Memotong Regenerasi Politik Kekeluargaan

Saat lebaran kemarin di kampung, saya mendapat undangan pertemuan keluarga besar. Saya pikir itu hanya pertemuan keluarga dari Sekarputih (kampung saya) dan keluarga yang dari Desa Bantal. Ternyata, ada sekitar 600 kepala yang hadir di tempat itu, yang katanya dari beberapa desa atau daerah.

Luar biasanya, mereka semua adalah keluarga saya yang bersambung pada Eyang Kakek Kelima, Eyang Dulsamin. Ironisnya, keluarga saya sendiri juga sama sekali tidak mengenal wajah-wajah asing itu, kecuali keluarga yang dari Desa Bantal. Nah, di sini yang hebat itu sepupu embah saya, karena berhasil menyatukan keluarga kami yang selama ini berserakan. Sebut saja namanya, Embah Sahijo.

Embah Sahijo ini merupakan orang nomer satu di Desa Bantal. Dia menjadi mercusuar pengharapan kehidupan masyarakat Desa Bantal. Bayangkan, dia berhasil tiga periode berturut-turut mendapat kepercayaan masyarakat menjadi Kepala Desa Bantal.

Bahkan, Istri sendiri menjadi rival politiknya dalam kontestasi kepala desa yang terakhir. Karena sudah tidak ada lawan lagi yang sanggup menyainginya. Selanjutnya, yang digadang-gadang itu istri atau anaknya.

Hampir 15 tahun memimpin, apa yang dia lakukan? Embah Sahijo rutin mengadakan pertemuan keluarga, khususnya keluarga besarnya di Desa Bantal. Tahun ini, dia berekspansi mengundang keluarga besar yang dari luar Desa Bantal. Pikiran saya langsung melompat ke 2024. Jangan-jangan Embah Sahijo berniat ikut serta dalam kontestasi calon legislatif atau kepala daerah.

Namun, yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa apa yang dilakukan embah Sahijo merupakan ilustrasi dari praktik politik kekeluargaan.

Konsep Lama

Sementara, politik kekeluargaan ini merupakan konsep lama dalam kajian ilmu politik. Mas’oed dan MacAndrews (1995) sudah lama menyebutkan betapa kuatnya pengaruh keluarga baik sebagai sentral sosialisasi politik, pembentukan sikap politik, menambah kecakapan politik, serta mendorong keluarganya berpartisipasi dalam politik.

Praktik politik kekeluargaan yang dilakukan Embah Sahijo mungkin terlalu sempit. Ada baiknya jika saya menyuguhkan ilustrasi yang lebih luas lagi cakupannya. Misal, Zulkifli Hasan, dia memulai karir politiknya sebagai Anggota DPR dari Lampung I. Sampai kemudian menjabat Mentri Perdagangan saat ini.

Selain itu, Zulkifli Hasan telah banyak mendistribusikan keluarganya ke ruang-ruang pusat kekuasaan. Beberapa adiknya seperti; Zainuddin Hasan, Mantan Bupati Lampung Selatan; dan Helmi Hasan sebagai Wali Kota Bengkulu selama dua periode. Kemudian anaknya, Zita Anjani, malah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.

Bahkan, belakangan ini, Mentri Perdagangan tersebut sedang ramai dibicarakan publik, gara-gara mengkampanyekan anaknya, Futri Zulya, maju sebagai calon DPR dari Dapil tempat awal karirnya dulu.

Kemudian, jurus-jurus memanfaatkan jabatan yang sedang dimiliki dan praktik-praktik kampanye yang sarat politik uang seperti yang dilakukan Zulkifli Hasan dalam video yang beredar, juga banyak dilakukan aktor-aktor lain dari politik kekeluargaan.

Nah, maksud saya politisi seperti Zulkifli Hasan secara langsung sudah sempurna mempraktikkan apa yang disebut Pak Mas’oed dan MacAndrews tadi. Berbeda dengan politik kekeluargaan Embah Sahijo yang praktiknya masih nanggung, dan setengah-setengah. Dalam ruang lingkup skala kecil pula. Tapi perlu diwaspadai, justru politik kekeluargaan dibangun dalam lingkup skala kecil di tingkat politik lokal.

Cenderung Abuse Of Power

Zulkifli Hasan itu, hanya satu dari ratusan praktik politik kekeluargaan di Indonesia. Lantas mengapa fenomena itu terjadi?

Begini, ketika Anda mempunyai dagangan yang laris manis dengan keuntungan yang besar. Lantas, apakah Anda akan memberikan ladang bisnisnya kepada orang lain? Prinsip pedagang tentu jawabannya, tidak. Tentu, Anda akan mengajak keluarga anda menekuni ladang bisnis tersebut. Bahkan kalau perlu membuka pasar-pasar baru, yang kemudian mengambil alih ruang-ruang pasar milik orang lain. Kenapa bisa? Poinnya, karena ada sesuatu yang menguntungkan di sana.

Sama halnya dalam politik kekeluargaan, mereka menganggap bahwa kekuasaan itu menguntungkan dari berbagai aspek. Secara aspek ekonomi, politik kekeluargaan dilakukan untuk mensejahterakan keluarga. Begitupun dari aspek soasialnya, politik kekeluargaan mendorong keluarganya pada taraf kehidupan sosial yang lebih tinggi.

Dalam catatan Tempo (2004) aktor politik seperti itu bukan memperbaiki mutu lembaga-lembaga demokratis, melainkan memanfaatkannya guna menjamin kepentingan politik keluarga mereka. Itu artinya, praktik politik kekeluargaan dinilai lebih memprioritaskan kepentingan keluarganya dari pada kepentingan rakyat. Masihkan kita terjebak dalam lingkaran politik kekeluargaan yang banyak mencitrakan dirinya sebagai orang dermawan?

Satu lagi, saya akan meminjam dari analisisnya Leo Agustinus, dia juga mengatakan, dengan mendudukkan keluarga atau saudara dalam jabatan strategis akan memudahkan penguasa mengontrol dan mengendalikan semua hal yang diperlukan penguasa. Kekuasaan semacam itu cenderung tidak demokratis, semena-mena dan cenderung melakukan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Makanya, tidak sedikit dari praktik-prakti politik kekeluargaan banyak yang berujung di penjara. Mulai dari yang paling tersohor, Ratu Atut Chosiyah (Gubernur Banten 2007-2017) yang melahirkan sejumlah perkara korupsi. Kemudian aktor terkenal juga berasal dari Madura, Fuad Amin (Bupati Bangkalan 2003-2012) yang juga menyeret anak, istrinya atas kasus pencucian uang.

Kemudian, keluarga Hasan Aminuddin, sudah malang malintang di dunia politik sejak tahun 1992, diawali sebagai Anggota dan Ketua DPRD Probolinggo (1992-2003), Bupati Probolinggo (2003-2013), hingga menjadi Anggota DPR RI (2014-2024). Sayangnya, karir politiknya berhenti di tahun 2021, lantaran, istrinya, Puput Tantriana Sari (Bupati Probolinggo 2013-2021), turut menyeretnya ke dalam kasus dugaan jual beli jabatan Kepala Desa.

Itulah sebagian dari beberapa deretan kasus korupsi yang lahir dari praktik politik kekeluargaan. Dan, masih banyak lagi setumpuk contoh kasus yang lain.

Pilihan Politik Generasi Muda

Lantas bagaimana mencegahnya, sedangkan secara hukum tidak bisa konstitusi mengatur atau mencegah politik kekeluargaan ini. Apalagi berharap kepada partai politik, yang semestinya memperkuat sistem kaderisasi dan memperkuat demokratisasi internal partai. Justru, partai politik malah makin menyuburkan praktik-praktik politik kekeluargaan di tingkat politik lokal, bahkan di internal parpol itu sendiri.

Seyogianya, partai politik sebagai penjaga pintu demokrasi, mampu berperan menjaga aktor-aktor yang seperti di atas, agar demokrasi lokal tumbuh dan berkembang. Bukan malah berkompromi hanya demi melegitimasi kekuasaan, kebesaran dan elektabilitas parpol dengan cara demikian.

Oleh karena itu, saya dan Anda sebagai generasi muda, harus bisa menjawab tantangan ini, khususnya tantangan yang akan kita hadapi di Pilkada dan Pemilu 2024. Hal yang bisa kita lakukan, pertama, mendorong partisipasi politik antar sesama generasi muda. Kedua, memaksimalkan ruang-ruang digital sebagai tempat dan sosialisasi literasi politik, khususnya tentang ancaman politik kekeluargaan terhadap kesejahteraan sosial dan masa depan politik generasi muda. Ketiga, generasi muda harus bisa menjadi gunting demokrasi, yang terus-menerus berupaya memotong regenerasi tumbuh suburnya politik kekeluargaan, baik di tingkat politik lokal maupun nasional

Kembali ke Embah Sahijo, kalau mau membangun politik kekeluargaan jangan ngajak-ngajak saya. Saya takut, karena penjara selalu mengintai politik kekeluargaan!

Nurul Fatta Pemerhati Demokrasi, Pengurus Seknas JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat)