Anggaran BKPM Rp 974 M pada 2027, Komisi XII Usul Naik Jadi Rp 1,2 T
PerbesarKementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mendapatkan alokasi anggaran Rp 974,84 miliar dalam RAPBN pada 2027. Komisi XII DPR membuka peluang menambah anggaran itu.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, mengatakan anggaran tersebut naik dari pagu indikatif yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp 625,14 miliar.
Kemudian, berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tertanggal 5 Agustus 2026, alokasi anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun Anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp 974,84 miliar.
"Dengan rincian Program Dukungan Manajemen Rp 505,3 miliar dan Program Penanaman Modal dan Hilirisasi Rp 469,54 miliar, dibandingkan Pagu Indikatif Rp 625,14 miliar, terdapat tambahan anggaran sebesar Rp 349,7 miliar atau naik 55 persen," ujar Rosan saat rapat kerja Komisi XII DPR di Jakarta, Selasa (1/9).
Rosan mengatakan, hal ini sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 5,8 sampai dengan 6,5 persen, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM ditargetkan mencapai realisasi investasi sebesar Rp 2.322 triliun.
Target tersebut 13,8 persen lebih tinggi dari target 2026 sebesar Rp 2.041,3 triliun. Adapun investasi pada semester I 2026 tumbuh 7,2 persen.
Sementara itu target tahun 2025 dapat tercapai 101,3 persen dan semester I 2026 mencapai Rp 1.010,6 triliun, 49,5 persen dari target sebesar Rp 2.041,3 triliun.
Menanggapi paparan Rosan, Wakil Ketua Komisi XII DPR Dony Maryadi Oekon menilai anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terlampau kecil dengan target yang besar.
"Apakah ini kementerian sudah cukup atau sudah menerima? Kan sekarang Rp 974 miliar, tadinya Rp 1,3 triliun, ada kepotong kurang lebih Rp 300 sampai 400 miliar," katanya.
Anggota Komisi XII DPR Fraksi PDIP, Yulian Gunhar, juga menyebut jika anggaran kecil, maka realisasi investasi tidak bisa diharapkan dapat mencapai target. Pasalnya, dalam beberapa tahun ke belakang, anggaran kementerian tersebut di atas Rp 1 triliun.
"Kita bersepakat menambah pagu anggaran Kementerian Investasi ini dari usulan Rp 974,840 miliar. Jadi kita tadi menawarkan kepada forum bahwa ada penambahan, dan kami dari PDI Perjuangan ini mengusulkan Rp 1 triliun," tuturnya.
Menjawab usulan tersebut, Rosan menjelaskan investasi menjadi salah satu faktor penentu dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi 6,5 persen. Idealnya, anggaran seharusnya di kisaran Rp 1,2-1,3 triliun.
"Memang kalau kalau kita lihat historisnya, anggaran dari Kementerian Investasi dari tahun 2022 sampai 2024 itu rata-rata memang rata-rata Rp 1,2 triliun. Contohnya Rp 1,258 triliun, kemudian 2024 Rp 1,229 triliun. Tetapi memang di tahun 2025–2026 ini mengalami penurunan," jelasnya.
Selain itu, Rosan menyebut tambahan anggaran diperlukan mengingat kementerian juga memiliki 9 perwakilan kantor di luar negeri yang menjadi salah satu ujung tombak untuk mendapatkan potensi investasi yang masuk, serta ada perubahan dalam pelaksanan Online Single Submission (OSS).
"Itu anggarannya memang kita perlukan dan Alhamdulillah sudah disetujui dalam rangka kita meningkatkan OSS ini," tutur Rosan.