Menwa dan Peranan Kampus dalam Aktivitas Organisasi Mahasiswa Eksternal

Ilustrasi gerakan militer dalam dunia kampus. foto : Joan Greenman dari Pixabay.

Sejarah mencatat kalau organisasi Menwa (Resimen Mahasiswa) merupakan program era Orde Baru yang menyasar kampus sebagai lahan bercocok tanam gratis untuk memanen aparat negara. Hampir seluruh aktivitasnya mirip dengan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia–sekarang Tentara Nasional Indonesia atau TNI). Hanya waktu pelatihannya yang dipangkas, juga tingkat pendadarannya dikurangi.

Menwa tumbuh subur utamanya di kampus-kampus besar. Sebagai Organisasi Mahasiswa (Ormawa) eksternal, ia cukup mudah menancapkan tiang pancang di lingkungan kampus. Penyebabnya apalagi kalau bukan karena militer sebagai bekingannya.

Sekarang, organisasi ini membawa misi sebagai wadah menjaga ideologi bangsa dengan TNI yang dianggap cerminan peran tersebut. Harapannya para mahasiswa tidak mudah terdoktrin paham-paham “radikal” yang biasanya melenggang mulus dalam kampus.

Namun, ormawa eksternal tetap tidak punya kewenangan lebih besar dari kampus. Ketika kampus menyetujui keputusan, maka masyarakat di dalamnya harus manut. Termasuk keputusan ormawa-ormawa yang tidak boleh keluar batasan tersebut.

Peran kampus inilah yang rentan. Dahulu di kampus kami, ormawa internal kampus mati-matian menolak masuknya organisasi eksternal. Salah satu landasannya karena tidak adanya peran kuat kampus dalam meninjau mereka. Yang terjadi adalah tanggung jawab diserahkan ke bagian kemahasiswaan, bukan direktur/rektor. Sebagai “orang asing” yang masuk rumah, seharusnya kepala keluarga bertanggung jawab atas apa yang terjadi dengan para tamu di rumah. Bukan si adik kecil yang berjalan pun masih oleng.

Tuntutan itu kami bawa ke rektorat. Meski sebenarnya aksi ini masih diselimuti rasa ego akan eksistensi yang tak ingin terusik. Bila itu yang terjadi, percuma juga perjuangan yang dilakukan. Karena yang timbul setelahnya adalah adu kekuatan di dalam tubuh ormawa internal. Tidak dirusak dari luar namun runtuh sendiri karena penyakit dalam.

Intelektualistas dalam dunia kampus punya peranan penting menjaga ketidaksesuaian yang terjadi. foto : Nikolay Georgiev dari Pixabay.

Kasus Menwa UNS (diksar yang menewaskan satu mahasiswa) terjadi juga karena peran pejabat kampus yang mempersilakan segala ormawa eksternal untuk memasuki dunia kampus. Di sini, lagi-lagi, rektorlah yang bertanggung jawab langsung terhadap gerakan Menwa. Pejabat tertinggi kampus punya relasi yang terhubung langsung ke berbagai lembaga negara, termasuk perihal perlindungan hukum. Dengan begitu dapat mencegah terjadinya kesewenang-wenangan organisasi eksternal yang kerap datang dengan kendaraan organisasi nasional, apalagi lembaga negara.

Meski aturan Menwa tertulis kalau mereka berada di bawah rektor/direktur langsung, namun pada pelaksanaannya tetap diserahkan pada bagian kemahasiswaan karena juga dianggap sebagai kegiatan mahasiswa. Bayangkan jika hanya bagian kemahasiswaan yang menghadapi masalah organisasi eksternal dengan backing power sekuat Menwa. Ia mungkin bisa mengadu, tapi relasi kuasa tak akan berlaku. Ujungnya, aduan hanya angin lalu.

Yang perlu diingat adalah aktivitas utama Menwa bersifat preventif. Menwa tidak menggelar banyak event yang melibatkan mahasiswa umum. Sehingga peranan struktur tingkat kedua di kampus dalam mengawasi Menwa jadi tidak berjalan efektif. Yang disayangkan, karena jarangnya aktivitas Menwa di internal kampus tersebut, pimpinan tertinggi kampus kerap abai dengan tugasnya menjaga gerak-gerik Menwa sebab merasa sudah diawasi oleh kaki tangannya.

Kasus Menwa UNS tak cukup dituntaskan dengan sanksi bagi para “oknum” yang terlibat. Apalagi kalau cuma pemberhentian satu dari puluhan program yang mereka punya. Lebih dari itu, celah-celah yang berpotensi menimbulkan masalah juga harus ditutup. Dan birokrasi adalah hal yang utama.

Dalam teori Manajemen Pemerintahan mengatakan kalau suatu negara yang baik dimulai dari manajemen kenegaraan yang baik pula. Ini bisa diafiliasi ke dalam sistem mana pun. Manajemen termasuk segala aturan dalam berjalannya organisasi. Maka ketika ada problem di dalamnya, harus dilihat kebijakan apa yang terkait dengan kasus tesebut hingga mengapa bisa terjadi maladministrasi.

Dalam kasus Menwa UNS, jika diklat yang dilakukan sesuai prosedur, kehilangan nyawa berarti jatuhnya korban akibat rapuhnya aturan yang berlaku. Tentu, ini harus diperbaiki dengan penguatan legitimasi kampus sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan mahasiswa. Lebih-lebih terhadap peran rektor/direktur yang menaungi Menwa. Mereka harus bertanya dan meninjau langsung aktivitas yang berlangsung dalam Menwa.

Sebaliknya, jika yang terjadi di luar aturan, maka siapa pun yang terlibat di dalamnya jangan cuma dilabeli oknum, tapi TERSANGKA.