Kaya Sumber Daya, Miskin Kesejahteraan: Anomali Ekonomi Daerah

Di peta ekonomi Indonesia, ada kontradiksi yang terus berulang. Daerah yang perutnya penuh nikel, emas, tembaga, gas, dan hasil hutan justru sering menjadi tempat warganya paling sulit bertahan hidup. Ini bukan kebetulan statistik. Ia punya nama dalam literatur ekonomi: resource curse, atau kutukan sumber daya.

Sumber: BPS, Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2026

Data dari bps pada maret 2026 bicara terang. Pada Maret 2026, Papua Tengah mencatat 30,41% penduduk miskin, tertinggi di Indonesia, disusul Papua Pegunungan dengan 26,34%. Secara regional, Maluku dan Papua memiliki tingkat kemiskinan tertinggi, yakni 18,06%. Padahal wilayah ini menyimpan tambang tembaga dan emas kelas dunia, gas alam, hutan, dan perikanan yang melimpah. Di Papua Tengah, angka kemiskinan bahkan naik dari 29,45% pada September 2025. Kekayaan di bawah tanah rupanya belum otomatis berubah menjadi kesejahteraan di atasnya.

Kita terlalu sering menggunakan pertumbuhan ekonomi daerah sebagai ukuran keberhasilan. Padahal angka produk domestik regional bruto (PDRB) bisa melonjak ketika smelter dibangun atau produksi tambang naik, sementara warga di sekitar lokasi tidak merasakan apa-apa. Nilai tambah mengalir ke perusahaan, pemerintah pusat, dan pemilik modal di luar daerah. Yang tertinggal di kampung adalah debu, air keruh, dan harga kebutuhan pokok yang melambung.

Ada tiga penyebab utama anomali ini:

Pertama, ekonomi enklave. Tambang dan pengolahan beroperasi seperti pulau terpisah dari ekonomi lokal. Pasokan, tenaga ahli, dan keuntungan banyak datang dan pergi tanpa menyentuh pasar warga. Pekerjaan yang tercipta cenderung untuk pekerja terampil dari luar, sementara penduduk asli terpinggirkan.

Kedua, biaya hidup yang mahal. Di wilayah timur, harga barang dibentuk oleh mahalnya logistik. BPS mencatat garis kemiskinan Papua Pegunungan mencapai Rp1,28 juta per kapita per bulan, tertinggi di Indonesia, hampir dua kali garis kemiskinan nasional sebesar Rp669.235. Artinya, orang di sana harus berpenghasilan jauh lebih besar hanya untuk dianggap tidak miskin.

Ketiga, tata kelola yang lemah. Dana bagi hasil dan dana otonomi khusus sering tidak berbanding lurus dengan kualitas layanan dasar. Ketika belanja daerah tersedot pada birokrasi dan proyek fisik yang tidak berdampak, sekolah, puskesmas, dan jalan desa tetap tertinggal. Pengawasan oleh warga pun lemah karena informasi tentang kontrak, penerimaan, dan pemanfaatan dana tidak mudah diakses.

Kekayaan Alam Bukan Takdir

Perlu jujur bahwa sumber daya alam tidak selalu berujung kutukan. Kalimantan, yang juga kaya batu bara dan perkebunan, mencatat tingkat kemiskinan terendah, yakni 4,94%. Perbedaannya ada pada infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan kedekatan dengan pusat ekonomi. Maka persoalannya bukan pada sumber daya itu sendiri, melainkan pada cara kita mengelola dan membaginya.

Karena itu, penanganannya perlu bergeser dari sekadar menggenjot produksi ke memastikan manfaat benar-benar sampai ke warga.

Pertama, hilirisasi harus disertai keterkaitan lokal: pelatihan kerja bagi warga setempat, kewajiban membeli pasokan dari pelaku usaha daerah, dan kemitraan dengan UMKM. Hilirisasi yang hanya memindahkan pabrik tanpa memindahkan kesempatan hanya mengganti bentuk ketimpangan.

Kedua, transparansi penerimaan dan belanja daerah. Publik berhak tahu berapa yang masuk dari sektor ekstraktif dan ke mana perginya. Anggaran harus diarahkan ke pendidikan, kesehatan, dan konektivitas yang menurunkan biaya hidup.

Ketiga, pengakuan atas hak masyarakat adat dan penanganan dampak lingkungan. Warga yang kehilangan tanah dan sumber pangan tidak boleh hanya menerima kompensasi sesaat, tetapi juga bagian yang adil dari manfaat jangka panjang.

Keempat, diversifikasi ekonomi. Tambang pasti habis, sedangkan kebutuhan hidup tidak. Sebagian pendapatan dari sumber daya yang tak terbarukan perlu ditanam kembali pada pertanian, perikanan, pariwisata, dan keterampilan warga, agar daerah tidak runtuh ketika cadangan menipis.

Ukuran Keberhasilan yang Perlu Diganti

Sudah waktunya kita berhenti memuji daerah hanya karena pertumbuhannya tinggi. Ukuran yang lebih jujur adalah apakah anak-anak di sekitar tambang bersekolah dengan layak, apakah ibu hamil terlayani, dan apakah petani serta nelayan bisa hidup lebih baik dari generasi sebelumnya.

Selama kekayaan alam hanya diukur dari berapa banyak yang diangkut keluar, anomali ini akan terus berulang. Daerah kaya itu pantas menikmati hasil buminya sendiri.