Kotak Pandora Putusan MK: Sebuah Standardisasi Administrasi yang Tebang Pilih
Mahasiswa Universitas Az-Zaitunah
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Fairus Ramadhan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarMahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan kontroversial mengenai keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keputusan tersebut tertuang dalam Putusan MK No. 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2024. Meskipun dalam amar putusannya MK menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima karena masalah kedudukan hukum pemohon, substansi pertimbangan hakim di dalamnya justru membuka kotak pandora yang memicu kegaduhan di ruang publik.
Polemik ini menuai perdebatan pro dan kontra di kalangan akademisi mengenai hukum administrasi negara, tata kelola pendidikan tinggi luar negeri (penyetaraan ijazah), serta etika dan moral kelembagaan.
Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan pada Selasa, 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi mengungkapkan fakta persidangan bahwa mereka tidak menemukan bukti fisik ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan tingkat SMA atas nama Gibran Rakabuming Raka. Dokumen yang terverifikasi dalam proses penyetaraan hanyalah _Certificate of Attendance_ (sertifikat kehadiran). Di sisi lain, pihak terkait berdalih proses konversi pendidikan luar negeri memiliki format akumulasi tersendiri, namun di mata publik, hal ini tetap menyisakan tanda tanya besar terkait asas pembuktian dokumen.
Sudah menjadi informasi umum bahwa mahasiswa Indonesia yang telah menyelesaikan studinya di luar negeri wajib melakukan penyetaraan ijazah luar negeri sesuai jenjang masing-masing. Proses ini dilakukan melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Kementerian Agama (Kemenag), atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sesuai dengan regulasi dan prosedur yang berlaku. Mahasiswa yang memenuhi seluruh prosedur dan regulasi tersebut akan mendapatkan Surat Keputusan (SK) resmi dari kementerian terkait mengenai hasil penyetaraan ijazah luar negeri yang diajukan.
Mengenai prosedur tersebut, dosen Institut Pertanian Bogor (IPB), Meilanie Buitenzorgy, menyoroti keabsahan administratif dan prinsip kontinuitas studi dalam mekanisme penyetaraan ijazah luar negeri. Menurutnya, penyetaraan ijazah S1 luar negeri wajib melampirkan ijazah SMA. Jika dokumen dasar (SMA) bermasalah atau tidak ada, Surat Keputusan (SK) Penyetaraan S1 dari kementerian terkait dipertanyakan validitasnya dan berpotensi dianggap cacat prosedur.
Polemik tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan dari publik terkait hukum tata negara dan kredibilitas institusi pemilu, sebab Komisi Pemilihan Umum (KPU) meloloskan berkas administratif tersebut dalam verifikasi awal Pemilu 2024. Kejadian ini memperlihatkan kepada publik bahwa terdapat celah dalam koordinasi verifikasi syarat administratif antara lembaga pendidikan dan penyelenggara pemilihan umum. Hal ini berbanding terbalik dengan seleksi Penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki proses verifikasi administrasi yang ketat dan rapi.
Tidak adil rasanya jika proses verifikasi administrasi dokumen pendidikan hanya diberlakukan secara ketat dalam penerimaan aparatur sipil negara (ASN), sedangkan proses verifikasi untuk pemilihan jabatan tertinggi di suatu negara justru berbanding terbalik. Padahal, kedudukan wakil presiden mencerminkan marwah sebuah negara dari berbagai aspek, salah satunya aspek pendidikan.
Oleh sebab itu, standar verifikasi yang ketat dan transparan mutlak diterapkan tanpa tebang pilih, demi menjamin bahwa pemimpin bangsa memiliki integritas rekam jejak akademik yang tidak cacat secara hukum maupun moral. Selain itu, diperlukan integrasi data akademik luar negeri dari kementerian terkait dengan seluruh instansi nasional, salah satunya Komisi Pemilihan Umum (KPU).