Kabinet Merah Putih Terlalu "Gemoy" : Apa Kelebihan dan Kekurangannya?

https://kumparan.com/kumparannews/sisi-lain-pelantikan-prabowo-gibran-sound-horeg-hingga-pesta-rakyat-23kuRejQyt8

Oleh Bung Fai

(Peneliti Lembaga Pendidikan Politik Dignity Politica / Magister Ilmu Komunikasi Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta)

Kabinet Prabowo-Gibran yang disebut-sebut sebagai "gemoy" atau Gemoy mencerminkan adanya jumlah menteri yang besar dan beragam. Kabinet dengan banyak anggota sering kali dibentuk untuk memenuhi kepentingan politik dan mewakili berbagai kelompok, namun di sisi lain, kabinet yang Gemoy bisa menimbulkan tantangan tersendiri dalam hal efisiensi pemerintahan.

Salah satu kelebihan utama dari kabinet yang Gemoy adalah representasi politik yang lebih luas. Dengan banyaknya posisi menteri yang tersedia, lebih banyak kelompok kepentingan, partai politik, dan elemen masyarakat yang dapat terlibat dalam pemerintahan. Hal ini sangat relevan dalam konteks koalisi politik yang luas, di mana kabinet Prabowo-Gibran perlu merangkul berbagai faksi untuk menjaga stabilitas dan dukungan politik. Semakin banyak pihak yang diakomodasi dalam kabinet, semakin tinggi pula peluang terjaganya koalisi yang solid.

Selain itu, pembagian tugas yang lebih spesifik juga menjadi salah satu kelebihan dari kabinet yang besar. Dengan semakin banyaknya kementerian, masing-masing menteri dapat fokus pada bidang-bidang spesifik seperti pendidikan, kesehatan, atau keamanan tanpa harus merangkap tugas dari kementerian lain. Hal ini memungkinkan fokus yang lebih besar pada setiap sektor kebijakan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan yang dihasilkan.

Kemudian, konsensus politik lebih mudah dicapai dalam kabinet yang besar. Dengan lebih banyaknya pihak yang terlibat, ada ruang yang lebih luas untuk berdiskusi dan membangun kesepakatan antarpartai dan kelompok dalam proses pengambilan keputusan. Ini bisa menjadi kunci dalam menjaga stabilitas politik, terutama di negara dengan dinamika politik yang kompleks seperti Indonesia.

Namun, di balik kelebihan tersebut, kabinet yang Gemoy juga memiliki kelemahan yang signifikan. Salah satunya adalah biaya yang tinggi. Setiap kementerian membawa anggaran yang besar, termasuk biaya operasional, staf, dan infrastruktur. Dalam jangka panjang, pembengkakan birokrasi ini dapat menjadi beban bagi anggaran negara, yang bisa mengurangi efisiensi fiskal dan mengalihkan dana dari program-program prioritas lain.

Koordinasi antar kementerian juga menjadi lebih sulit dengan adanya kabinet yang besar. Semakin banyak menteri yang terlibat, semakin kompleks proses komunikasi dan koordinasi antar kementerian. Hal ini dapat memperlambat pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Kementerian-kementerian dengan fungsi yang tumpang tindih sering kali mengalami kesulitan dalam menentukan batas-batas tanggung jawab mereka, yang pada akhirnya bisa mengarah pada kebijakan yang tidak sinkron.

Selain itu, efisiensi pemerintahan juga cenderung menurun dalam kabinet yang Gemoy. Terlalu banyak menteri dan wakil menteri bisa menciptakan birokrasi yang berlebihan, sehingga proses pembuatan kebijakan menjadi lebih lamban dan terfragmentasi. Alih-alih mendorong reformasi yang cepat, kabinet Gemoy sering kali membuat jalur komunikasi lebih panjang, yang pada akhirnya menghambat efektivitas pemerintahan.

Beberapa negara lain juga pernah mengalami masalah serupa dengan kabinet yang Gemoy, dan hasilnya sering kali menimbulkan tantangan besar. India, misalnya, sering kali memiliki kabinet besar karena tuntutan untuk mewakili berbagai negara bagian, agama, dan etnis yang ada di sana. Meskipun hal ini meningkatkan representasi politik, pengeluaran pemerintah untuk memelihara kabinet yang besar juga meningkat drastis. Selain itu, koordinasi kebijakan antar kementerian menjadi lebih rumit.

Di Nigeria, kabinet besar sering kali dibentuk untuk menjaga keseimbangan kekuatan politik dan etnis. Namun, dampaknya sering kali adalah birokrasi yang lamban dan korupsi yang merajalela. Kabinet yang Gemoy di Nigeria dikenal sering kali terlibat dalam konflik kepentingan yang memperlambat implementasi kebijakan, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik.

Brasil juga menjadi contoh negara dengan kabinet yang Gemoy pada beberapa titik dalam sejarahnya. Pemerintah Brasil sering kali menambah jumlah menteri untuk menangani tantangan regional di negara yang luas dan heterogen. Namun, kabinet yang Gemoy ini sering dipandang sebagai bentuk nepotisme, di mana jabatan-jabatan diberikan sebagai bentuk hadiah politik. Akibatnya, reformasi kebijakan yang diperlukan sering kali berjalan lambat dan tidak efektif.

Kabinet yang Gemoy, seperti yang tampaknya akan terbentuk dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, memiliki kelebihan dalam hal representasi yang lebih luas dan pembagian tugas yang lebih terfokus. Namun, tantangan utamanya adalah biaya yang tinggi, koordinasi yang rumit, dan penurunan efisiensi pemerintahan. Pengalaman dari negara-negara lain seperti India, Nigeria, dan Brasil menunjukkan bahwa kabinet yang Gemoy sering kali menghadapi masalah serupa, seperti tumpang tindih kebijakan dan pembengkakan birokrasi. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara inklusivitas politik dan efisiensi birokrasi agar pemerintahan dapat berjalan efektif tanpa terlalu membebani negara.