Dari Komunikasi ke Intelijen: Peran Baru Media dalam Stabilitas Negara

Mengapa pemerintah sering terlihat salah di mata publik, bahkan ketika kebijakan yang diambil tidak sepenuhnya keliru? Pertanyaan ini menjadi relevan ketika saya mencoba mengamati dinamika politik belakangan ini, khususnya dalam bagaimana sebuah isu berkembang di ruang publik.

Ketika saya mengamati berbagai peristiwa yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, terdapat satu pola yang cukup konsisten. Dalam momentum krisis sosial seperti kerusuhan yang terjadi pada Agustus 2025, arus informasi di media sosial berkembang jauh lebih cepat dibandingkan klarifikasi resmi dari pemerintah. Narasi yang terbentuk tidak menunggu kepastian, melainkan bergerak mengikuti emosi, asumsi, dan potongan informasi yang tersebar secara masif. Dalam situasi tersebut, pemerintah bukan hanya tertinggal dalam merespon, tetapi juga perlahan kehilangan kendali atas bagaimana peristiwa itu dipahami oleh masyarakat.

Di sisi lain, saya juga melihat fenomena yang berbanding terbalik. Ketika pemerintah menyampaikan capaian atau kebijakan yang bersifat positif, respons publik tidak menunjukkan intensitas yang sama. Informasi tersebut tidak mengalami amplifikasi yang signifikan, bahkan seringkali tenggelam di tengah arus informasi lain yang lebih sensasional. Dari sini terlihat bahwa ada ketimpangan dalam bagaimana publik memproses informasi. Informasi yang bersifat negatif lebih cepat menyebar, sementara informasi positif cenderung tidak mendapatkan perhatian yang sama.

Negativiy dan Algoritma

Dalam perspektif komunikasi, pola ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Konsep negativity bias menjelaskan bahwa manusia secara alami lebih sensitif terhadap informasi negatif. Ketika saya mencoba mengaitkan fenomena ini dengan kondisi media sosial saat ini, terlihat bahwa kecenderungan tersebut diperkuat oleh algoritma platform digital yang cenderung mengangkat konten yang memicu emosi dan interaksi tinggi.

Selain itu, teori agenda setting dan framing juga membantu menjelaskan bagaimana realitas publik terbentuk. Media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menentukan apa yang dianggap penting dan bagaimana publik memaknainya. Dalam konteks ini, realitas yang dipahami masyarakat bukan semata mata fakta objektif, melainkan hasil dari konstruksi narasi yang beredar di ruang informasi.

Jika melihat lebih jauh, data menunjukkan bahwa media sosial kini telah menjadi arena utama dalam pembentukan persepsi publik. Tingkat penetrasi pengguna media sosial di Indonesia telah melampaui 70 persen dari total populasi, yang berarti sebagian besar masyarakat kini hidup dalam ekosistem informasi yang serba cepat dan sangat dinamis. Dalam kondisi seperti ini, kecepatan dan arah narasi seringkali lebih menentukan dibandingkan kedalaman substansi.

Fenomena ini juga bukan hanya terjadi di Indonesia. Ketika saya melihat dinamika politik di negara lain, seperti di Filipina, keberhasilan Bongbong Marcos dalam memenangkan kontestasi politik tidak bisa dilepaskan dari kemampuannya mengelola narasi di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pergeseran dari politik berbasis kebijakan ke politik berbasis persepsi merupakan fenomena yang bersifat global.

Komunikasi & Legitimasi Politik

Namun, ketika saya mencoba melihat persoalan ini dari sudut pandang yang lebih luas, saya menemukan bahwa masalahnya tidak hanya terletak pada komunikasi. Dalam perspektif politik, legitimasi kekuasaan sebagaimana dijelaskan oleh Max Weber tidak hanya ditentukan oleh legalitas formal, tetapi juga oleh sejauh mana publik mempercayai kekuasaan tersebut. Dalam konteks hari ini, legitimasi semakin bergeser menjadi sesuatu yang bersifat perseptual.

Tantangan ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kondisi transisi kekuasaan. Dari pengamatan saya, pemerintah yang sedang berjalan tidak benar benar memulai dari titik nol, melainkan membawa berbagai persepsi dan sentimen yang terbentuk pada periode sebelumnya. Political baggage ini menjadi semacam beban yang membuat publik tidak sepenuhnya netral dalam menilai setiap kebijakan yang diambil. Dalam situasi seperti ini, strategi komunikasi yang bersifat teknis seringkali tidak cukup untuk mengubah persepsi yang sudah terlanjur terbentuk.

Komunikasi Menjaga Legitimasi

Di titik ini, saya melihat adanya pergeseran peran media yang cukup signifikan. Media tidak lagi sekadar menjadi alat komunikasi pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari sistem yang mempengaruhi stabilitas negara. Jika dilihat dari perspektif yang lebih strategis, pengelolaan informasi dan narasi publik memiliki kesamaan dengan fungsi intelijen, yaitu bagaimana negara mampu membaca, mengantisipasi, dan mengelola dinamika informasi untuk menjaga legitimasi dan stabilitas.

Namun yang menjadi catatan penting, pendekatan yang selama ini digunakan pemerintah masih cenderung berfokus pada issue management dan respon jangka pendek. Ketika saya mencoba melihat lebih dalam, problem yang dihadapi sebenarnya bersifat lebih struktural dan politis. Masalahnya bukan sekadar bagaimana pemerintah berbicara, tetapi seberapa kuat pemerintah mampu mengendalikan arena politik yang membentuk persepsi tersebut.

Dalam konteks ini, solusi tidak bisa hanya berhenti pada perbaikan strategi komunikasi. Pemerintah tetap perlu memperkuat aspek komunikasi, seperti konsistensi narasi dan kecepatan respon. Namun di saat yang bersamaan, diperlukan political will yang kuat untuk melakukan konsolidasi kekuatan politik, baik di level elite, partai, maupun aktor aktor pembentuk opini publik. Tanpa kekuatan politik yang mampu mengarahkan narasi, komunikasi pemerintah akan selalu berada dalam posisi reaktif.

Narasi is King

Lebih jauh lagi, dari pengamatan saya, pemerintah juga perlu membangun apa yang dapat disebut sebagai narrative architecture. Artinya, pemerintah tidak hanya merespon isu, tetapi juga mampu merancang kerangka besar bagaimana publik memahami realitas sejak awal. Tanpa narasi besar yang konsisten, setiap kebijakan akan berdiri sendiri tanpa konteks, sehingga mudah dipatahkan oleh isu isu negatif yang muncul secara sporadis.

Narrative architecture menuntut adanya integrasi antara komunikasi, kekuatan politik, dan pengelolaan informasi. Pemerintah tidak hanya dituntut untuk menjawab, tetapi juga untuk mengarahkan. Tidak hanya merespon, tetapi juga mendefinisikan.

Pada akhirnya, dari seluruh dinamika yang saya amati, terlihat bahwa stabilitas negara di era media sosial tidak lagi hanya ditentukan oleh kebijakan yang benar, tetapi oleh kemampuan dalam mengelola persepsi publik. Komunikasi tanpa kekuatan politik akan selalu tertinggal, sementara kekuatan politik tanpa narasi yang kuat akan kehilangan legitimasi. Dalam politik modern, yang menentukan bukan hanya siapa yang benar, tetapi siapa yang mampu membuat publik percaya bahwa ia benar.

Muhammad Farras Fadhilsyah

(Praktisi Komunikasi Politik)