Etika Politik dan Tantangan Politik Uang: Membangun Demokrasi Berbasis Etika

Ilustrasi Politik Uang oleh Muhammad Fathir Al Farisi, dibuat dengan Canva

Etika politik merupakan serangkaian prinsip yang mengatur prilaku dan tindakan dalam ranah politik. Di Indonesia etika politik artinya bahwa dalam berpolitik harus berlandaskan nilai Pancasila. Artinya politik harus memperhatikan prinsip keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan berlandaskan musyawarah.

Etika dalam berpolitik menekankan pentingnya nilai-nilai integritas, kejujuran, serta tanggung jawab dalam membuat kebijakan pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, etika politik kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Etika politik seringkali dihadapkan dengan berbagai tantangan, salah satunya adalah politik uang (money politics), yang menjadi ancaman serius dalam proses demokrasi dan akuntabilitas politik di tanah air.

Politik uang merujuk pada praktik pemberian uang atau hadiah tertentu sebagai imbalan untuk medapatkan suara dalam pemilu atau dukungan politik lainnya. Terjadinya fenomena ini karena adanya beberapa alasan, diantaranya adalah lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih secara independent tanpa paksaan materil.

Politik uang bukan hanya merusak kualitas demokrasi suatu negara, melainkan juga berpeluang merusak prinsip-prinsip etika politik itu sendiri. Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Burhanuddin Muhtadi menyebutkan bahwa angka praktik politk uang di Indonesia adalah salah satu yang tertinggi di dunia.

Burhanuddin mengungkapkan bahwa data tersebut diperoleh melalui riset yang ia lakukan pada dua Pemilihan Presiden terakhir, yakni pada tahun 2014 dan 2019. Berdasarkan hasil riset tersebut, sekitar 33 persen atau sekitar 62 juta dari total 187 juta pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT ) terlibat dalam praktik jual beli suara.

Tnatangan terbesar dalam menghadapi politik uang adalah bagaimana menguatkan komitmen dari para politisi dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menoloak segala bentuk suap dalam proses pemilu. Dibutuhkan tindakan yang konkrit seperti memberikan pendidikan poltik kepada masyarakat awam utuk memilih pemimpin berdasarkan integritas dan kapabilitas, bukan dari iming-iming materi.

Dengan membangun system yang berfokus pada penerapan etika politk dan penolakan praktik politik uang, kita dapat memperkuat demokrasi dan menciptakan pemerintahang yang berorientasi pada kepentingan Bersama atau kepentingan publik. Pemimin yang terpilih dengan cara yang bersih akan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan amanahnya dan akan lebih memprioritaskan kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat.