Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia: Antara Janji dan Realita

Permukiman padat penduduk di kawasan perkotaan dengan rumah-rumah berdempetan dan saluran air di tengah, mencerminkan ketimpangan infrastruktur dan kondisi kemiskinan di kota besar Indonesia. Foto oleh Bagas Harfianto di Unsplash

Kemiskinan bukan sekadar angka dalam laporan statistik; ia adalah wajah-wajah yang kita temui setiap hari di sudut kota, di kolong jembatan, di pelosok desa. Di balik pertumbuhan ekonomi yang kerap digaungkan pemerintah, masih ada jutaan warga Indonesia yang berjuang memenuhi kebutuhan paling dasar: makan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal layak.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024 mencatat angka kemiskinan di Indonesia mencapai sekitar 9,4 persen dari total populasi, atau lebih dari 26 juta jiwa. Meski ada tren penurunan dalam satu dekade terakhir, realita di lapangan menunjukkan bahwa penurunan ini belum merata. Ketimpangan antara kota dan desa, antara Jawa dan luar Jawa, masih sangat terasa. Di daerah-daerah seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan sebagian wilayah Kalimantan, tingkat kemiskinan masih dua kali lipat dibandingkan rata-rata nasional.

Yang menyedihkan, banyak dari mereka yang tergolong "miskin baru" seperti korban PHK, pandemi, atau gagal panen. Mereka tidak malas, tidak bodoh, atau tidak mau bekerja. Mereka hanya terjebak dalam sistem yang belum memberi mereka cukup akses, akses terhadap pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, pelatihan keterampilan, dan permodalan yang layak untuk memulai usaha.

Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) memang penting, tetapi sifatnya hanya sementara. Mengandalkan bansos tanpa membangun kemandirian justru membuat masyarakat rentan terhadap ketergantungan. Pemerintah harus melangkah lebih jauh mendorong inklusi ekonomi, memperkuat sektor informal, memperluas akses pendidikan vokasional, dan memberdayakan desa dengan pendekatan yang partisipatif.

Kemiskinan di Indonesia bukan hanya soal kurangnya uang, tapi juga soal ketimpangan kesempatan. Selama anak-anak di daerah tertinggal masih harus berjalan berkilo-kilometer untuk sekolah, selama petani masih tergantung pada tengkulak karena tak punya akses pasar, dan selama buruh masih dibayar di bawah upah layak, maka kita belum benar-benar merdeka dari kemiskinan.

Indonesia membutuhkan bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan yang berpihak. Kita membutuhkan pembangunan yang tidak hanya membangun infrastruktur beton, tetapi juga membangun manusia seperti pengetahuan, keterampilan, dan harapan.

Kemiskinan bukan takdir. Ia bisa dan harus dilawan dengan kebijakan yang berpihak, dengan solidaritas sosial, dan dengan keberanian untuk menempatkan manusia sebagai pusat dari segala pembangunan.