Humas Pemerintah: Buku, Cerita, dan Cinta

Peluncuran buku humas pemerintah. Dok. Pribadi

Saat rencana peluncuran membuat buku dari ASN yang berprofesi sebagai pranata humas atau humas pemerintah beberapa bulan lalu, saya melihat ini adalah proyek mulia, untuk tidak disebut proyek ambisius. Ikatan Pranata Humas tampak yakin proyek ini akan dapat direalisasikan di tengah kesibukan tugas wajib mereka di instansi masing-masing.

Sebagai coach ASN Menulis, saya telah mereviu hampir seribu artikel dari sekitar 700-an ASN yang tersebar dari ratusan satuan kerja kementerian dan lembaga pemerintah baik pusat atau daerah. Sebagian dari mereka adalah para pejabat humas pemerintah yang juga dikenal dengan pejabat pranata humas (prahum).

Sebagai pejabat fungsional, prahum berfungsi sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam menebar informasi dalam situasi apapun, baik informasi yang popular ataupun yang tidak. Amanah presidensi G20 yang diterima oleh Indonesia tahun 2022 ini pun mendapat perhatian dari humas pemerintah melalui Ikatan Pranata Humas (Iprahumas).

Organisasi profesi humas pemerintah ini bekerja mengangkat isu G20 dengan berbagai kanal yang ada atau kanal yang mereka buat sendiri. Tantangan cukup berat bagi Iprahumas untuk melakukan glorifikasi presidensi G20 ini.

Apalagi, ada banyak isu panas yang datang silih berganti dan mendapat perhatian dan atensi masyarakat seperti perang Rusia – Ukraina, kasus Ferdy Sambo, kasus KDRT Rizky Billar - Lesti Kejora, dan kasus-kasus panas lainnya. Situasi tersebut semakin membuat tantangan bagi pranat humas pemerintah mengangkat isu presidensi G20.

Humas Pemerintah tidak putus asa dengan tantangan besar tersebut. Mereka didorong untuk terus speak up apapun yang terjadi untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa peranan Indonesia menjadi tuan rumah forum G20 adalah amanah besar yang berdampak positif.

Hasilnya, beragam publikasi G20 pun cukup marak di berbagai media. Bahkan, ibu saya yang berusia 70-an tahun yang tinggal di pedalaman Karawang pun turut mengikuti agenda tersebut walaupun menyebut acara tersebut dengan istilah KTT. Tampaknya, bagi generasi tertentu diksi KTT lebih familiar dari pada istilah presidensi.

Para Humas pemerintah pun berhasil menyusun ratusan artikel tersebut menjadi satu buku yang penuh isi. Saya yakin pembacanya akan dibuat meleleh jika membaca buku dengan judul "GPR Together, GPR Stronger: Dari Humas Pemerintah Indonesia Kita Pulih Bersama".

Peserta peluncuran buku humas pemerintah. Dok. Pribadi

Buku tersebut adalah buku model kumpulan artikel dan tentu saja bukan buku pertama di lingkungan ASN. Ada buku-buku lain dengan gaya bercerita yang menarik termasuk yang kami tulis di Komunitas ASN Menulis.

Cerita memang cara yang mudah untuk menyampaikan gagasan. Apalagi jika cerita dikuatkan dengan data dan solusi. Cerita, jika dibuat dengan gaya yang dinamis, maka akan membuat cerita tersebut berdampak mendalam kepada pembacanya.

Esensi tulisan adalah menyampaikan gagasan atau pesan kepada pembaca. Setelah pesan dituangkan, maka berikutnya adalah seberapa berpengaruhkah tulisan tersebut. Pengaruh atas tulisan inilah yang harus menjadi ruh dari penulis.

Menulis bukan sekadar mendapatkan eksistensi. Menulis, bagi ASN, juga bukan sekadar kewajiban jabatannya. Juga bukan karena terdapat iming-iming materi berupa uang dan angka kredit. Menulis adalah cara agar gagasan tidak hilang begitu saja. Menulis adalah agar dampak positif atas gagasan tersampaikan.

Seperti yang dilakukan oleh para humas pemerintah, menulis adalah kewajiban atas jabatannya. Namun, jika tanpa didasari oleh kecintaan terhadap profesi dan bahkan statusnya sebagai bagian dari berjalannya roda pemerintahan, maka tulisan akan menjadi hampa.

Bisa dibayangkan betapa rumitnya tugas dari humas pemerintah ketika harus berhadapan dengan beragam pertanyaan negatif publik atas satu isu yang terjadi. Sebut saja misalnya seperti yang dialami oleh rekan-rekan humas Kemensos ketika menterinya tersandung korupsi.

Lain lagi ketika rekan-rekan di BRIN harus tetap dapat membangun citra positif di tengah pernyataan kontroversial salah satu penelitinya terkait dengan isu badai besar yang akan melanda Jakarta dan sekitarnya beberapa waktu lalu.

Apapun yang terjadi, humas pemerintah adalah garda depan agar citra wajah pemerintah tetap positif. Sesuatu yang rumit di negara demokrasi karena seringkali pimpinan lembaga adalah politisi, sementara pejabat humas pemerintah (atau pranata humas) adalah ASN yang terikat pada sumpah tidak berpihak kepada kelompok atau partai politik manapun.

Humas pemerintah, juga ASN lainnya, pada akhirnya tetap harus menunjukkan cintanya kepada negeri ini. Di antara caranya adalah dengan tetap menulis, bercerita, dengan penuh cinta.