Farid Alfauzi Tegaskan Tolak Impor Beras

Dalih untuk menambah stok beras dan menjaga stabilitas harga beras di pasar, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian telah berencana melakukan impor beras sebanyak 500.000 ton dari Thailand dan Vietnam. Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita berencana mengimpor beras khusus karena harganya di bawah standar, namun belakangan berganti pada beras umum. Impor beras yang direncanakan akan masuk di Indonesia paling lambat akhir Februari 2018 mendatang itu menuai banyak reaksi, mengingat stok beras di Indonesia saat ini masih cukup hingga bulan April 2018 mendatang.

Menurut Komisi IV DPR RI bahwa data panen petani di Indonesia pada Januari 2018 adalah 2,6 juta ton, sementara Februari 5,38 juta ton, Maret 7,4 juta ton, dan bulan April 2018 sebanyak 5,2 ton. Artinya, jika panen mencapai target, Indonesia sudah memiliki stok 7,98 juta ton beras di awal Maret 2018. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa jika impor beras dilakukan bukan hanya akan menumpuk dan itu mubadzir, melainkan juga akan membuat petani merasa menderita karena pemerintah yang gemar mengimpor beras, sementara Indonesia sebagai Negara agraris kaya akan pertanian.

Farid Alfauzi dengan tegas menolak rencana Mendag tentang impor beras tersebut. Farid Alfauzi merasa kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan hati nurani rakyat. Setelah susah-susah menanam, merawat dan memanen padi, adanya impor beras tiap tahun akan membuat petani terus-menerus merasa dikecewakan. Kekecewaan tersebut akan berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan kepada pemerintah yang kian hari kian menurun. Hal itu sangat tidak bagus bagi Negara agraris dan demokratis ini.

Farid Alfauzi meminta pemerintah, dalam hal ini Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian untuk menghentikan kebiasaan mengimpor beras. Pemerintah seharusnya melakukan berbagai upaya-upaya strategis untuk mengembangkan pertanian agar lebih produktif dengan melakukan pemberdayaan kepada petani misalnya, serta meningkatkan pasokan beras dari dalam Negeri, bukan malah melakukan impor. Di sinilah pentingnya kreativitas pemerintah dalam mengembangkan sektor-sektor perekonomian terutama sektor pangan.

Sebagai figur yang pernah duduk di kursi DPR RI sebagai Wakil Ketua Komisi, Farid Alfauzi sangat paham bagaimana perasaan masyarakat jika kebijakan pemerintah tidak pro-rakyat. Farid Alfauzi menolak kebijakan impor beras karena dirinya juga berasal dari daerah di mana masih banyak petani-petani yang kesulitan secara ekonomi. Itu berarti bahwa ada yang harus diperbaiki di sektor pangan terutama, salah satunya dengan tidak lagi mengimpor beras. Kesenjangan ekonomi dan kompleksitas persoalan sosial petani akan semakin terasa jika pemerintah tetap mengimpor beras.

Farid Alfauzi merasa prihatin dengan permasalahan petani, terutama di daerahnya. Farid Alfauzi bersedia meninggalkan jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi untuk masuk sebagai kandidat pada Pemilihan Bupati Kabupaten Bangkalan pertengahan tahun mendatang. Otonomi daerah yang telah bergulir hingga hari ini, merupakan pintu masuk bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat di daerah-daerah dapat terjadi. Farid Alfauzi ingin seluruh masyarakat di daerahnya, tidak terkecuali petani, dapat berkembang secara ekonomi dari hasil taninya.