Coretax & Krisis Kepercayaan: Reformasi Pajak Butuh Empati, Bukan Sekadar Sistem

AI Editing

Reformasi perpajakan adalah agenda besar dan penting dalam memperkuat fondasi negara. Pemerintah menyadari bahwa untuk mengejar penerimaan negara yang berkelanjutan, sistem perpajakan harus diperbarui—lebih transparan, lebih efisien, dan tentu saja lebih digital. Namun di tengah gebrakan teknologi dan jargon “modernisasi”, satu hal penting sering luput dari perhatian: apakah suara wajib pajak ikut didengar dalam proses reformasi ini?Baru-baru ini, peluncuran Coretax Administration System (CAS) sebagai bagian dari digitalisasi perpajakan nasional justru memperlihatkan bahwa perubahan sistem, tanpa melibatkan atau mendengarkan pemangku kepentingan, bisa berbalik menjadi bumerang.

Sistem Bisa Canggih, Tapi Tanpa Dialog Itu Kosong

Tidak ada yang menyangkal pentingnya sistem. Dalam era digital, penggunaan teknologi adalah keniscayaan. Namun, sistem hanyalah alatia berguna jika mampu menyelesaikan masalah, dan sebaliknya bisa menjadi masalah baru jika diterapkan tanpa kejelasan dan kesiapan.

Coretax, misalnya, diperkenalkan sebagai sistem terintegrasi yang akan mempercepat pelayanan dan memperkecil potensi manipulasi pajak. Tapi kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya: sistem kerap eror, tidak stabil, dan tidak ramah pengguna. Bahkan banyak pelaku usaha, terutama UMKM, mengaku lebih bingung daripada terbantu.

Wajib Pajak Bukan Objek, Tapi Mitra

Selama ini, pendekatan kebijakan perpajakan di Indonesia masih sangat top-down. Pemerintah menetapkan aturan, target, dan sistem, lalu mewajibkan masyarakat untuk patuh. Padahal, dalam konteks reformasi, apalagi yang berdampak langsung terhadap urusan keuangan rakyat, partisipasi adalah kunci.

Wajib pajak bukan objek yang hanya menerima perintah. Mereka adalah mitra pembangunan. Jika mereka tidak dilibatkan, tidak didengar aspirasinya, dan tidak diberi ruang untuk memahami dan menyesuaikan diri, maka hasilnya bukan efisiensi—melainkan resistensi.

Reformasi Tanpa Empati = Reformasi yang Gagal Fungsi

Ambisi reformasi harus dibarengi dengan empati. Pemerintah perlu sadar bahwa tidak semua pihak siap dengan sistem digital. Ada gap literasi teknologi, ada keterbatasan akses internet, dan ada realitas bisnis kecil yang tidak bisa serta-merta menyesuaikan diri dengan sistem rumit.

Di sinilah pentingnya mendengar. Pemerintah seharusnya membuka dialog dengan para pelaku usaha, konsultan pajak, akademisi, dan masyarakat sipil sebelum menerapkan sistem baru secara nasional. Dengarkan apa yang dibutuhkan, apa yang menjadi kekhawatiran, dan bagaimana cara membuat sistem yang tidak hanya bagus di atas kertas, tapi juga fungsional di lapangan.