Bupati Agung Ajak Warga Lampung Utara Demo Pemprov ‘Demi’ Rp 24,9 M

LAMPUNG UTARA - KOALISI Kontraktor Lampung Utara Bersatu (K2LUB) menilai seruan Bupati Agung Ilmu Mangkunegara untuk mendemo ‎Pemerintah Provinsi Lampung sangat tidak bijaksana.

Bahkan, menurut mereka, seruan ini mengisyaratkan kepanikan yang luar biasa dari bupati yang tak kunjung dapat mengatasi krisis keuangan di Lampung Utara (Lampura).

"Kalau mau demo ke provinsi, demo aja sendiri. Jangan ajak-ajak kami. Apa enggak pernah berpikir kalau ajakan untuk mendemo pemerintah provinsi‎ (Pemprov) itu salah besar," tegas Ketua K2LUB, Erfan Zen, di Sekretariat K2LUB Jalan Pahlawan, Kotabumi, Rabu (20/12/2017).

Sebelumnya, Bupati Agung Ilmu Mangkunegara ‎mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendemo Pemerintah Provinsi Lampung supaya Dana Bagi Hasil yang diharapkan segera turun.

Bupati Agung menilai DBH tersebut dapat menjadi solusi krisis keuangan atas macetnya hak para kontraktor, honorer, dan para perangkat desa.

Erfan Zen mengatakan DBH yang diharapkan hanya sekitar Rp 65 M dan tidak mampu membayarkan seluruh tunggakan yang ada.

"Coba hitung saja sendiri, hutang kepada rekanan saja sudah mencapai Rp118 M. ‎Belum lagi tunggakan lainnya seperti gaji honorer, beban kerja, gaji perangkat desa. Masa iya cukup DBH itu?" Paparnya.

DBH Hanya Rp 24,9 M

Wakil Ketua II DPRD Lampura, M Yusrizal, meminta kepada semua pihak untuk menahan diri dan berhenti menyudutkan Pemprov Lampung terkait pelbagai persoalan keuangan yang terjadi di Lampura.

"Saya minta setop mengkambinghitamkan Pemprov Lampung terkait persoalan keuangan yang terjadi di Lampura," kata dia, di Gedung DPRD, Kamis (21/12/2017).

Persoalan keuangan yang sedang dialami oleh Kabupaten Lampura bukan disebabkan oleh DBH seperti yang disampaikan oleh sejumlah pejabat Pemkab termasuk Bupati Agung Ilmu Mangkunegara.

Menurut Yusrizal, persoalan ini akibat kekurangpiawaian Bupati Agung dalam mengelola keuangan daerah.

Sebab, besaran anggaran yang dibutuhkan untuk mengatasi kekurangan anggaran di Lampura mencapai sekitar Rp200 Miliar.

Sementara DBH Lampura yang masih tersisa dan belum dikucurkan oleh Pemprov hanya sekitar Rp 24,9 M.

"Sisa DBH kita yang belum dikucurkan oleh Pemprov Lampung hanya sekitar Rp 24,9 M dan bukan Rp 65 M. Jadi jelas, kalaupun seluruh DBH itu dikucurkan tak akan mampu menutupi kekurangan anggaran Lampura yang mencapai Rp 200 M," urai dia sembari memperlihatkan data seputar DBH yang dimilikinya.

‎Yusrizal berharap tak ada lagi pihak yang mengeluarkan pernyataan menyudutkan Pemprov Lampung dan segera mencarikan solusi terbaik terkait persoalan keuangan di Lampura.

"Semoga informasi yang saya sampaikan ini mampu membuat kita semua mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di balik persoalan keuangan di Lampura. Jangan lagi menyalahkan Pemprov, apalagi memprovokasi warga untuk demo," imbaunya. (FS)