Konten dari Pengguna

Macron Datang, Apa yang Kita Dapat? Menimbang Untung Rugi Hubungan RI–Prancis

Fani Azki Rizqiyani

Fani Azki Rizqiyani

Mahasiswa Politik Internasional, Program Magister Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang

·waktu baca 5 menit

comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Fani Azki Rizqiyani tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron berjabat tangan usai konferensi pers di Istana Merdeka. Sumber: Kumparan.com
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron berjabat tangan usai konferensi pers di Istana Merdeka. Sumber: Kumparan.com

Kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia tahun 2025 menandai salah satu momen penting dalam hubungan bilateral antara dua negara demokratis yang berada di dua benua berbeda. Sambutan hangat pemerintah Indonesia terhadap kunjungan ini mencerminkan keinginan untuk memperkuat hubungan strategis dengan negara besar Eropa di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang semakin kompleks. Namun di balik seremoni, foto-foto di Borobudur, dan pernyataan pers penuh optimisme, muncul satu pertanyaan mendasar: apa sebenarnya yang kita dapat dari kehadiran Macron?

Untung: Peluang Diversifikasi Mitra Strategis

Salah satu keuntungan utama dari penguatan hubungan Indonesia–Prancis adalah diversifikasi mitra strategis di tengah rivalitas besar antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, anggota NATO, dan negara dengan pengaruh budaya yang luas, Prancis menawarkan alternatif "jalur ketiga" bagi Indonesia untuk memperkuat posisi tawarnya dalam geopolitik global.

Dalam beberapa tahun terakhir, Prancis menunjukkan komitmen kuat terhadap kawasan Indo-Pasifik melalui dokumen strategi yang menyebut Indonesia sebagai mitra utama. Kunjungan Macron dapat dibaca sebagai kelanjutan dari komitmen itu. Dengan pendekatan multilateral dan tidak terlalu konfrontatif terhadap Tiongkok, Prancis bisa menjadi mitra diplomasi yang mendukung prinsip non-blok Indonesia tanpa menariknya terlalu dalam ke dalam persaingan hegemonik.

Untung: Transfer Teknologi dan Peluang Kerja Sama Pertahanan

Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Emmanuel Macron memeriksa pasukan saat kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka. Sumber: Kumparan.com

Indonesia dan Prancis telah menjalin kerja sama di bidang pertahanan dalam bentuk pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista), termasuk jet tempur Dassault Rafale. Di tengah upaya modernisasi TNI dan peremajaan alutsista yang sudah uzur, Prancis menjadi salah satu mitra potensial dengan tawaran transfer teknologi yang relatif terbuka dibanding negara-negara Barat lain.

Selain itu, kerja sama pertahanan dengan Prancis juga membuka kemungkinan pelatihan militer bersama, pertukaran perwira, hingga dukungan logistik dan intelijen. Dalam jangka panjang, ini dapat mendukung kemandirian pertahanan Indonesia yang selama ini masih bergantung pada negara-negara tertentu. Keberagaman mitra pertahanan juga penting dalam menjaga keseimbangan hubungan internasional dan menghindari ketergantungan pada satu kutub kekuatan.

Rugi: Potensi Ketergantungan Teknologi dan Beban Anggaran

Namun keuntungan itu datang dengan harga mahal. Pembelian jet tempur Rafale dari Prancis, misalnya, melibatkan nilai kontrak miliaran dolar, yang menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi alokasi anggaran pertahanan Indonesia. Di tengah tekanan fiskal dan kebutuhan pembangunan domestik, pembelanjaan alutsista bernilai tinggi harus diimbangi dengan akuntabilitas, kejelasan manfaat strategis, serta keberlanjutan dukungan pasca-pembelian.

Selain itu, walau Prancis menjanjikan transfer teknologi, sejarah menunjukkan bahwa negara-negara Barat sering membatasi akses penuh terhadap teknologi sensitif. Risiko ketergantungan teknologi tetap ada, terutama jika hubungan politik memburuk atau ada tekanan dari kekuatan besar lain yang tidak senang dengan arah kerja sama Indonesia–Prancis.

Rugi: Inkonsistensi Prancis dalam Politik Global

Meski Prancis tampil sebagai kekuatan global yang independen, banyak pihak mempertanyakan konsistensi dan efektivitas kebijakan luar negerinya, termasuk di Asia Tenggara. Sebagai bagian dari Uni Eropa dan NATO, posisi Prancis kadang terjepit antara kepentingan trans-Atlantik dan keinginan untuk tampil sebagai kekuatan otonom.

Beberapa kebijakan Macron juga menuai kontroversi, seperti pendekatan keras terhadap Islam di dalam negeri, yang bisa berdampak pada persepsi publik di negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia. Walau Prancis memiliki sejarah panjang hubungan dengan dunia Islam, kebijakan domestik Macron acap kali dianggap tidak sejalan dengan citra internasionalnya sebagai penjaga pluralisme dan toleransi. Ini bisa mempersulit hubungan jangka panjang, terutama jika persepsi negatif terhadap Prancis terus meningkat di kalangan masyarakat Indonesia.

Masih Ada Pertanyaan tentang Komitmen Jangka Panjang

Salah satu kelemahan besar dalam hubungan Indonesia–Prancis adalah kurangnya kejelasan arah jangka panjang. Tidak ada strategi konkret atau kerangka kerja sama yang bersifat menyeluruh di berbagai sektor seperti pendidikan, perubahan iklim, atau digitalisasi. Sementara Prancis aktif membangun aliansi di Afrika dan Timur Tengah, hubungannya dengan Asia Tenggara masih cenderung sporadis dan berbasis proyek jangka pendek.

Indonesia harus cermat agar kunjungan Macron tidak berhenti pada pencitraan atau simbolisme, tapi mendorong realisasi proyek-proyek konkret yang menyentuh kebutuhan rakyat. Termasuk di antaranya: investasi di sektor energi terbarukan, kemitraan riset dan inovasi, serta kerja sama pendidikan tinggi berbasis pertukaran pelajar dan dosen.

Kebijakan Luar Negeri Bebas Aktif dan Tantangan Relevansi

Dari perspektif Indonesia, kunjungan Macron seharusnya dimaknai sebagai bagian dari upaya menjaga kebijakan luar negeri yang bebas aktif dan adaptif terhadap perkembangan geopolitik dunia. Namun, dalam praktiknya, Indonesia sering terjebak pada posisi pasif atau terlalu hati-hati dalam merespons pendekatan negara-negara besar.

Ini menjadi tantangan: bagaimana memanfaatkan peluang dari Prancis tanpa terjebak dalam permainan kekuatan besar, serta bagaimana memastikan setiap hubungan strategis berdampak nyata bagi pembangunan nasional, bukan hanya meningkatkan nilai diplomatik atau reputasi elite semata.

Kesimpulan

Kunjungan Presiden Macron ke Indonesia tidak boleh hanya dirayakan sebagai simbol pengakuan global atau kunjungan kehormatan. Ini harus dimanfaatkan sebagai momen refleksi untuk menimbang secara realistis untung-rugi hubungan Indonesia–Prancis, terutama dalam kerangka strategis Indo-Pasifik yang penuh dinamika.

Di satu sisi, kita memiliki peluang untuk memperkuat posisi tawar global, mengakses teknologi mutakhir, dan memperluas kerja sama lintas sektor. Namun di sisi lain, risiko ketergantungan, inkonsistensi komitmen, dan potensi distorsi prioritas nasional juga tidak boleh diabaikan.

Yang paling penting, Indonesia harus aktif menentukan arah hubungan bilateral ini, bukan sekadar menjadi tuan rumah yang baik. Macron datang, ya. Tapi apa yang kita dapat? Jawabannya tergantung pada sejauh mana kita berani berpikir strategis, bertindak otonom, dan menempatkan kepentingan nasional di atas pencitraan sesaat.