Membangun Budaya Responsif Gender di Indonesia

Ilustrasi Bendera Indonesia. Foto: Shutterstock

Pada tahun 1995, Indonesia berpartisipasi dalam Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan di Beijing, dimana Indonesia secara eksplisit menerima mandat untuk menerapkan gender ke dalam program pembangunan. Artinya, kepentingan dan pengalaman laki-laki dan perempuan harus menjadi dimensi integral dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dalam program pembangunan

Meskipun telah dilakukan berbagai strategi dan pendekatan, namun posisi dan peran perempuan di Indonesia belum menunjukkan hasil yang memadai karena pendekatan pembangunan yang belum mempertimbangkan manfaat yang sama dan adil bagi laki-laki dan perempuan, sehingga terjadi ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender (gap gender).

Namun, ada upaya global untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Badan Pembangunan Internasional A.S. menegaskan bahwa kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan hal mendasar untuk pembangunan.

Gender Empowerment Measurement (GEM) dan Gender Related Development (GDI) adalah dua indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender dan merupakan bagian dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Fakta ketidakadilan gender dalam diperkuat dengan adanya Human Development report tahun 2002 yang menunjukkan GDI masyarakat Indonesia Indonesia masih menempati urutan 91 dari 173 negara dan HDI Indonesia yang berada pada peringkat 110 dari 173 negara.

GDI mengukur ketidaksetaraan gender dalam pencapaian tiga dimensi dasar pembangunan manusia: kesehatan, pendidikan, dan penguasaan atas sumber daya ekonomi.

GEM di sisi lain, mengukur tingkat ketidaksetaraan gender di berbagai negara berdasarkan perkiraan pendapatan ekonomi relatif perempuan, partisipasi dalam posisi bergaji tinggi dengan kekuatan ekonomi, dan akses ke posisi profesional dan parlementer.

Oleh karena itulah berbagai strategi yang dapat meningkatkan pemberdayaan perempuan terus dikembangkan seperti strategi terakhir yaitu strategi pengarusutamaan gender (Gender Mainstreaming).

Perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh pendidikan masih dapat dipahami dan dianggap wajar, jika perbedaan tersebut masih terbatas karena perbedaan jenis kelamin.

Yang menjadi permasalahan adalah terjadinya perbedaan karena adanya efek diskriminasi gender (gender discrimination effects), yaitu perbedaan kesempatan atau perilaku antara perempuan dan laki-laki dalam sistem pendidikan, dan perbedaan itu menyebabkan terjadinya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki.

com-Ilustrasi orang tua sedang mencari perlengkapan anak sekolah. Foto: Shutterstock

Diskriminasi gender dalam pendidikan dapat menimbulkan perbedaan kesempatan dan perilaku antara anak perempuan dan laki-laki, sehingga menimbulkan kesenjangan di antara mereka.

Diskriminasi ini dapat disebabkan oleh tindakan yang tidak disengaja atau oleh nilai-nilai sosial dan budaya patriarki yang masih lazim di masyarakat serta dilegitimasi dalam kebijakan, program, peraturan, mekanisme, dan prosedur standar.

Beberapa cara di mana diskriminasi gender dapat memengaruhi pendidikan meliputi Pilihan mata pelajaran, prospek karier, dan bidang studi. Upaya untuk mengatasi diskriminasi gender dalam pendidikan sedang berlangsung, dengan organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan All in School mengadvokasi kesetaraan gender dalam pendidikan.

Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa anak perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil dalam pendidikan dan seterusnya.

Gender mainsteaming atau pengarusutamaan gender adalah strategi untuk mencapai kesetaraan gender dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam persiapan, desain, implementasi, pemantauan, evaluasi kebijakan, dan tindakan pengaturan dalam organisasi dan institusi.

Hal tersebut bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam memerangi diskriminasi dengan mengidentifikasi dan memperbaiki ketidaksetaraan yang ada dan membatalkan mekanisme yang menyebabkannya.

Pengarusutamaan gender adalah strategi jangka panjang yang membutuhkan persiapan dan pengorganisasian, dan berjalan seiring dengan kebijakan khusus untuk kemajuan perempuan.