Ketika Politik Mengubah Manusia Menjadi Hiburan Publik

Foto: ChatGPT

Ada sesuatu yang menarik dalam cara masyarakat zaman now mengonsumsi figur politik. Seorang politisi sepertinya tidak perlu lagi berbusa saat berpidato, mempromosikan kebijakan, atau bahkan menjalankan fungsi politik biar diakui. Terkadang, sekadar muncul di panggung publik saja terasa sudah cukup. Setiap gestur menjadi berita, setiap kesalahan menjadi hiburan, setiap kontroversi menjadi ajang komentar publik, dan setiap kemunduran politik menjadi episode lain dalam teater konsumsi digital yang tak ada habisnya.

Kasus Gibran Rakabuming Raka dan kontroversi seputar pengunduran dirinya dari jabatan seolah mengajak kita untuk bertolak sedikit lebih dalam daripada sekadar menyaksikan situasi politik yang terjadi saat ini. Di luar persoalan tanggung jawab politik, legitimasi konstitusional, dan akuntabilitas publik, terdapat dimensi yang patut ditelaah lebih jauh.

Kasus yang menimpa Gibran Rakabuming Raka ini dapat kita lihat dalam konsep pemikiran Heidegger mengenai Gestell dalam karyanya Die Frage nach der Technik (1954). Bagi Heidegger, Gestell bukan sekadar memperlakukan sesuatu sebagai objek. Konsep ini menggambarkan cara penyingkapan yang khas dalam teknologi modern, di mana segala sesuatu diatur, dihitung, dan disediakan sebagai Bestand — cadangan yang siap pakai. Segala sesuatu menjadi sesuatu yang dapat digunakan, diproses, disimpan, dieksploitasi, dan dimobilisasi sesuai dengan tuntutan sistem teknologi.

Dan ketika kerangka pemikiran ini diterapkan pada politik kontemporer, bukan tidak mungkin bahwa melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengganggu. Di sini, sosok Gibran, apakah telah menjadi lebih dari sekadar figur politik? Ataukah ia telah berubah menjadi semacam sumber daya digital yang senantiasa tersedia untuk dikonsumsi oleh publik?

Kita diajak untuk memperhatikan bagaimana mekanisme ini bekerja. Pernyataan publiknya menjadi data. Keputusan politiknya menjadi tajuk berita. Kontroversinya menjadi peluang untuk interaksi daring. Kelemahan yang dipersepsikan darinya menjadi bahan untuk satir, ejekan, dan komentar yang tak berkesudahan. Bahkan pengunduran dirinya dari jabatan, alih-alih menjadi momentum untuk refleksi demokratis yang serius, justru berisiko berubah menjadi tontonan politik lain yang siap untuk dikonsumsi. Dalam pengertian ini, Gibran menjadi bentuk Bestand: sumber konten yang tak ada habisnya bagi ruang publik yang kini semakin didominasi oleh perhatian, visibilitas, dan reaksi emosional.

Seorang politisi mungkin memegang jabatan yang ditujukan untuk melayani publik, namun pada akhirnya justru menjadi sumber daya yang dikonsumsi oleh publik yang seharusnya ia layani. Eksistensi politiknya terus-menerus diubah menjadi informasi, dan kompleksitas kemanusiaannya diringkas menjadi sekumpulan kontroversi yang dapat dicari kapan saja.

Rupanya di era digital, bahkan rasa malu dalam politik pun telah memiliki nilai ekonomi. Bisa dikatakan bahwa internet telah menemukan sumber energi terbarukan: kontroversi publik. Berbeda dengan bahan bakar fosil, sumber ini seolah tidak pernah habis. Hanya dibutuhkan satu pernyataan kontroversial lagi, satu kesalahan langkah politik lagi, serta audiens yang dilengkapi dengan ponsel pintar dan persediaan kemarahan yang tak terbatas.

Namun masalahnya tidak berhenti pada Gibran. Mungkin dimensi yang lebih mengkhawatirkan dari fenomena ini adalah publik itu sendiri turut menjadi bagian dari mesin teknologi yang sama. Sementara Gibran menjadi objek konsumsi, emosi publik menjadi sumber daya yang menopang konsumsi tersebut. Kemarahan, kekecewaan, simpati, penghinaan, dan rasa ingin tahu diubah menjadi keterlibatan yang dapat dukur. Semakin provokatif secara emosional suatu konten, semakin besar kemungkinan konten tersebut untuk tersebar luas.

Akibatnya kita menyaksikan reduksi ganda: politisi direduksi menjadi objek informasi, sementara warga negara direduksi menjadi produsen reaksi. Warga negara merasa bahwa mereka sedang berpartisipasi dalam kritik demokratis. Padahal, terkadang, apa yang tampak sebagai partisipasi politik hanyalah bentuk lain dari konsumsi digital. Kita berkomentar, membagikan konten, tertawa, mengecam, dan berdebat. Kita merasa terlibat secara politik, meskipun hasil utamanya mungkin sekadar membuat sebuah unggahan kontroversial mendapatkan ribuan interaksi.

Dalam situasi seperti ini, demokrasi berisiko berubah menjadi tontonan. Politisi menyajikan pertunjukan, media menyebarkan dramanya, algoritma menentukan visibilitasnya, dan warga negara memberikan tepuk tangan, atau yang lebih sering terjadi, sorakan cemooh.

Namun, ada satu pembedaan penting lain yang tidak boleh diabaikan. Mengakui Gibran sebagai pihak yang mungkin menjadi korban dari reduksi teknologi ini bukan berarti membebaskannya dari akuntabilitas politik. Menjadi manusia tidak membuat seorang pejabat publik kebal terhadap kritik. Sebaliknya, kritik pun tidak membenarkan adanya penghinaan.

Pejabat publik harus tetap bertanggung jawab atas kualifikasi, integritas, kewajiban konstitusional, dan Keputusan-keputusan politik mereka. Jika standar kelayakan dan akuntabilitas diterapkan kepada satu individu, maka standar tersebut harus diterapkan secara konsisten kepada setiap pejabat publik lainnya. Jika tidak, supremasi hukum berisiko menjadi instrumen yang digunakan secara selektif demi kepentingan tertentu: sangat tajam saat diarahkan kepada lawan politik, namun secara misterius tumpul ketika kekuasaan dijalankan oleh mereka yang berada dalam lingkaran istimewa.

Di sinilah persoalan standar ganda menjadi sangat krusial. Masyarakat demokratis tidak bisa menuntut transparansi dari satu tokoh politik, sementara di saat yang sama memberikan keistimewaan yang tak tersentuh kepada tokoh lain. Standar yang sama harus berlaku bagi siapa pun, tanpa memandang afiliasi politik, hubungan keluarga, posisi kelembagaan, atau kedekatan dengan kekuasaan.

Akan tetapi, upaya menuntut akuntabilitas tidak boleh dijadikan dalih untuk mempermalukan seseorang di depan publik. Ada perbedaan mendasar antara menguji kualifikasi seseorang dengan menjadikan orang tersebut sebagai objek ejekan kolektif. Hal yang pertama memperkuat demokrasi; hal yang kedua mungkin sekadar menghibur massa.

Perbedaan ini membawa kita kembali pada pemikiran Heidegger. Bahaya dari Gestell bukan sekadar mengubah manusia menjadi objek, melainkan membuat seluruh masyarakat perlahan kehilangan kemampuan untuk melihat realitas di luar logika kegunaan, ketersediaan, dan eksploitasi. Kita berhenti bertanya tentang makna sesuatu dan mulai bertanya tentang apa yang bisa dihasilkannya. Kita berhenti mempertanyakan kebenaran suatu argumen dan mulai mengukur seberapa banyak orang yang bisa diprovokasi oleh argumen tersebut. Kita berhenti mencari pemahaman dan justru menjadi kecanduan pada reaksi. Kita sebagai bagian dari publik tidak lagi mempertanyakan apakah Gibran telah menjadi tontonan politik, melainkan kita telah secara sukarela menjadi penonton dalam sebuah sistem yang justru tumbuh subur dengan mengeksploitasi emosi kita sendiri.

Apakah kita masih mampu mengkritik kekuasaan tanpa mendehumanisasi sosok yang memegang kekuasaan tersebut? Apakah kita mampu menuntut akuntabilitas tanpa mengubah kegagalan politik menjadi sekadar hiburan? Dan yang lebih penting, bisakah kita membedakan antara kewaspadaan demokratis dengan kesenangan digital saat menyaksikan seseorang jatuh?

Masyarakat yang tidak mampu membuat pembedaan ini pada akhirnya mungkin menyadari bahwa mereka telah menjadi tawanan dari tontonan tersebut, sama seperti para politisi yang gemar mereka kritik. Pada akhirnya, masalahnya bukanlah fakta bahwa Gibran menjadi pusat perhatian publik. Pejabat Publik memang harus siap diawasi. Masalah muncul ketika pengawasan digantikan oleh konsumsi, akuntabilitas digantikan oleh ejekan, dan penalaran politik digantikan oleh hiburan yang mengandalkan emosi.

Mungkin inilah saatnya untuk memulihkan sesuatu yang kian terpinggirkan oleh budaya teknologi modern: sosok manusia di balik citra politik. Kita bisa mempertanyakan Gibran. Kita bisa memeriksa kualifikasinya. Kita bisa menuntut penjelasan. Kita bisa bersikeras agar standar yang setara diterapkan bagi setiap pejabat publik. Namun, kita harus menahan diri dari godaan untuk menjadikannya sebagai sumber hiburan publik yang tak ada habisnya.

Bagaimanapun, demokrasi membutuhkan warga negara yang berpikir, bukan sekadar penonton yang bereaksi. Masyarakat yang mencampuradukkan keduanya mungkin akan berakhir dengan limpahan hiburan politik, kontroversi viral yang tak terhitung jumlahnya, serta membanjirinya “pakar” di dunia maya, namun minim sekali refleksi demokratis yang sungguh-sungguh.

Bahaya utama dari Gestell bukan sekadar karena segala sesuatu berubah menjadi sumber daya. Bahayanya adalah kita pada akhirnya mungkin lupa bahwa kita pun adalah manusia, bukan sekadar sumber daya bagi sebuah sistem yang tahu cara mengeksploitasi segalanya — termasuk kemampuan kita untuk menertawakan satu sama lain.