Konten dari Pengguna

Aksi Jalan Kaki Kelompok Petani di Medan Sudah Sampai di Kota Tebing Tinggi

Farhan Abdillah Dalimunthe
Koordinator Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur (DPP PRIMA)
28 Juni 2020 2:54 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Farhan Abdillah Dalimunthe tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
Massa aksi telah memasuki kota Tebing Tinggi (27/6/2020) siang.
zoom-in-whitePerbesar
Massa aksi telah memasuki kota Tebing Tinggi (27/6/2020) siang.
TEBING TINGGI - Sekelompok petani sejumlah 200 orang yang tergabung dalam Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB), Deli Serdang yang melakukan aksi jalan kaki menuju Istana Negara di Jakarta telah sampai di Kota Tebing Tinggi.
ADVERTISEMENT
Setelah sebelumnya diterima oleh Bupati Sergai H. Soekirman untuk menginap di Posko Gugus Tugas, Rumah Dinas Bupati Sergai, di Sei Rampah, Jumat (26/6/2020) malam, pada Sabtu (27/6/2020) para peserta aksi melanjutkan aksi jalan kaki dan sudah memasuki Kota Tebing Tinggi.
"Alhamdulillah kami sudah selangkah lebih dekat lagi menuju Jakarta. Sampainya kami di kota Tebing Tinggi ini menunjukkan kalau aksi jalan kaki ini bukan sekedar gertakan belaka. Malam ini kita menginap dan beristirahat dulu disini.", ujar Dewan Pembina SPSB dan STMB Aris Wiyono.
Massa aksi jalan kaki dari Medan menuju Jakarta beristirahat dan bermalam di terminal kota Tebing Tinggi pada Sabtu (27/7) pukul 21.00 WIB.
Aris menyatakan, tidak ada pilihan lain selain bertemu dengan Presiden Jokowi. Dia mengatakan bahwa suara para petani sudah tidak lagi didengar oleh pemerintah daerah setempat.
"Kami sudah bertekad bahwa kami harus sampai di Jakarta dan bertemu Presiden Jokowi walau harus memakan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Kami berharap, sesampainya nanti di Jakarta Presiden Jokowi berkenan untuk langsung menemui dan mendengar aspirasi kami. Kalau tidak, kemana lagi kami harus mengadu? Maka tidak ada lagi keadilan untuk para petani di Indonesia ini.", tegas Aris.
ADVERTISEMENT
Dikutip dari situs berita Tempo, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah memerintahkan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi untuk segera mendistribusikan lahan eks PTPN II, yang sebelumnya menjadi sengketa. Keputusan itu diambil dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu, 11 Maret 2020.
"Dari 5.800-an hektare, 2.600-an itu sudah dapat pelepasan dari menteri BUMN untuk kemudian dijadikan program redistribusi. Yang masih 3.100-an masih dilakukan identifikasi lebih lanjut oleh Gubernur," ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia, Sofyan Djalil dikutip dari situs berita Tempo.
Sampai saat ini, eksekusi distribusi lahan eks PTPN II ini memang berlarut-larut. Gubernur Edy Rahmayadi tak kunjung mengeksekusi lahan ini kendati sudah ada kesepakatan dengan berbagai pihak, izin pelepasan lahan dari Menteri BUMN pun sudah dikantongi untuk sebagian lahan.
ADVERTISEMENT
Meskipun demikian, penggusuran paksa masih dilakukan oleh pihak PTPN II terhadap ladang dan rumah warga yang berada di Mencirim, Namurube Julu, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang pada 13 Maret 2020 lalu. Padahal sebagian warga telah mengantongi Sertifikat Hak Milik (SHM). Saat ini warga mengungsi ke bangunan sekolah karena tidak lagi memiliki tempat tinggal. (FAD)