GovTech Indonesia: antara Efisiensi dan Kehilangan Kendali
Dosen Universitas Adzkia Padang, Konselor Keluarga dan Founder Komunitas Rumah Cahaya
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Fajrul Khairati tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Dalam dua tahun terakhir, pemerintah Indonesia melangkah agresif memperkuat sistem layanan publik berbasis teknologi. Kita menyebutnya GovTech — singkatan dari Government Technology — yang menggabungkan kecanggihan sistem informasi, kecerdasan buatan (AI), dan otomasi untuk memangkas birokrasi dan mempercepat pelayanan.
Transformasi ini bukan isapan jempol. Pada 2024–2025, Kementerian PAN-RB mencanangkan integrasi lebih dari 27.000 layanan digital ke dalam satu platform nasional. Pemerintah juga menggandeng BUMN dan startup untuk mengembangkan sistem antrean pintar, verifikasi identitas otomatis, hingga algoritma penyaluran bantuan sosial.
Bahkan Presiden Prabowo menyebut bahwa “masa depan birokrasi adalah digital, dan tidak bisa ditawar.” Namun, di balik kecepatan ini, muncul pertanyaan besar: siapa yang benar-benar mengendalikan arah teknologi pemerintahan kita?
Antara Efisiensi dan Efek Samping
Tidak bisa disangkal, GovTech membawa efisiensi. Warga tak perlu antre panjang di kantor dinas, cukup lewat ponsel. Banyak pengaduan publik bisa ditangani dalam hitungan menit melalui chatbot cerdas. Data kependudukan, status bantuan, bahkan jadwal imunisasi anak — kini bisa dicek dalam satu aplikasi.
Namun di balik kepraktisan itu, ada gejala yang luput disadari: kehilangan kendali.
Sebagian warga mulai merasa asing dengan sistem yang terlalu otomatis. Layanan sosial yang biasanya disampaikan petugas, kini ditentukan oleh algoritma. Tidak jarang muncul kasus “tidak eligible” karena kesalahan data atau bias pemrograman. Warga yang tidak paham teknologi — terutama lansia dan masyarakat desa — merasa tersisih dari sistem.
GovTech seolah menjadi milik mereka yang melek digital saja.
AI Tidak Netral
Masyarakat awam sering menganggap AI itu adil dan objektif. Tapi faktanya, algoritma hanya sebaik data dan niat pembuatnya. Dalam sistem layanan publik, AI bisa salah mengklasifikasi warga miskin, menolak keluhan karena input yang keliru, atau memberikan rekomendasi yang bias terhadap kelompok tertentu.
Sebuah laporan dari OpenGov Asia (2025) mengingatkan bahwa negara-negara berkembang seperti Indonesia rawan “automated inequality” — ketimpangan yang disebabkan oleh desain sistem, bukan niat manusia. Jika tak hati-hati, GovTech bisa memperkuat eksklusi, bukan inklusi.
Kedaulatan Data yang Rawan Bocor
GovTech juga berarti pemerintah menyimpan dan memproses data dalam jumlah masif: biometrik, keuangan, riwayat pendidikan, kesehatan, bahkan preferensi digital. Ini menimbulkan dua risiko serius:
Pelanggaran privasi, terutama jika pengamanan sistem lemah.
Penyalahgunaan kekuasaan, karena data bisa dimanfaatkan untuk pengawasan sosial.
Di era pengumpulan data besar-besaran, warga perlu tahu: hak kami di mana? Apakah kami bisa menolak? Apakah data kami dijual ke pihak swasta? Apakah ada mekanisme koreksi jika sistem salah?
Hingga kini, UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) masih dalam tahap penerapan lambat, dan belum semua instansi pemerintah siap mengimplementasikannya.
Membangun GovTech yang Manusiawi
GovTech seharusnya bukan sekadar soal percepatan, tapi juga soal keadilan dan keberpihakan. Sistem informasi publik harus:
transparan dalam proses dan keputusan,
dapat dikoreksi bila salah,
dan bisa digunakan oleh semua kalangan, termasuk masyarakat digital minim.
Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan teknologi. Kadang, yang dibutuhkan warga adalah empati, bukan AI.
Maka ketika kita bicara tentang transformasi digital pemerintahan, jangan hanya bicara fitur dan interface. Tapi bicaralah juga tentang suara yang terpinggirkan. Tentang ibu-ibu yang tak paham notifikasi. Tentang bapak tua yang tak bisa scan QR. Tentang rakyat yang mulai merasa negara semakin jauh — karena semuanya harus “online”.
Penutup: Efisiensi Tanpa Empati Adalah Kehampaan
GovTech adalah langkah maju. Tapi langkah itu harus disertai kesadaran bahwa negara bukan sekadar penyedia layanan, tapi juga pelindung warganya — terutama yang paling rentan.
Pemerintah boleh menggandeng startup dan membangun pusat data, tapi jangan lupa membangun kepercayaan publik. Karena tanpa itu, sistem secanggih apa pun akan terasa kosong — dingin, dan tak berpihak.
Ketika teknologi mengambil alih, pastikan manusia tetap memegang arah.