Sungai Citarum, Solusi Aneka Permasalahan Jawa Barat

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa I Partai Golkar Agun Gunanjar Sudarsa Jum’at (24/3) mengatakan bahwa Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat yang juga Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi memiliki semangat membangun Jawa Barat, terutama dengan platform kebudayaan yang ia usung.

Saya kira, Dedi Mulyadi bukan sekedar memiliki semangat, dia juga memiliki konsep yang terukur tentang visi membangun Jawa Barat ke depan. Selama ini, publik memang mengenal pria yang selalu menggunakan iket Sunda tersebut sebagai budayawan. Tetapi, jika kita telisik lebih dalam, khazanah pemikirannya tidak terbatas pada budaya. Ia juga fasih memaparkan korelasi antara lingkungan hidup dengan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sebuah pertemuan singkat dengan saya kemarin, Kamis (23/3) di rumah dinasnya di Jalan Gandanegara No 25 Purwakarta, suami dari Anne Ratna Mustika ini memiliki narasi besar yang siap ia tuangkan menjadi kebijakan. Meski soal jadi tidaknya mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat, ia masih memegang teguh etika politik, menunggu arahan DPP Partai Golkar, partai tempat ia berkarya selama ini.

Soal permasalahan Sungai Citarum misalnya, ia memandang bahwa dana miliaran yang digunakan untuk normalisasi Sungai Citarum menjadi mubah, dan kurang tepat guna. Sebagai seorang pemimpin kata dia, seharusnya siapapun harus memandang persoalan dari hulu hingga hilirnya, agar di dapat solusi terhadap permasalahan tersebut secara komprehensif.

Daripada sibuk mengeruk tanah yang selama ini mengakibatkan pendangkalan di Sungai Citarum. Ia lebih memilih untuk melakukan penataan lingkungan di bagian hulu sungai terpanjang di Jawa Barat tersebut. Daerah Gunung Wayang dan Gunung Windu serta wilayah sekitarnya harus ditanami pohon yang kembali menghijaukan hutan yang kian hari kian gundul akibat pembalakan dengan beragam alasan.

Masyarakat yang tinggal di hulu Sungai Citarum seharusnya menurut dia, menjadi penjaga hutan, setiap hari menanam pohon dengan biaya operasional dan gaji dari pemerintah. Saat kelak daerah yang kini gundul itu menjadi lebat dan kembali hijau, maka mereka diubah mata pencahariannya menjadi peternak, dengan tetap digaji oleh pemerintah.

Advokasi Sungai Citarum tidak bisa berhenti sampai disitu. Dia menambahkan bahwa seluruh bantaran Sungai Citarum harus ditinggali oleh masyarakat adat. Saat kemudian saya tanya mengapa hal itu harus dilakukan?, dengan tegas namun sambil berseloroh dia mengatakan bahwa masyarakat adat lebih memahami alam di banding kita yang sekolahnya tinggi-tinggi.

Ah benar juga ya, ketika bagian hulu dan sepanjang bantaran Sungai Citarum terjaga, maka bukan hanya benefit yang diperoleh masyarakat Jawa Barat, melainkan juga profit. Transportasi air dari wilayah Jakarta dan Bekasi untuk menuju daerah priangan misalnya bisa efektif diterapkan. Mendengar ini, sejenak saya teringat poros maritim yang digadang oleh Presiden Joko Widodo, mereka berdua ini ternyata memiliki visi yang sama.

Kemudian, banjir yang rutin melanda tidak akan terjadi karena Sungai Citarum terjaga dari hulu sampai hilirnya, biaya APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang biasa digunakan dalam rangka tanggap bencana banjir atau longsor, tentu saja dapat dipergunakan untuk keperluan lain.

Ternyata Sungai Citarum memang dapat mendatangkan berkah saat kita memperlakukannya dengan cara yang seharusnya. Sebaliknya, Sungai Citarum akan marah, saat kita membiarkannya merana akibat pemenuhan nafsu kita memperkosa lingkungan sekitarnya. (*)