Jokowi diakui oleh dunia secara luas (Nadira, 2019).

Hal ini sejalan dengan Bernard M. Bass dan Ralph M. Stogdill yang mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan salah satu variabel penting yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam melakukan beragam tindakan, termasuk politik luar negeri (Bass & Stogdill, 1990).

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dewi Fortuna Anwar juga mengamini signifikansi diplomasi Indonesia dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.

Menurutnya, inisiatif tersebut telah memperkokoh status Indonesia sebagai pemimpin tradisional ASEAN; mendasari sentralitas ASEAN dan memberi kendali kepada ASEAN untuk mengelola keamanan regional dan tantangan ekonomi; serta menyediakan strategi kerja sama Indo-Pasifik yang kuat untuk mengimbangi politik kekuatan besar melalui pandangan yang independen dari pengaruh Tiongkok, Amerika Serikat, dan pemangku kepentingan lain seperti Australia, India, dan Jepang (IDN, 2020).

Referensi

Abe, S. (2007). Confluence of the Two Seas. Retrieved from Ministry of Foreign Affairs of Japan: http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/pmv0708/speech-2.html

Arshad, A. (2019, Desember 5). Joko Widodo, a deft hand at domestic politics and global affairs, is The Straits Times Asian of the Year 2019. Retrieved from The Straits Times: https://www.straitstimes.com/singapore/jokowi-a-deft-hand-at-domestic-politics-and-global-affairs

ASEANstats. (2018). Infographics on ASEAN Statistical Highlight 2018. Retrieved from ASEANstats: https://www.aseanstats.org/infographics/asean-statistical-highlight-2018/

Bass, B., & Stogdill, R. (1990). Bass & Stogdill's Handbook of Leadership: Theory, Research, and Managerial Applications. New York: Free Press.

IDN. (2020, Januari 14). Dewi Fortuna Anwar: Indonesia berperan strategis dalam persatuan ASEAN. Retrieved from IDN Financials: https://www.idnfinancials.com/id/news/31279/dewi-fortuna-anwar-indonesia-plays-strategic-role-ensuring-asean-unity

IMF. (2017, Oktober 14). IMF Data Mapper. Retrieved from International Monetary Fund: https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/WEOWORLD/EAQ/APQ

Jinping, X. (2013, September 7). President Xi Jinping Delivers Important Speech and Proposes to Build a Silk Road Economic Belt with Central Asian Countries. Retrieved from Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/xjpfwzysiesgjtfhshzzfh_665686/t1076334.shtml

Medcalf, R. (2013). The Indo-Pacific: What’s in a Name? Retrieved from The American Interest: https://www.the-american-interest.com/2013/10/10/the-indo-pacific-whats-in-a-name/

Nadira, F. (2019, Desember 5). Menlu: Penghargaan Jokowi Bukti Kepemimpinan RI Diakui Dunia. Retrieved from Republika.co.id: https://republika.co.id/berita/q21nu5384/menlu-penghargaan-jokowi-bukti-kepemimpinan-ri-diakui-dunia

Nasional, K. P. (2019). Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pramono, S. (2018). Indonesia's Perspective for an ASEAN Outlook on Indo-Pacific: Towards a peaceful, prosperous, and inclusive region (a developing concept). Jakarta: Kementerian Luar Negeri.

Runde, D. F., & Bandura, R. (2018, Oktober 12). The BUILD Act Has Passed: What’s Next? Retrieved from Center for Strategic & International Studies: https://www.csis.org/analysis/build-act-has-passed-whats-next

Setkab. (2018, November 15). Berikan Sambutan di EAS, Presiden Jokowi Presentasikan Konsep Indo-Pasifik. Retrieved from Sekretariat Kabinet RI: https://setkab.go.id/berikan-sambutan-di-eas-presiden-jokowi-presentasikan-konsep-indo-pasifik/