Hukum Tebang Pilih

Ilustrasi Penegakan Hukum || Sumber kumparan.com

Di Indonesia, tentunya sudah tidak asing dengan istilah hukum yang tumpul ke atas dan tanam ke bawah atau hukum tebang pilih, Kejadian ini sering terjadi di depan mata kita semua, bahkan lebih parahnya sering ditayangkan di media televisi dan beberapa media lainnya

Hukum tebang pilih ini sudah menjadi kebiasaan baik dari sudut pandang penegak hukum ataupun di masyarakat, tentu ini berdampak buruk pada kehidupan di negara hukum. Tidak sedikit oknum-oknum di masyarakat lebih memilih melanggar hukum ketimbang mengikuti aturan.

Sebetulnya saya juga termasuk oknum yang pada akhirnya memilih untuk melanggar hukum. Tentu saya memiliki alasan dan alur cerita kenapa saya lebih condong kepada oknum yang melanggar hukum.

Ceritanya begini, kemarin saat saya jalan-jalan ke kebun raya dan hendak melakukan beberapa pemotretan di sana. Tentu saya membawa peralatan seperti kamera DSLR, lensa, tripod dan beberapa alat pendukung lainnya.

Sebetulnya ini bukan pertama kalinya saya ke kebun raya melakukan pemotretan, kalau tidak salah ini sudah yang keempat kalinya. Tiga pemotretan sebelumnya tergolong lancar dan aman tanpa hambatan apapun, sehingga banyak foto yang saya hasilkan.

Namun, saat pemotretan kemarin, entah sedang sial atau apa, saya terkena teguran oleh petugas keamanan. "Mas kamera seperti itu dilarang di seluruh area kebun raya". Tegur sang petugas. Saya mencoba menjelaskan tapi akhirnya saya lebih memilih mengalah dan menggerutu. Ini jelas pilihan yang terpaksa serta lebih baik dibandingkan seluruh hasil foto saya dihapus oleh petugas.

Akhirnya, saya menyimpan semua peralatan ke dalam tas. Memang, di beberapa titik di kebun raya, ada beberapa tulisan yang mengatakan bahwa memotret dengan peralatan fotografi lengkap dilarang, jika ingin foto hanya boleh menggunakan kamera smartphone. Tapi, saat saya ditegur petugas, saya sedang tidak berada di titik itu dan saya juga tidak sedang memotret objek yang dilarang tersebut.

Akhirnya saya melanjutkan perjalanan. Lalu di tengah jalan saya melihat beberapa pengunjung yang membawa peralatan kamera mirip seperti yang saya bawa, bahkan beberapa di antaranya lebih canggih dari yang saya punya. Tapi lolos begitu saja.

Dengan sedikit keberanian akhirnya saya mencoba melanggar teguran tersebut. Sialnya, saya malah kena teguran yang kedua setelah dipergoki petugas. Saya pun protes "loh pak, itu mereka boleh bawa kamera yang sama seperti saya". Protes saya. "Tadi terlewat dan saya tidak melihat, nanti saya tegur". Tentu dengan jawaban seperti itu malah membuat saya kesal.

***

Kejadian seperti yang saya alami di atas, bukanlah yang pertama kali, ada beberapa kejadian yang mirip di tempat berbeda. Tentu jika saya dan seluruh yang melanggar aturan diberikan sanksi sama , saya tidak akan bermasalah. Tapi, jika saya yang terkena imbas aturan serta yang lainnya tidak tentu ini membuat saya jengkel.

Apalagi, jika jawaban si pemberi sanksi tidak masuk akal , dan jawabannya terkesan sepele. Saya khawatir, bukannya aturan yang sudah dibuat diikuti oleh pengunjung malah diabaikan dan dianggap tidak ada..

Sebetulnya, negara kita, sudah banyak aturan yang dibuat oleh para pengambil kebijakan. Jangankan aturan yang ditulis, aturan yang tidak tertulis pun sangat banyak. Tapi mengapa masih banyak pelanggar hukum di masyarakat? Salah satu jawabannya adalah hukum tebang pilih.

***

Lalu, bagaimana caranya agar hukum tebang pilih ini bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan prakteknya?. Apalagi jika praktek ini dikarenakan oleh alasan-alasan yang sepele?

Tentu solusinya bukan perihal kedisiplinan. Saya yakin, para penegak hukum sudah dilatih kedisiplinan sedemikian rupa. Kalau mereka tidak disiplin, tentunya baju-baju yang mereka saat ini pakai dan membuat mereka gagah, tidak akan bisa mereka kenakan.

Tapi tetap harus ada yang diperbaiki. Misalnya, tentang tanggung jawab. Jika melihat alasan penegak keamanan di atas, mereka seakan tidak ada tanggung jawab ketika dipergoki lalai dalam penegakan hukum. Nah bagaimana cara tanggung jawabnya? Mudah kok, langsung saja kejar dan berikan sanksi juga, kalau mageran ya, tinggal petugasnya saja yang melaksanakan sanksi, mudah toh?

Selain itu, rasa tanggung jawab juga seharusnya sudah dilatih semenjak seleksi untuk jadi penegak hukum, tapi pembiasaan di lapangan yang belum rutin. Kalau di lapangan sudah bisa dibiasakan, saya yakin akan banyak masyarakat yang mengikuti aturan.

Selanjutnya perihal mentalitas, kita bisa ketahui bersama, kasus prostitusi Gisel. Seharusnya ia dikurung, tapi karena alasan punya anak balita sehingga tidak dihukum berupa kurungan. Setelah putusan itu muncul, jemari netizen bergerak cepat memunculkan kasus ibu yang tetap dikurung bersama bayinya yang masih menyusui.

Kasus di atas adalah contoh lemahnya mentalitas penegak hukum kita. Karena good looking, punya uang banyak akhirnya bebas dari sel. Sedangkan lainnya harus mendekam dalam penjara bersama bayinya.

Saya sedikit memiliki ide kreatif, jika si pelanggar hukum tidak di sanksi, harus ada dari penegak hukum yang menggantikan pelaku untuk menjalani proses hukum yang ada. Konyol? Tentu, tapi ini agar melatih mentalitas. Sehingga tidak ada lagi hukum yang tebang pilih karena good looking, uang banyak, kekuasaan serta alasan lainnya

Ada satu hal lagi, yang bisa membuat hukum tebang pilih hilang. Yaitu, hukum sosial. Bagi penegak hukum yang lalai dan tidak memberikan sanksi pada pelanggar hukum yang terbukti bersalah. Maka si penegak hukum harus diberikan sanksi sosial di depan masyarakat. Dan dituliskan kalimat "saya penegak hukum yang tidak adil" pada kertas dan di kalungkan ke oknum petugas yang melanggar.

Tentu dengan cara-cara di atas, bisa meminimalisir hukum yang tebang pilih. Dan mengurangi masyarakat yang masih melanggar hukum karena ketidakadilan penegakan hukum yang ada.

Salam damai

Fathin Robbani Sukmana, Penulis tinggal di Bekasi