Ketika Laut Cina Selatan Makin Termiliterisasi, Di Mana Posisi ASEAN?
Mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional. Universitas Sriwijaya.
·waktu baca 7 menit
Tulisan dari Farellia Rizki Amanda tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarLaut Cina Selatan kembali menunjukkan bahwa persaingan di kawasan Indo-Pasifik belum mereda. Kali ini, perhatian tertuju pada Antelope Reef di Kepulauan Paracel, tempat China sedang mempercepat pembangunan fasilitas yang diduga akan menjadi landasan pacu.
Citra satelit yang ditinjau Reuters pada 25 September 2026 memperlihatkan pengerjaan tanah, pembangunan fondasi, dan aktivitas pengiriman material di Antelope Reef. Para analis memperkirakan landasan tersebut dapat selesai pada pertengahan 2027 dan memperkuat kemampuan operasi udara serta laut China di kawasan tersebut.
Perkembangan ini penting bukan hanya karena menyangkut China, tetapi karena terjadi ketika ASEAN dan China justru sedang berusaha mempercepat negosiasi Code of Conduct (COC) untuk Laut Cina Selatan. Di satu sisi, diplomasi sedang berjalan. Di sisi lain, pembangunan di lapangan juga terus berlangsung.
Lalu, di tengah situasi tersebut, sebenarnya di mana posisi ASEAN?
Antelope Reef dan Laut Cina Selatan yang Semakin Padat
Antelope Reef bukan sekadar gugusan karang di tengah laut.
Sejak akhir 2025, China telah melakukan pengerukan dan reklamasi di wilayah tersebut. Analisis Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI) menunjukkan bahwa hasil reklamasi membuat daratan buatan di Antelope Reef mencapai sekitar 1.458 acre. Pada Agustus 2026, tanda-tanda awal pembangunan landasan pacu juga mulai terlihat.
Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa pembangunan tersebut semakin konkret.
Jika selesai, fasilitas tersebut dapat memperluas kemampuan China dalam melakukan operasi udara dan laut di kawasan Paracel. Reuters juga mencatat bahwa pembangunan ini terjadi di tengah meningkatnya kompetisi China dengan Amerika Serikat dan negara-negara kawasan mengenai keamanan maritim.
China sendiri menyatakan bahwa pembangunan di kawasan tersebut dapat memiliki fungsi sipil, seperti penelitian. Namun, perkembangan infrastrukturnya tetap menimbulkan perhatian karena pola pembangunan tersebut memiliki kemiripan dengan fasilitas China lainnya di Laut Cina Selatan. Artinya, persaingan di Laut Cina Selatan sekarang tidak hanya terjadi melalui kapal yang saling berhadapan di laut.
Persaingan juga berlangsung melalui pembangunan infrastruktur yang secara perlahan mengubah kondisi strategis kawasan.
Ketika Keamanan Satu Negara Menjadi Kekhawatiran Negara Lain
Dalam hubungan internasional, peningkatan kemampuan militer suatu negara tidak selalu dilihat sebagai tindakan defensif oleh negara lain.
Justru sebaliknya.
Ketika satu negara meningkatkan kemampuan militernya, negara lain dapat melihat perkembangan tersebut sebagai ancaman dan kemudian mengambil langkah untuk memperkuat keamanannya sendiri. Dari sini muncul apa yang dikenal sebagai security dilemma.
Situasi Laut Cina Selatan menunjukkan bagaimana dilema tersebut dapat berkembang.
China memperkuat infrastrukturnya. Negara-negara yang memiliki klaim di kawasan kemudian memiliki alasan untuk meningkatkan pengawasan dan kemampuan pertahanan. Amerika Serikat juga terus mempertahankan kehadirannya di kawasan melalui kerja sama keamanan dengan sejumlah negara Asia Tenggara.
Akibatnya, kawasan menjadi semakin padat oleh aktivitas militer dan keamanan.
Belum tentu semua pihak menginginkan konflik. Tetapi semakin banyak aktor yang meningkatkan kemampuan militernya, semakin besar pula kemungkinan terjadinya salah perhitungan.
Data ACLED pada 2026 bahkan menunjukkan meningkatnya aktivitas koersif, militerisasi, dan konfrontasi di Laut Cina Selatan. Menurut analisis tersebut, risiko konflik terbuka memang masih terbatas, tetapi meningkatnya aktivitas gray zone dapat memperbesar kemungkinan salah perhitungan yang berujung pada eskalasi.
Masalahnya, ASEAN harus menghadapi situasi ini tanpa menjadi aliansi militer.
ASEAN Tidak Punya Satu Suara
Di sinilah posisi ASEAN menjadi rumit.
ASEAN memang memiliki kepentingan terhadap keamanan Laut Cina Selatan. Tetapi negara-negara anggotanya tidak memiliki kepentingan yang sepenuhnya sama.
Filipina dan Vietnam memiliki klaim langsung terhadap wilayah di Laut Cina Selatan. Negara lain mungkin tidak memiliki klaim teritorial yang sama, tetapi tetap berkepentingan terhadap kebebasan navigasi dan stabilitas kawasan.
Pada saat yang sama, China merupakan salah satu mitra ekonomi terpenting bagi negara-negara ASEAN. Perbedaan kepentingan tersebut membuat ASEAN tidak mudah mengambil sikap yang terlalu keras terhadap China. ASEAN harus menjaga agar negara anggotanya tetap dapat bekerja sama, tanpa mengorbankan kepentingan keamanan kawasan.
Karena itu, kekuatan ASEAN sebenarnya bukan pada kemampuan militernya.
Kekuatan ASEAN berada pada diplomasi dan kemampuannya membentuk aturan regional.
Persoalannya, apakah kekuatan tersebut cukup?
## COC: Antara Diplomasi dan Realitas di Lapangan
Salah satu instrumen utama ASEAN dalam menghadapi persoalan Laut Cina Selatan adalah **Code of Conduct atau COC**.
Negosiasi COC antara ASEAN dan China telah berlangsung selama lebih dari dua dekade. Pada 2026, prosesnya kembali dipercepat. Dalam pertemuan ASEAN-China pada Mei lalu, kedua pihak membahas kemajuan implementasi Declaration on the Conduct of Parties (DOC) sekaligus upaya menyelesaikan COC.
ASEAN bahkan menargetkan agar negosiasi tersebut dapat diselesaikan pada akhir 2026.
Namun, di sinilah muncul persoalan.
Pada Juli 2026, Menteri Luar Negeri ASEAN menyatakan adanya kemajuan signifikan dalam negosiasi COC. Tetapi pada saat yang sama, para analis memperingatkan adanya kesenjangan antara perkembangan diplomasi dan situasi di lapangan yang masih penuh ketegangan. Sederhananya, ASEAN sedang berusaha membuat aturan ketika kondisi keamanan justru terus berubah.
Pembangunan Antelope Reef menjadi contoh paling jelas.
Sementara diplomat bernegosiasi mengenai bagaimana negara-negara seharusnya berperilaku di Laut Cina Selatan, pembangunan fasilitas baru tetap berlangsung. Karena itu, persoalan COC bukan hanya tentang kapan dokumen tersebut selesai. Yang jauh lebih penting adalah seberapa kuat aturan tersebut untuk benar-benar memengaruhi perilaku negara di kawasan.
ASEAN Centrality Jangan Hanya Jadi Slogan
ASEAN selama ini dikenal dengan konsep ASEAN centrality, yaitu posisi ASEAN sebagai pusat dalam berbagai mekanisme dan arsitektur kerja sama regional. Namun, centrality seharusnya tidak hanya berarti ASEAN menjadi tempat negara-negara besar bertemu. Centrality juga berarti ASEAN memiliki kemampuan untuk mempertahankan relevansinya ketika kepentingan kekuatan besar bertabrakan.
Dalam konteks Laut Cina Selatan, ASEAN tidak perlu berubah menjadi organisasi militer atau membentuk aliansi untuk menghadapi China.
Yang lebih penting adalah memastikan bahwa ASEAN mampu mempertahankan ruang diplomasi, memperkuat kerja sama keamanan maritim, dan mendorong penyelesaian sengketa berdasarkan hukum internasional.
ASEAN sendiri dan China telah berkomitmen untuk mendorong COC yang efektif dan substantif serta sesuai dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS.
Kerja sama praktis sebenarnya juga terus dilakukan. Pada akhir September hingga awal Oktober 2026, negara-negara ASEAN mengikuti ASEAN-India Maritime Exercise dan kegiatan kerja sama keamanan maritim ADMM-Plus. Kegiatan tersebut mencakup pertukaran informasi, pencarian dan penyelamatan, serta latihan untuk mengurangi risiko salah perhitungan di laut.
Ini menunjukkan bahwa ASEAN tidak sepenuhnya diam.
Tetapi tantangannya adalah bagaimana berbagai kerja sama tersebut dapat diterjemahkan menjadi kemampuan ASEAN untuk menjaga stabilitas ketika persaingan kekuatan besar semakin kuat.
Bukan Soal Melawan China
Pembahasan mengenai Laut Cina Selatan sering kali berakhir pada pertanyaan: apakah ASEAN akan berpihak kepada China atau Amerika Serikat?
Menurut saya, pertanyaan tersebut justru terlalu menyederhanakan masalah. Kepentingan ASEAN bukan memilih siapa yang harus menang dalam persaingan kekuatan besar. Kepentingan ASEAN adalah memastikan bahwa persaingan tersebut tidak membuat Asia Tenggara menjadi tempat berlangsungnya konflik.
Karena itu, ASEAN tidak harus melawan China.
Tetapi ASEAN juga tidak boleh hanya menjadi penonton ketika kondisi keamanan kawasan berubah.
Pembangunan Antelope Reef memperlihatkan bahwa perubahan strategis dapat terjadi sedikit demi sedikit. Sebuah landasan pacu mungkin terlihat seperti proyek infrastruktur biasa, tetapi ketika ditempatkan dalam konteks persaingan di Laut Cina Selatan, dampaknya menjadi jauh lebih besar.
Di sinilah ASEAN perlu mempertahankan centrality-nya.
Bukan dengan menunjukkan siapa yang paling kuat, tetapi dengan memastikan bahwa aturan regional tidak tertinggal dari perubahan yang terjadi di lapangan.
Jadi, Di Mana Posisi ASEAN?
Laut Cina Selatan mungkin tidak sedang menuju perang terbuka. Namun, semakin banyak aktivitas militer, pembangunan fasilitas, dan konfrontasi di kawasan menunjukkan bahwa stabilitas tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang otomatis bertahan.
Antelope Reef menjadi pengingat bahwa dinamika keamanan dapat berubah bahkan ketika diplomasi masih berjalan.
ASEAN masih memiliki ruang untuk berperan melalui diplomasi, COC, hukum internasional, dan kerja sama keamanan maritim. Tetapi efektivitasnya akan sangat bergantung pada kemampuan negara-negara anggota untuk mempertahankan kepentingan bersama di tengah perbedaan kepentingan nasional.
Pada akhirnya, pertanyaannya bukan apakah ASEAN mampu mengalahkan China.
Pertanyaannya adalah apakah ASEAN masih mampu menentukan bagaimana keamanan kawasan seharusnya dijalankan ketika kekuatan besar terus memperkuat pijakannya di Asia Tenggara.
Antelope Reef mungkin hanya satu titik kecil di peta Laut Cina Selatan. Tetapi perkembangan di sana menunjukkan persoalan yang jauh lebih besar: ketika persaingan kekuatan semakin nyata, ASEAN tidak cukup hanya menjadi pusat pertemuan. ASEAN harus tetap menjadi bagian penting dalam menentukan masa depan keamanan kawasannya sendiri.