Indonesia di Mata Melanesian Spearhead Group (MSG)

Indonesian Foreign Policy: Indonesia and Melanesian Spearhead Group. | Sumber: Unsplash.com

Rasanya Vanuatu selalu getol membahas masalah Papua Barat di setiap Sidang Majelis Umum PBB yang diadakan setiap tahunnya. Saking getolnya, Indonesia sampai meminta Vanuatu untuk berhenti mencampuri permasalahan Papua Barat. Permintaan tersebut juga didasari oleh pandangan kuat Indonesia terhadap Vanuatu yang mendukung gerakan separatisme Papua Barat yaitu Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP).

Indonesia dan Vanuatu bergabung di sebuah organisasi yang beranggotakan negara-negara mendasari Melanesian sebagai latar belakang budayanya, yaitu Melanesian Spearhead Group. Kelompok negara-negara Melanesian ini berdiri pada tahun 1988 oleh Fiji dan Vanuatu. Akan tetapi, kelompok ini baru mendapatkan titel sebagai organisasi pada tahun 2007.

Sistem keanggotaan di dalam Melanesian Spearhead Group dibagi menjadi dua, yaitu empat anggota penuh yang berisi empat negara utama serta satu partai yang berstatus sebagai aliansi keempat negara anggota utama dan anggota asosiasi (rekan) yang tidak memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti anggota penuh. Indonesia menjadi anggota asosiasinya, sedangkan Vanuatu, Fiji, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini menjadi anggota penuh sekaligus pendiri MSG ini. Selain itu, kelompok politik pro kemerdekaan Kaledonia Baru, yaitu Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, menjadi anggota penuh MSG.

MSG juga memiliki dua pengawas, yaitu Timor Leste dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Kontrasnya Indonesia dan ULMWP inilah yang rentan membagi dua kubu di dalam MSG, yaitu kubu pro Indonesia dan kubu pro ULMWP.

Meskipun Indonesia memiliki kesamaan dengan negara Melanesian lainnya, di mana Indonesia menghimpun sekitar 11 juta warga rumpun Melanesia yang tersebar di Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, serta Papua Barat, kenyataannya Indonesia dipandang sebagai oposisi dari negara-negara di dalam MSG. Sebagai representasi Kaledonia Baru, Vanuatu dan FLNKS menolak kehadiran Indonesia. Justru, mereka mendukung ULMWP sebagai anggota karena mereka menganggap ULMWP sebagai representasi Papua Barat.

Bagaimana posisi Indonesia di mata Melanesian Spearhead Group?

Terdapat pengambilan-pengambilan keputusan politik luar negeri Indonesia yang dapat menyebabkan mereka bergabung ke dalam MSG. Berbagai bentuk bantuan Indonesia terhadap negara Pasifik inilah yang menyebabkan Indonesia menjadi bagian MSG pula.

Fiji dan Papua Nugini berada di pihak pro dengan Indonesia. Ditinjau dari hubungan dagangnya, porsi ekspor produk Indonesia kepada Fiji dan Papua Nugini lebih besar dibandingkan dengan Kepulauan Solomon dan Vanuatu. Jumlah ekspor terhadap Papua Nugini sebanyak $174,85 juta dan Fiji sebesar $22,94, sedangkan Kepulauan Solomon dan Vanuatu sebesar $16,55 juta dan $4,67 juta.

Keberpihakan terhadap Indonesia ini didasari oleh bantuan-bantuan Indonesia yang kerap kali dilakukan terhadap negara-negara Pasifik, salah satunya Indonesia membentuk Agency for International Development (AID) untuk menyalurkan dana kepada negara-negara Pasifik, termasuk Kepulauan Solomon. Memang Indonesia menempatkan posisinya di mata MSG dengan diplomasi soft powernya.

Dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan negara-negara Pasifik sangatlah kuat. Hal ini didasarkan oleh implementasi negara Indonesia dari pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “bahwa segala penjajahan di atas dunia harus dihapuskan”. Pada tahun 1980, Indonesia mendukung kemerdekaan Vanuatu.

Di sisi lain, Papua Nugini, Vanuatu, dan Kepulauan Solomon yang mendukung Kemerdekaan Kaledonia Baru disponsori oleh Indonesia. Berkat itu, masalah dekolonisasi Kaledonia Baru berhasil menjadi agenda Sidang Umum PBB tahun 1986 sehingga menghasilkan resolusi PBB No.43/53 tahun 1988 yang menyatakan Kaledonia Baru berstatus wilayah belum memiliki pemerintahan.

Selain itu, terdapat juga beberapa alasan yang menyebabkan Indonesia menjadi negara yang membuat MSG tertarik menariknya sebagai anggota, salah satunya adalah kondisi saat Indonesia saat ini memiliki PDB dihitung dengan PPP sebesar $3.740 Trilyun. Indonesia mensponsori kepentingan geopolitik Papua Nugini untuk menjadi salah satu anggota ASEAN. Hal inilah menyebabkan Papua Nugini berada di posisi pro terhadap Indonesia.

Meskipun berbagai penjabaran alasan Indonesia dapat diterima baik oleh Fiji dan Papua Nugini di MSG, tidak bisa dipungkiri pula bahwa sikap rasisme beberapa warga Indonesia turut menyebabkan Indonesia berada di oposisi negara-negara MSG lainnya selain Fiji dan Papua.

Seringkali kita menemukan pernyataan-pernyataan yang menyinggung bahkan menyakitkan bangsa Melanesia. Realitas tersebut semakin diperkuat ketika pernyataan Vanuatu mengenai pandangannya terhadap masalah Papua Barat yang dinilai berbeda, yaitu Vanuatu melihat bahwa ULMWP merupakan representasi sejati dari Papua Barat.

Pandangan Vanuatu terhadap Papua Barat itulah yang membuat sebagian masyarakat Indonesia justru menyerang Vanuatu dengan komentar-komentar rasisme. Alih-alih memberikan kritik yang membangun, justru sebagian masyarakat Indonesia ini menghina ciri-ciri fisik bangsa Melanesia yang berada di wilayah timur Indonesia.

Seharusnya, kita sebagai warga negara yang baik memberikan kritik yang membangun serta tidak menyinggung hal-hal berbau SARA. Ketika melihat suatu isu, hal yang kita seharusnya kritisi ialah realitas-realitas di dalamnya yang perlu kita benahi.

Kesalahan logika dalam menyampaikan aspirasi, termasuk menyampaikan pertentangan, dengan menyerang pihak (termasuk menyinggung hal-hal berbau SARA) inilah yang menyebabkan kita cenderung berada di posisi oposisi pihak lain.

Tidak heran apabila negara-negara selain Papua Nugini dan Fiji berada di oposisi terhadap negara Indonesia apabila sebagian warga besar Indonesia menggunakan komentar rasisme sebagai senjatanya ketika menyatakan pertentangan atas pernyataan-pernyataan negara di MSG terhadap sesuatu persoalan.