Sapi Satu Ton dan Pahala Visual

Sapi kurban sumbangan Presiden Prabowo seberat 1,1 ton tiba di Masjid Al-Akbar Surabaya, Selasa (26/5/2026). Foto: Farusma Okta Verdian/kumparan

Hari itu, suasana di pelataran Masjid tidak seperti biasanya. Riuh rendah suara manusia mengalahkan lenguhan hewan di sudut halaman. Di tengah kerumunan, berdiri seekor sapi jenis Limosin seberat 1,2 ton. Kulitnya klimis, punuknya tegap, dan badannya menyerupai minibus. Di leher sapi itu, melingkar sebuah kalung karton bertuliskan nama seorang pesohor lokal dengan huruf kapital yang mencolok.

Ratusan pasang mata menatap takjub. Puluhan gawai diacungkan ke udara. Kamera-kamera profesional sibuk mengambil sudut terbaik—memastikan kilau bulu sang sapi dan nama sang pemilik tertangkap dalam satu bingkai yang presisi. Di sisi lain halaman, terikat lima ekor kambing kurus yang tampak murung. Mereka diabaikan, seolah-olah hanya menjadi dekorasi figuran yang mengganggu estetika panggung utama.

Sore harinya, video berdurasi tiga puluh detik meluncur di jagat digital. Judulnya bombastis, lengkap dengan musik latar yang menggugah emosi dan takarir penuh untaian doa tentang kerendahan hati. Dalam waktu tiga jam, ratusan ribu tanda suka dan komentar pujian membanjiri layar. Semua orang terkesima oleh ukuran sang sapi dan ketulusan (atau lebih tepatnya, kemegahan) sang pekurban.

Komodifikasi Lapak Sultan

Mari kita jujur sejak dalam pikiran. Menonton kegaduhan tahunan ini, saya mendadak teringat analogi sebuah warung sate di tengah desa yang dilanda kelaparan ekstrem. Bayangkan warga desa itu sudah berbulan-bulan tidak menyentuh protein. Tiba-tiba, datang seorang saudagar kaya dari kota mengendarai truk kontainer. Di atas bak truk, ia mendirikan panggung megah lengkap dengan lampu sorot dan sistem suara berkekuatan ribuan watt. Di atas panggung itu, sang saudagar membakar satu tusuk sate berukuran raksasa dari daging impor pilihan.

Asapnya membubung tinggi, baunya yang gurih merasuk ke hidung warga desa yang keroncongan. Waktu sate matang, saudagar itu memotongnya kecil-kecil, membagikannya kepada seratus orang yang beruntung, lalu bergegas berkemas pulang. Sepanjang jalan pulang, ia sibuk menyunting video dokumentasi pembagian sate tersebut untuk dipamerkan di kampungnya sendiri sebagai bukti kesalehan sosial. Warga desa kembali lapar keesokan harinya, tetapi algoritma media sosial sang saudagar kenyang oleh interaksi.

Secara fikih konvensional, tindakan saudagar itu sah, legal, bahkan berpahala. Sapinya besar, dagingnya dipotong, darahnya mengalir. Selesai. Namun, sebagai analis Pengamat Sosial, saya melihat ada kejenuhan akut ketika logika "ibadah personal" ini dibenturkan dengan fakta struktural. Saya melihat kita sedang terjebak dalam sebuah tren gerakan sosial baru yang saya sebut sebagai Gerakan Amalan Instan. Ini adalah sebuah fenomena di mana ekspresi kesalehan dimobilisasi secara masif dan musiman, namun sama sekali enggan menyentuh akar ketimpangan. Saya menyaksikan bagaimana energi publik habis untuk membesarkan ukuran hewan di satu titik urban yang sudah mengalami obesitas suplai, sementara ruang-ruang kosong di belahan pedalaman dibiarkan tetap defisit gizi.

Realitas di lapangan bahkan lebih karikatural. Tengok saja menjamurnya "Mall Hewan Qurban" atau lapak-lapak dadakan di trotoar kota besar yang menggunakan pramuniaga berpakaian ala koboi atau kostum tematik demi menarik perhatian kaum borjuis kota. Di sana, sapi tidak lagi dinilai sebagai makhluk hidup yang akan dikorbankan, melainkan komoditas pajangan yang nilai ekonomisnya dikerek oleh faktor estetika visual. Ritual suci ini telah didegradasi menjadi sekadar festival belanja tahunan, sebuah teater ruang publik di mana ukuran tonase hewan menjadi indikator utama tingkat ketakwaan seseorang di hadapan sesamanya. Sebab, di balik gemerlap lampu sorot lapak sultan di ibu kota, ada angka-angka dingin dari statistik nasional yang merekam sebuah ironi spasial yang akut.

Ketimpangan Kuasa Logistik

Saya mengajak pembaca melihat data satu dekade terakhir (2016–2026), ketimpangan spasial ini bukan sekadar bualan warung kopi atau prasangka sinis semata. Sepanjang sepuluh tahun terakhir, data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) konsisten menunjukkan potret yang mengkhawatirkan, angka konsumsi protein hewani masyarakat Indonesia secara agregat memang merangkak naik, namun jeroan data distribusinya sangat timpang. Pertumbuhan konsumsi daging sapi didominasi secara mutlak oleh masyarakat urban di kelas menengah ke atas, dengan rata-rata konsumsi di kota-kota besar Pulau Jawa mencapai lebih dari 2,5 kilogram per kapita per tahun.

Sebaliknya, di kantong-kantong kemiskinan struktural seperti pelosok Nusa Tenggara Timur, pesisir pedalaman Sulawesi, atau pulau-pulau terluar yang mengalami krisis multidimensi, konsumsi daging sapi per kapita per tahun bahkan tidak bergeser dari angka yang menyedihkan: di bawah 0,1 kilogram. Data sekunder dari pemetaan logistik pangan nasional tahun 2025 juga menegaskan bahwa lebih dari 65% perputaran sirkulasi hewan qurban berputar dan habis hanya di wilayah Jabodetabek dan kota-kota besar tipe A.

Secara sosiologis, saya melihat gerakan qurban di Indonesia ini sebenarnya memiliki kapasitas mobilisasi sumber daya finansial dan logistik yang luar biasa raksasa. Triliunan rupiah mampu bergerak dalam waktu kurang dari seminggu. Namun, gerakan sosial ini mengalami kelumpuhan struktural karena ketiadaan jaringan institusional yang adil untuk menyalurkan kekuatan modal tersebut keluar dari pusat kapital. Lembaga filantropi sering kali tersandera oleh keinginan donatur urban yang menuntut hewan qurbannya disembelih di masjid dekat rumah mereka agar bisa disaksikan langsung oleh keluarga dan tetangga.

Akibatnya, kompleks perumahan elite bisa menyembelih puluhan ekor sapi hingga panitia setempat kebingungan dan membagikan dagingnya kepada warga yang kulkasnya sudah penuh. Sementara itu, berjarak ratusan kilometer dari sana, ada desa-desa terpencil yang harus berpuas diri tanpa menyembelih satu ekor kambing pun. Ketika modal keagamaan menumpuk di pusat-pusat kekuasaan ekonomi, qurban yang sejatinya didesain sebagai instrumen redistribusi kekayaan justru berbalik arah mempertegas batas-batas kelas sosial dan geografi. Kemiskinan tidak lagi dilihat sebagai musuh bersama yang harus dientaskan, melainkan dikurasi secara musiman sebagai latar belakang estetis untuk mengesahkan status kedermawanan sang kelas borjuis.

Tuntutan De-sentralisasi Radikal

Kritik tajam terhadap mentalitas keberagamaan yang mandek pada ego visual ini dikupas secara genial oleh Ali Syari'ati. Dalam bukunya yang monumental, Haji (The Hajj), ia membedah prosesi ritual bukan sebagai selebrasi tanpa makna, melainkan sebuah konfrontasi radikal melawan kepalsuan diri. Syari'ati menulis sebuah peringatan yang sangat menampar kita hari ini:

"Musuhmu (setan) bukanlah kekuatan luar yang abstrak. Ia adalah ego-mu yang bersembunyi di balik jubah kesalehanmu, yang membuatmu merasa aman saat saudaramu tertindas."

Pernyataan Syari'ati ini adalah radikal murni. Ketika kita lebih memilih membeli satu ekor sapi monster seharga seratus juta rupiah demi mendapatkan panggung eksposur dan ribuan tanda suka di media sosial, ketimbang memecah anggaran tersebut menjadi tiga puluh ekor kambing untuk disebar ke tiga puluh desa terpencil, saya merasa kita sedang memelihara musuh yang dimaksud Syari'ati. Kita sedang membiarkan ego bertahta di balik jubah ibadah, sebuah mekanisme psikologis yang membuat kita merasa tenang dan suci setelah mengunggah konten qurban, sementara di luar sana, struktur ketimpangan terus menindas hak-hak dasar saudara kita yang kelaparan.

Dampak sosialnya sungguh merendahkan martabat manusia, dan saya berulang kali mengurut dada setiap melihat pemandangan rutin ini di lapangan, antrean kupon daging yang mengular panjang di bawah terik matahari, kericuhan warga miskin yang saling dorong, hingga insiden fisik yang memakan korban luka. Warga miskin dipaksa menanggalkan harga diri mereka demi sekantong plastik daging seberat satu kilogram. Lebih ironis lagi, karena ketiadaan sarana penyimpanan seperti lemari es di rumah-rumah petak mereka, saya menemukan banyak penerima manfaat yang terpaksa menjual kembali daging mentah tersebut dengan harga murah kepada tengkulak demi mendapatkan beberapa lembar uang tunai untuk membeli beras atau membayar kontrakan. Di titik inilah dehumanisasi terjadi secara sempurna: ibadah yang tujuannya memuliakan manusia, justru berakhir dengan memperlakukan kemiskinan sebagai komoditas tontonan yang eksploitatif.

Oleh karena itu, saya menuntut lahirnya arah baru dalam gerakan sosial filantropi Islam yaitu sebuah kolektif kesadaran yang tidak lagi berfokus pada simbol-simbol kuantitas dan kemegahan visual, melainkan pada keadilan distributif yang emansipatif. Kita membutuhkan de-sentralisasi radikal yang memaksa para pekurban urban untuk memindahkan fokus pandangan mereka, dari halaman rumah yang nyaman ke wilayah perbatasan yang terlupakan melalui sistem qurban anonim berbasis pemetaan digital.

Idul Adha adalah momentum pembongkaran berhala kekuasaan, kesombongan, dan egoisme sektoral. Sungguh sebuah tragedi spiritual yang sangat satir jika hewan yang disembelih untuk menghancurkan keangkuhan manusia, justru dirawat, dibeli, dan dipertontonkan untuk membangun menara keangkuhan yang baru. Selama kita masih mengukur kesuksesan sebuah ritual dari tonase hewan di atas panggung visual dan aba-aba kamera gawai, selama itu pula gerakan qurban kita hanya akan menjadi festival jagal musiman yang gagal menyentuh struktur kemiskinan. Tuhan tidak membutuhkan timbangan daging yang berat di hadapan kamera; yang Dia tuntut adalah timbangan keadilan sosial yang tegak di atas bumi.