Propaganda Damai Trump dan Taruhan Besar Prabowo di Board of Peace
Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Sriwijaya
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Farah Sandika tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarHarga yang dibayar Indonesia agar Prabowo bisa duduk semeja dengan Trump cukup mahal. Satu miliar dolar, delapan ribu tentara, dan satu tanda tangan. Keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP), badan internasional bentukan Presiden AS itu untuk 'mengelola rekonstruksi' Gaza pascakonflik menyentuh fondasi terdalam politik luar negeri Indonesia, yakni prinsip bebas aktif yang telah menjadi identitas bangsa sejak era kemerdekaan.
Keikutsertaan Indonesia dalam BoP bukan sekadar langkah diplomatik pragmatis, melainkan cerminan keberhasilan propaganda Trump yang menempatkan Indonesia pada orbit kepentingan Washington dengan mengorbankan prinsip dan kedaulatan normatif negara. Dalam membahas permasalahan ini, kita akan memusatkan fokus pada tiga argumen: pertama, BoP adalah instrumen propaganda geopolitik Trump bukan forum perdamaian multilateral yang sesungguhnya; kedua, keterlibatan Indonesia menggerus prinsip bebas aktif sebagai identitas politik luar negeri; dan ketiga, narasi resmi pemerintah "demi Palestina" adalah teknik propaganda card stacking yang menyembunyikan kalkulasi transaksional di baliknya.
Board of Peace sebagai Agenda Politik Trump
Board of Peace bukanlah forum perdamaian multilateral yang inklusif, melainkan instrumen propaganda geopolitik Trump yang dirancang untuk melegitimasi agenda Amerika Serikat di Timur Tengah. Secara legal, BoP mengacu pada Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 Tahun 2025, namun secara politik, struktur kepemimpinannya menempatkan Trump sebagai ketua dengan wewenang penuh menunjuk penggantinya sendiri.
Sebuah arsitektur kekuasaan yang tidak lazim dalam forum multilateral yang sesungguhnya. Rusia dan China menolak bergabung karena menilai BoP lebih menyerupai proyek eksklusif Washington ketimbang platform perdamaian global, sementara negara-negara Eropa besar seperti Prancis, Inggris, dan Jerman pun memilih absen. Dalam kerangka teori propaganda Jowett dan O'Donnell (2012), BoP memenuhi kriteria propaganda institusional, di mana ia mengemas kepentingan satu aktor dominan yakni Amerika Serikat dalam bungkus narasi kemanusiaan universal untuk memperoleh legitimasi dan ketaatan dari aktor-aktor lain dalam sistem internasional.
Bergabungnya Indonesia dengan BoP
Keikutsertaan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari tekanan struktural tarif dagang yang sedang dihadapi Jakarta dengan Washington. Beberapa negara menghadapi tekanan ekonomi sebagai konsekuensi penolakan terhadap BoP, sebuah pola yang mencerminkan apa yang Nye (2004) sebut sebagai compulsory power, ketika kekuatan besar menggunakan sumber daya ekonomi untuk mengubah perilaku negara lain. Dengan posisi Indonesia sebagai negara yang sedang dalam negosiasi tarif dagang dengan AS, bergabung dengan BoP menjadi pilihan yang tampak "sukarela" tetapi sesungguhnya sarat tekanan. Inilah cara kerja propaganda paling efektif: membuat yang dipaksa merasa bahwa mereka memilih.
Keputusan bergabung dengan BoP menandai pergeseran fundamental dari prinsip bebas aktif yang telah menjadi identitas politik luar negeri Indonesia sejak era Hatta dan Soekarno. Prinsip bebas aktif mengamanatkan Indonesia untuk tidak memihak blok manapun, sekaligus berperan aktif menjaga perdamaian dunia berdasarkan nilai anti-kolonialisme dan solidaritas Global South, sebuah warisan yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu pendiri Gerakan Non-Blok. Namun di bawah Prabowo, prinsip ini mengalami reinterpretasi yang signifikan. Bebas aktif tidak lagi dimaknai sebagai komitmen normatif, melainkan sebagai strategi hedging transaksional untuk mendekati kekuatan besar demi keuntungan jangka pendek.
Gabung Board of Peace, Dekat dengan Trump?
Dengan mendekat ke Trump dan menandatangani BoP di panggung Davos bersama para pemimpin dunia, Prabowo membangun narasi bahwa Indonesia kini adalah pemain geopolitik global yang disegani. Kunjungan ke lebih dari 30 negara dalam setahun pertama pemerintahannya, pujian Trump yang menyebutnya pemimpin "tangguh", hingga penampilan di forum-forum internasional bergengsi, semuanya adalah elemen kampanye pencitraan yang memiliki konsumsi domestik sangat kuat. Dalam perspektif teori Agenda Setting (McCombs dan Shaw), media dan pemerintah secara bersama-sama mengkonstruksi agenda bahwa keberhasilan diplomasi Prabowo identik dengan kedekatan dengan Washington, mengaburkan pertanyaan kritis tentang apa yang sesungguhnya dikorbankan dalam proses tersebut.
Narasi resmi pemerintah bahwa Indonesia bergabung BoP "demi Palestina" adalah contoh klasik dari teknik propaganda card stacking yakni menonjolkan satu informasi menguntungkan sambil menyembunyikan informasi yang merugikan. Prabowo berjanji kepada lebih dari 160 ulama dan tokoh organisasi masyarakat Islam bahwa ia akan menarik Indonesia dari BoP jika forum itu tidak bermanfaat bagi kemerdekaan Palestina. Sebuah pernyataan yang secara retoris terdengar heroik, namun secara struktural tidak realistis mengingat BoP menempatkan Israel sebagai anggota utama sementara Palestina hanya diwakili oleh komite teknokratis non-politis bernama NCAG yang tidak memiliki hak veto maupun suara yang setara.
Beban Keanggotaan Indonesia yang Sebenarnya
Yang secara konsisten tidak dinarasikan pemerintah adalah dimensi finansial yang sangat besar. Keanggotaan permanen BoP mensyaratkan kontribusi satu miliar dolar AS atau setara Rp17 triliun, sebuah angka yang kontras tajam dengan kebijakan penghematan anggaran domestik yang tengah dijalankan pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan.
Indonesia juga menyiapkan 8.000 personel militer untuk International Stabilization Force di Gaza, sebuah komitmen militer besar dengan implikasi hukum internasional yang belum sepenuhnya didiskusikan secara terbuka. Ketika narasi kemanusiaan digunakan untuk menutup perdebatan publik tentang kalkulasi-kalkulasi ini, di situlah propaganda bekerja paling efektif: bukan dengan berbohong, tetapi dengan memilih apa yang boleh dan tidak boleh diketahui publik.
Ketiga argumen di atas, bahwa BoP adalah instrumen propaganda Trump bukan forum perdamaian yang sesungguhnya, dan keterlibatan Indonesia menggerus prinsip bebas aktif sebagai identitas bangsa, dan bahwa narasi "demi Palestina" adalah card stacking yang menyembunyikan logika transaksional telah menunjukkan bahwa keputusan Prabowo bergabung dengan Board of Peace adalah hasil dari keberhasilan propaganda geopolitik yang bekerja berlapis yaitu dari Washington kepada Jakarta, dan dari Istana kepada rakyat Indonesia.
Posisi Bebas Aktif dan Non-blok Indonesia
Propaganda ini tidak datang dengan ancaman terang-terangan, tidak hadir dengan tekanan militer, dan tidak bersuara keras di podium PBB. Ia datang dengan piagam bertuliskan "perdamaian", dengan undangan bergengsi ke Davos, dengan jabat tangan di depan kamera dunia dan dengan tagihan tersembunyi yang baru terasa setelah tanda tangan dibubuhi. Trump berhasil membangun sebuah arsitektur propaganda yang cerdas, membungkus kepentingan geopolitik Amerika dalam bahasa kemanusiaan universal, lalu mengundang negara-negara berkembang untuk ikut "merayakan perdamaian" sambil secara diam-diam mengunci mereka dalam orbit Washington.
Indonesia, dengan segala warisan moral non-bloknya, tidak kebal terhadap mekanisme ini. Justru sebaliknya, reputasi Indonesia sebagai negara yang peduli terhadap Palestina menjadi celah yang dieksploitasi propaganda Trump dengan sangat efektif. Ketika Prabowo menandatangani piagam BoP, ia sedang menjadi bagian dari narasi besar yang Trump rancang untuk melegitimasi dominasi Amerika di Timur Tengah pascakonflik Gaza. Yang paling mengkhawatirkan adalah ketika sebuah bangsa yang lahir dari perlawanan terhadap kolonialisme justru menjadi instrumen legitimasi bagi tatanan dunia baru yang dikendalikan kekuatan besar.
Referensi
Bernays, E. L. (1928). Propaganda. New York: Liveright Publishing Corporation.
Jowett, G. S., & O'Donnell, V. (2012). Propaganda and Persuasion (5th ed.). London: SAGE.
Nye, J. S. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs.
McCombs, M., & Shaw, D. L. (1972). The Agenda-Setting Function of Mass Media. Public Opinion Quarterly, 36(2), 176–187.
Shabo, M. E. (2008). Techniques of Propaganda and Persuasion. Prestwick House, Inc.
ISEAS-Yusof Ishak Institute / Fulcrum.sg. (2026). Proximity Without Leverage? Indonesia's Risky Bet on Trump's Board of Peace.
The Conversation. (2026). Too Close to Trump: How Indonesian President Prabowo Gambles Sovereignty and Humanity for US Approval.
Indonesia at Melbourne. (2026). One Logic, Two Arenas: Making Sense of Prabowo's Board of Peace Decision.