Demokrasi dan Mengawal Kepemimpinan Daerah

Tahun 2024 merupakan tahun yang penuh dengan dinamika dan segudang permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini. Mulai dari keadaan kehidupan demokrasi (kebebasan berbicara dibungkam, hak asasi manusia yang ditindas,partisipasi masyarakat yang tidak pernah dilibatkan penyelenggaraan pilpres, pileg dan pilkada serentak yang rumit memakan anggaran negara begitu besar, korupsi yang masif, proses hukum yang sebrawut, pelanggaran aturan dan lainnya merupakan secuil persoalan yang kita rasakan selama 10 tahun terakhir ini.

Diawal tahun 2025 ini adalah momentum untuk mengevaluasi kesalahan-kesalahan dari penyelenggara pemerintahan/negara dalam hal persoalan kehidupan berdemokrasi,sosial, politik ekonomi pada tahun 2024 lalu. Tahun baru dan awan tahun sesuai yang baik untuk menata kembali Perjalanan kehidupan demokrasi di negara kita dan mengawal kepemimpinan kepala daerah yang baru diseluruh wilayah di Indonesia. Oleh karenanya sebagaimana yang di uraikan oleh penulis dibawah ini :

Membenahi Demokrasi

Pasca reformasi sekitar lebih kurang 25 tahun negara kita keluar dari rezim otoritarian, pada saat itu juga bersamaan indonesia bisa merasakan kehidupan berdemokrasi, akan tetapi naasnya semangat dan cita-cita reformasi agar kehidupan berdemokrasi kita semakin dewasa, bagus, baik rusak. Tentu pasang-surut kehidupan demokrasi pada setiap rezim kepemimpinan berbeda-beda tergantung pada dinamika yang terjadi pada setiap periodesasi kepemimpinan selama menjabat atau berkuasa.

Penulis melihat kehidupan demokrasi yang agak sedikit rusak dan amburadul pada kepemimpinana rezim pada periode ke 2 beliau menjabat sebagai presiden ke Republik Indonesia. Sebagaimana data Freedom House menyebut indeks demokrasi Indonesia turun dari 62 poin ke 53 poin pada 2019-2023 dan Lembaga Reporters Without Borders (RSF) mengungkap penurunan kualitas kebebasan pers Indonesia. Skor kebebasan pers Indonesia turun dari 63,23 poin pada 2019 ke 54,83 poin pada 2023.

Ilustrasi Kehidupan Demokrasi. Sumber Gambar : PERLUDEM

Data ini menunjukkan bahwa Kepemimpinan Jokowi yang mematikan kehidupan berdemokrasi di Indonesia ditambah dengan korupsi yang sangat masif, nepotisme yang terjadi pada pengisian kursi kursi strategis di kementerian dan lembaga negara untuk mengakomotif kepentingan politik dari Jokowi pada saat dia menjabat, ditambah lagi angka korupsi yang meningkat dan sangat masif terjadi praktek dan penyelenggaraan hukum yang tidak berkeadilan, partisipasi kebongkaman terhadap beberapa aktivitas pelanggaran konstitusi melabrak aturan dan sebagainya merupakan sebagian kecil dari dosa-dosa yang dilakukan oleh joko Widodo saat menjabat.

Transisi kepemimpinan dari presiden Jokowi ke presiden Prabowo merupakan salah satu bentuk peralihan kekuasaan, dan ini merupakan momentum untuk presiden Prabowo membenahi kehidupan demokrasi di Indonesia dan menata ulang menata kembali kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi sebelumnya dirusak oleh presiden Jokowi, sHarapan impian masyarakat Indonesia kepada presiden Prabowo untuk menata kehidupan demokrasi terutama pada penegakan hukum menuntas masalah kasus korupsi yang sangat masif, meningkatkan para ekonomi kesejahteraan masyarakat melakukan pembangunan secara merata dan banyak hal dan aspek yang perlu dibenahi dan dikerjakan oleh presiden Prabowo.

Mengawal Kepemimpinan Daerah

Tahun 2024 merupakan tahun yang paling banyak meninggalkan sejarah-sejarah selain melewati proses pilpres dan pileg proses demokrasi elektoral pada Pilkada serentak tahun 2024 yang diikuti oleh 54 kepala daerah yang tersebar luas di wilayah Indonesia baik itu pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Proses demokrasi langsung telah menghasilkan para pemimpin yang ada di daerah dan akan memimpin di daerahnya masing-masing. Kepala daerah terpilih akan mengikuti pelantikan pada tanggal 7 dan 10 Februari tahun 2025 ini. Adapun persoalan yang dihadapi oleh para pemimpin yang ada di daerah selama ini fenomena ibarat fenomena gunung es yang sampai sekarang belum bisa diselesaikan yaitu terhadap penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan atau kasus korupsi kolusi dan nepotisme menurut penulis sendiri kasus ini disebabkan dengan tingginya biaya politik yang telah dikeluarkan oleh para pemimpin daerah terpilih.

Ilustrasi Mengawal Pemimpin Daerah. Sumber Gambar : KPU RI

Daerah sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat merupakan representasi dari program-program yang direncanakan oleh pusat dan dapat di sinkronisasikan dalam proses pembangunan yang ada di daerah ,agenda 2025 merupakan momentum masyarakat mengawal proses kepemimpinan yang ada di daerah untuk memastikan kepemimpinan kepala daerah berjalan dengan baik .

Dengan menggunakan sistem pemerintahan yang good government dan clean governance serta menempatkan posisi jabatan birokrasi sesuai dengan rekam jejak kualifikasi atau berdasarkan merit sistem/meritoktrasi dan proses pengawalan kepemimpinan daerah dalam tata kelola keuangan daerah berjalan dengan efektif transparan dan dilakukan pembangunan yang merata dan berpihak kepada masyarakat secara umum serta mengawal setiap proses kebijakan yang dikeluarkan baik itu perda Peraturan Bupati dan lain sebagai.