Kemenperin Bakal di Bawah Koordinasi Kemenko Pimpinan Bahlil
PerbesarMenteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji mengatakan bahwa kementeriannya akan berada di bawah naungan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia.
Baik itu Sarmuji maupun Bahlil baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto kemarin, Kamis (1/10). Kemenko tersebut merupakan nomenklatur baru di Kabinet Merah Putih.
Sarmuji mengatakan, kementeriannya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian ESDM, terutama terkait bahan baku energi seperti gas bumi dan batu bara, sekaligus bergeser dari awalnya di bawah koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian.
“Insyaallah akan lebih mudah kita koordinasikan karena sepertinya Menteri Perekonomian kita ada di hilirisasi dan investasi, ya. Kemungkinan, kelihatannya iya (melapor kepada Bahlil),” ungkapnya kepada awak media usai Serah Terima Jabatan, Jumat (2/10).
Saat dipastikan kembali terkait salah satu kementerian teknis Kemenko baru itu, Sarmuji mengatakan tugas dan fungsi kementeriannya tidak bisa dilepaskan dari program hilirisasi dan transisi energi.
“Saya belum lihat bidang, tapi rasa-rasanya kok di sana. Karena gini, industri hilirisasi itu apa sih? Hilirisasi itu dengan industri itu kan hampir-hampir satu makna itu lho, ya. Jadi kita ngomong hilirisasi itu, ya, sebenarnya industri,” tegas Sarmuji.
Sarmuji resmi menerima jabatan Menperin dari Agus Gumiwang Kartasasmita. Ia menjelaskan akan berdiskusi bersama kementerian lain seperti Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Keuangan, Kementerian ESDM, bahkan dengan Menteri Pertanian.
Sarmuji merupakan politikus dari Fraksi Partai Golkar yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029 dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VI.
Sementara itu, Bahlil kini merangkap jabatan sebagai Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM. Hingga kini, belum ada kejelasan terkait lingkup pekerjaan termasuk kementerian teknis apa saja yang berada di bawah kewenangannya.
"Selain menjadi Menteri ESDM, saya juga merangkap menjadi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, insyaallah sebagai pembantu Presiden akan berusaha sekuat tenaga dengan totalitas untuk menjalankan tugas ini dengan baik, baik adalah sebagai Menko maupun sebagai Menteri ESDM," ungkapnya saat konferensi pers, Kamis (1/10).
Seluruh detail tersebut, kata Bahlil, akan diatur lebih lanjut di Peraturan Presiden (Perpres). Dia hanya menuturkan bahwa terdapat urgensi pembentukan nomenklatur baru di tengah kondisi geopolitik yang tidak menentu dan tuntutan pengembangan energi bersih.
"Maka Bapak Presiden memandang penting untuk program-program prioritas terkait dengan hilirisasi, terkait dengan transisi energi sebagai komitmen global dari Paris Agreement, maka ini tidak bisa dilakukan dengan cara parsial tapi harus dilakukan dengan komprensif, terukur, dan betul-betul dapat diujukan dengan target apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden," jelas Bahlil.