Sekolah Swasta: Apakah Pendidikan Kini Menjadi Privilege?

Gambar anak-anak yang bersekolah di sekolah negeri dengan fasilitas seadanya (sumber: Foto pribadi oleh Faidhila Emi Ismawati (2023)

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama pembangunan bangsa. Di Indonesia, pendidikan formal umumnya disediakan oleh pemerintah melalui sekolah-sekolah negeri. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat tren yang meningkat di kalangan masyarakat, khususnya kelas menengah ke atas, untuk mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah swasta. Fenomena ini memunculkan pertanyaan: apakah pendidikan kini telah bergeser menjadi hak istimewa yang hanya dapat diakses oleh mereka yang mampu secara finansial? Mari kita telaah lebih dalam fenomena ini lebih dalam.

Kesenjangan Kualitas Pendidikan

Alasan utama yang sering dikemukakan oleh orang tua yang memilih sekolah swasta adalah kualitas pendidikan yang lebih baik. Sekolah swasta sering kali menawarkan fasilitas yang lebih lengkap, kurikulum yang lebih inovatif, serta rasio guru-murid yang lebih rendah. Hal ini memungkinkan pendekatan pengajaran yang lebih personal dan perhatian lebih kepada setiap siswa. Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat realitas bahwa tidak semua keluarga mampu membiayai pendidikan di sekolah swasta yang umumnya memerlukan biaya yang sangat tinggi.

Menurut teori kapital sosial oleh Pierre Bourdieu, pendidikan berperan sebagai salah satu bentuk kapital yang dapat meningkatkan posisi sosial seseorang. Dalam konteks ini, akses terhadap pendidikan berkualitas menjadi alat untuk mempertahankan atau meningkatkan status sosial. Dengan demikian, sekolah swasta menjadi simbol dari kapital sosial yang hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu dalam masyarakat.

Pergeseran ke sekolah swasta ini memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Anak-anak dari keluarga kurang mampu cenderung terjebak dalam sistem pendidikan negeri yang sering kali kekurangan sumber daya. Akibatnya, mereka memiliki peluang yang lebih kecil untuk mengakses pendidikan berkualitas, yang berdampak pada peluang karier dan mobilitas sosial mereka di masa depan.

Hal ini sejalan dengan teori stratifikasi sosial, yang menyatakan bahwa sistem pendidikan dapat berfungsi untuk mereproduksi struktur kelas sosial yang ada. Sekolah swasta, dengan biaya tinggi dan akses terbatas, memperkuat stratifikasi ini dengan memastikan bahwa hanya mereka yang memiliki sumber daya ekonomi yang memadai yang dapat mengakses pendidikan terbaik. Ini menciptakan lingkaran setan di mana ketidaksetaraan pendidikan menghasilkan ketidaksetaraan ekonomi, yang pada gilirannya menghambat akses ke pendidikan berkualitas.

Pendidikan sebagai Barang Publik

Dalam perspektif ekonomi, pendidikan idealnya harus dianggap sebagai barang publik, yang berarti manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat dan bukan hanya individu yang menerima pendidikan tersebut. Pendidikan yang berkualitas seharusnya dapat diakses oleh semua anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka.

John Dewey, seorang filsuf pendidikan, berpendapat bahwa pendidikan adalah sarana utama untuk menciptakan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Pendidikan yang baik dan merata akan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi pada pembangunan bangsa. Namun, ketika pendidikan diprivatisasi dan hanya dapat diakses oleh mereka yang mampu membayar, fungsi demokratis pendidikan tersebut terancam.

Solusi dan Rekomendasi

Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada upaya serius dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah negeri. Investasi dalam infrastruktur, peningkatan kapasitas guru, dan revisi kurikulum yang relevan adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Selain itu, penerapan kebijakan afirmatif yang memberikan kesempatan lebih besar bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk mengakses sekolah berkualitas juga penting.

Selain itu, ada baiknya mengevaluasi dan mengatur biaya pendidikan di sekolah swasta agar tetap terjangkau dan tidak menimbulkan diskriminasi ekonomi. Kebijakan beasiswa dan subsidi pendidikan dapat menjadi salah satu solusi untuk memastikan bahwa semua anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas.

Fenomena meningkatnya minat masyarakat untuk mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah swasta menggambarkan pendidikan sebagai hak istimewa yang hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu. Hal ini tidak hanya memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi, tetapi juga mengancam fungsi demokratis dari pendidikan itu sendiri.

Oleh karena itu, diperlukan upaya kolektif dari pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan untuk memastikan bahwa pendidikan berkualitas dapat diakses oleh semua anak Indonesia. Hanya dengan demikian, kita dapat mewujudkan cita-cita pendidikan sebagai alat untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Dengan kesadaran dan tindakan nyata, kita dapat memastikan bahwa pendidikan di Indonesia kembali ke jalurnya sebagai hak publik yang esensial, bukan sebagai barang mewah yang hanya bisa dinikmati segelintir orang. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi semua.