Apakah Palestina Mendapat Tempat? Mengkritisi Hasil KTT Two State Solution
Mahasiswa Politik Internasional, Program Magister Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Fani Azki Rizqiyani tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarIsu solusi dua negara (Two State Solution) kembali mencuat ke panggung internasional lewat penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) terbaru. Para pemimpin dunia berkumpul, pernyataan diplomatik dilontarkan, dan media ramai memberitakan momentum yang dianggap krusial bagi masa depan Timur Tengah. Namun di balik gegap gempita diplomasi global itu, pertanyaan fundamental muncul: apakah Palestina benar-benar mendapat tempat dalam KTT ini, atau sekadar dijadikan objek pembicaraan tanpa posisi tawar yang nyata?
Retorika Perdamaian dan Bayang-Bayang Kepentingan
Sejak perjanjian Oslo 1993, konsep solusi dua negara telah menjadi “mantra” yang terus diulang dalam setiap forum internasional. Namun, realitas di lapangan menunjukkan kontradiksi. Israel terus memperluas pemukiman, blokade Gaza berlanjut, dan hak-hak dasar warga Palestina masih terabaikan. Dalam situasi ini, KTT terbaru lebih menyerupai panggung retorika dibanding ruang negosiasi substantif.
Banyak pemimpin dunia berbicara tentang pentingnya perdamaian, tetapi nyaris tidak ada langkah konkret untuk menekan Israel agar menghentikan kebijakan agresifnya. Palestina hadir di forum ini, namun perannya lebih sebagai simbol penderitaan daripada aktor yang sejajar dalam proses negosiasi.
Palestina: Dari Subjek Menjadi Objek Diplomasi
Kritik utama terhadap KTT Two State Solution adalah bagaimana Palestina diposisikan. Alih-alih menjadi subjek yang menentukan nasibnya sendiri, Palestina lebih sering diperlakukan sebagai objek diplomasi global. Negara-negara besar menggunakan isu Palestina untuk menunjukkan kepedulian moral, memperkuat citra politik luar negeri, atau bahkan menjaga hubungan dengan dunia Arab.
Akibatnya, aspirasi nyata rakyat Palestina sering kali dikaburkan oleh kepentingan geopolitik. Suara Palestina, baik dari pemerintahannya maupun masyarakat sipil, tenggelam di tengah dominasi narasi negara-negara besar. Inilah yang membuat KTT ini terasa timpang: ada pembicaraan tentang Palestina, tetapi tidak ada Palestina yang sungguh-sungguh berbicara.
Ketidakseimbangan Kekuatan dalam Negosiasi
Salah satu masalah mendasar dari KTT Two State Solution adalah ketidakseimbangan kekuatan antara Israel dan Palestina. Israel hadir dengan dukungan militer, ekonomi, dan diplomatik yang sangat kuat, khususnya dari Amerika Serikat. Sementara Palestina, yang terbagi antara Otoritas Palestina di Tepi Barat dan Hamas di Gaza, tampil dengan posisi lemah dan sering tidak solid.
KTT semacam ini pada akhirnya cenderung menguntungkan pihak yang lebih kuat. Israel bisa menggunakan forum untuk menunjukkan keterbukaan diplomasi tanpa harus mengubah kebijakannya secara signifikan. Palestina, di sisi lain, hanya bisa berharap pada janji-janji yang belum tentu diwujudkan.
Simbolisme Tanpa Implementasi
KTT Two State Solution memang menghasilkan sejumlah deklarasi bersama. Ada komitmen untuk menghormati resolusi PBB, ada seruan agar kekerasan dihentikan, bahkan ada wacana bantuan ekonomi untuk pembangunan Palestina. Namun, semua itu masih berada pada tataran simbolisme.
Tidak ada mekanisme jelas yang bisa memastikan Israel menghentikan pembangunan permukiman ilegal. Tidak ada sanksi nyata yang akan diberlakukan jika kesepakatan dilanggar. Inilah yang membuat solusi dua negara terus-menerus menjadi “janji kosong” di panggung diplomasi internasional.
Peran Dunia Arab: Dukungan yang Terkikis
KTT ini juga memperlihatkan perubahan sikap sejumlah negara Arab. Beberapa negara Teluk kini lebih memilih membangun hubungan diplomatik dengan Israel, seperti terlihat dalam Abraham Accords. Hal ini membuat dukungan kolektif untuk Palestina tidak sekuat dahulu.
Dalam forum KTT, solidaritas memang tetap disuarakan. Namun, dalam praktiknya, banyak negara Arab lebih fokus pada kepentingan ekonomi, keamanan regional, dan hubungan dengan Barat. Palestina kembali sendirian menghadapi realitas pahit: dicintai dalam retorika, namun diabaikan dalam kebijakan nyata.
Solusi Dua Negara: Realistis atau Sekadar Mitologi Politik?
Kritik lain terhadap KTT ini adalah soal relevansi solusi dua negara itu sendiri. Banyak pengamat menilai bahwa kondisi di lapangan sudah jauh melampaui kemungkinan pembentukan negara Palestina yang berdaulat. Fragmentasi wilayah, pemukiman ilegal yang masif, serta perpecahan internal Palestina membuat visi dua negara hampir mustahil diwujudkan.
Jika demikian, maka KTT Two State Solution sebenarnya hanya memperpanjang mitologi politik: semua pihak berbicara tentang perdamaian, tetapi tak seorang pun sungguh-sungguh mendorong jalan realistis ke sana.
Apa yang Dibutuhkan Palestina?
Jika Palestina ingin benar-benar mendapat tempat, KTT semacam ini harus berubah dari forum simbolis menjadi forum aksi nyata. Ada beberapa langkah yang seharusnya diambil: pertama, menghadirkan Palestina sebagai subjek penuh untuk memberikan ruang yang setara bagi perwakilan Palestina untuk menentukan agenda. Kedua, membuat mekanisme pengawasan internasional agar komitmen yang dibuat di KTT tidak berhenti di atas kertas. Ketiga, memberikan sanksi jelas terhadap pelanggaran terutama terhadap kebijakan Israel yang bertentangan dengan hukum internasional. Terakhir, mendorong rekonsiliasi internal Palestina agar suara Palestina tidak terpecah dalam forum internasional. Tanpa langkah ini, KTT hanya akan menjadi ajang pencitraan politik yang tidak memberi manfaat nyata bagi rakyat Palestina.
Kesimpulan
KTT Two State Solution seharusnya menjadi momentum untuk mengembalikan harapan rakyat Palestina atas kemerdekaan dan keadilan. Namun, realitas menunjukkan hal berbeda: Palestina masih menjadi objek, bukan subjek. Kehadiran mereka dalam forum internasional sering kali simbolis, bukan substantif.
Selama ketidakseimbangan kekuatan tidak diatasi, selama retorika lebih dominan daripada aksi, dan selama kepentingan geopolitik mendikte arah pembicaraan, Palestina akan terus kehilangan tempat dalam panggung diplomasi dunia.
KTT ini pada akhirnya bukan tentang memberi Palestina tempat, melainkan tentang bagaimana negara-negara besar mempertahankan citra mereka. Dan selama itu terjadi, solusi dua negara hanya akan tetap menjadi impian yang jauh dari kenyataan.