Paradoks Kebijakan Ekonomi: Mengapa Kelas Menengah Sering 'Lupa' Dilindungi

Di atas kertas, indikator makroekonomi sering kali menyajikan narasi yang menenangkan: pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan angka kemiskinan ekstrem terus ditekan. Namun, jika kita melangkah ke ranah realitas sehari-hari, ada dinamika yang mengkhawatirkan di akar rumput. Sebuah kelompok besar dalam struktur masyarakat kita sedang mengalami tekanan finansial yang sunyi: kelas menengah.

Grafik ini menampilkan Indeks Pertumbuhan Biaya Hidup vs. Pendapatan Riil Kelas Menengah di Indonesia dalam rentang tahun 2018 hingga 2026 dengan menggunakan basis indeks tahun 2018 (2018 = 100): Sumber: Diolah dari Data Sekunder BPS (Indeks Harga Konsumen & Survei Angkatan Kerja Nasional), Bank Indonesia, serta Simulasi Proyeksi Pertumbuhan Riil (2018–2026).

Kelas menengah kerap disanjung sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Konsumsi rumah tangga dari kelompok inilah yang selama ini menopang lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Namun, di balik peran krusial tersebut, terdapat paradoks dalam jaring pengaman kebijakan ekonomi kita. Ketika krisis atau gejolak harga terjadi, kelompok miskin mendapatkan perlindungan berupa Bantuan Sosial (Bansos), sementara kelompok atas memiliki bantalan finansial yang tebal. Kelas menengah? Mereka berada di zona abu-abu: tidak cukup miskin untuk disubsidi, tetapi tidak cukup kaya untuk bertahan tanpa beban.

Himpitan Multidimensi

Fenomena tergerusnya daya beli kelas menengah bukanlah kebetulan, melainkan akumulasi dari tekanan multidimensi. Pertama, laju inflasi kebutuhan dasar yang tidak sebanding dengan kenaikan pendapatan riil. Biaya pendidikan, layanan kesehatan, hingga harga hunian di kawasan urban terus melonjak jauh melampaui pertumbuhan upah rata-rata.

Kedua, pergeseran struktur ketenagakerjaan. Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor formal serta maraknya pekerjaan informal (gig economy) membuat stabilitas pendapatan kelas menengah kian rapuh. Banyak dari mereka yang sebelumnya berada di kategori kelas menengah kini berada di ambang batas (aspiring middle class), yang rentan jatuh miskin hanya karena satu guncangan ekonomi—seperti anggota keluarga yang sakit keras atau kehilangan pekerjaan.

Ketiga, beban fiskal yang tidak seimbang. Kelas menengah adalah pembayar pajak yang paling patuh (captive market), mulai dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada setiap barang konsumsi. Namun, manfaat timbal balik (tax-benefit ratio) yang mereka rasakan dari negara terasa sangat minim. Mereka tetap harus merogoh kocek dalam-dalam untuk mengakses fasilitas pendidikan dan transportasi publik yang layak.

Dampak Sistemik bagi Perekonomian

Membiarkan kelas menengah terus tertekan adalah keputusan ekonomi yang berisiko tinggi. Ketika daya beli kelompok ini meredup, dampaknya tidak hanya dirasakan di tingkat individu, tetapi juga akan memicu efek domino pada skala makro.

Penyusutan konsumsi kelas menengah akan meredam permintaan terhadap produk manufaktur, jasa, hingga sektor UMKM. Industri akan menahan ekspansi, penerimaan pajak bisnis menipis, dan pada akhirnya target pertumbuhan ekonomi menuju status negara maju (High-Income Country) akan kian sulit diraih. Kita tidak bisa berharap menjadi negara maju jika mesin penggerak utamanya dibiarkan kehabisan bahan bakar.

Membangun Jaring Pengaman yang Inklusif

Sudah saatnya pembuat kebijakan meredesain pendekatan bantuan dan insentif ekonomi agar lebih inklusif. Negara perlu menghadirkan bentuk perlindungan baru yang adaptif bagi kelas menengah.

Langkah konkret yang bisa diambil meliputi:

1. Insentif Fiskal Tepat Sasaran: Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau potongan pajak bagi biaya pendidikan dan kesehatan keluarga.

2.Penguatan Layanan Publik Dasar: Penyediaan transportasi publik yang terintegrasi dan efisien serta perumahan terjangkau (affordable housing) dekat pusat kerja untuk menekan biaya hidup harian.

3.Perlindungan Tenaga Kerja Informal: Penciptaan jaring pengaman sosial yang fleksibel bagi pekerja mandiri dan freelancer agar memiliki jaminan kesehatan dan hari tua yang memadai.

Kelas menengah tidak meminta porsi Bantuan Sosial yang diniatkan untuk masyarakat miskin. Yang dibutuhkan kelas menengah adalah ekosistem ekonomi yang adil—di mana kepatuhan membayar pajak dibalas dengan kepastian jaminan sosial, keterjangkauan biaya hidup, dan kualitas fasilitas publik yang layak.

Jika pemerintah terus mengabaikan kerentanan ini, kita hanya sedang menunggu waktu hingga tulang punggung ekonomi ini benar-benar patah. Dan ketika itu terjadi, seluruh struktur perekonomian nasional yang akan menanggung akibatnya.