Kondisi Keamanan Siber Timur Tengah Menghadapi Digitalisasi

Ilustrasi hacker. Foto: Shutter Stock

Keamanan siber atau cybersecurity adalah isu kompleks dan kerap diperdebatkan dalam politik internasional, termasuk di Timur Tengah. Negara-negara di Timur Tengah semakin berinvestasi dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di semua aspek seperti sektor keuangan, layanan pemerintah, sekolah dan universitas, dan banyak lagi. Peran TIK telah menjadi bagian penting dari masa depan keamanan domestik dan internasional di Timur Tengah, menekankan perlunya pengembangan keamanan siber yang efektif di tingkat regional.

Pemerintah di negara-negara Timur Tengah telah menyadari lanskap ancaman baru yang terkait dengan digitalisasi. Untuk meningkatkan kemampuan keamanan siber nasional dan meningkatkan tingkat perlindungan infrastruktur informasi nasional yang penting, negara-negara Timteng telah meningkatkan aktivitas keamanan siber dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa negara telah membuat peraturan yang bertujuan untuk melindungi transaksi elektronik dan mengadili kejahatan dunia maya. Beberapa lainnya telah menetapkan kebijakan perlindungan infrastruktur informasi penting dan rencana keamanan siber. Lainnya lagi telah memprakarsai protokol respons insiden nasional dan mulai membangun kesadaran dan kemampuan keamanan siber (Strategy&, 2015). Ini semua adalah langkah yang baik untuk meningkatkan keamanan siber nasional. Namun, langkah-langkah ini saja tidak akan cukup untuk mengelola risiko yang terkait dengan aset digital di seluruh negara.

Survei Global State of Information Security PwC Timur Tengah tahun 2021 mengungkapkan bahwa tantangan dalam serangan siber dan investasi dalam keamanan kemungkinan akan meningkat di kawasan ini meski kecanggihan teknologi tetap terus berkembang. Menurut laporan itu, bisnis di Timur Tengah menderita kerugian yang lebih besar daripada wilayah lain di dunia tahun lalu karena insiden siber, dengan 85% responden di wilayah tersebut dibandingkan dengan rata-rata global 79%. Sekitar 18% responden telah mengalami lebih dari 5.000 serangan, dibandingkan dengan rata-rata global yang hanya 9%, menempatkan Timur Tengah lebih tinggi daripada wilayah lainnya (Board Directors Institute, 2021).

Salah satu pertimbangan yang semakin penting adalah bagaimana ketegangan politik yang sudah ada sebelumnya antara negara dan kelompok bersenjata berpindah ke domain siber, di mana mereka sering bermain dengan cara baru dan berbeda. Untuk mengatasi masalah ini, para ahli harus terus memantau secara hati-hati tanggapan negara dan pendekatan kebijakan terhadap perang siber dan serangan siber, area untuk penelitian dan diskusi yang akan tumbuh semakin signifikan. Merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menerapkan kebijakan dalam persiapan menghadapi serangan siber, yang semakin meningkat baik frekuensi maupun kemampuannya (Campbell, 2020).

Keamanan siber bukan hanya masalah nasional, tetapi juga masalah pribadi. Untuk meningkatkan keamanan siber nasional, langkah pertama adalah mendorong individu untuk bertanggung jawab atas keamanan daring mereka sendiri. Setiap warga negara perlu meningkatkan kemampuan siber untuk menjadi agen sosial yang aktif dan terlibat. Masalah ini dapat diatasi secara efektif melalui pembuatan program pelatihan bagi warga negara untuk membantu mengatasi kesenjangan digital dan dengan menambahkan keamanan informasi ke dalam kurikulum semua sistem pendidikan di semua tingkatan. Untuk membantu mengatasi masalah kurangnya akses, pemerintah harus berinvestasi dan membangun jalur akses online yang memungkinkan publik untuk berinteraksi dengan Internet. Akses Internet terbuka harus tersedia di sekolah, perpustakaan, dan tempat administrasi sosial lainnya untuk menjamin bahwa orang-orang tidak terhindar dari manfaat akses Internet karena kurangnya peralatan yang diperlukan (Aboul-Enein, 2017).

Tidak ada batasan dampak negatif insiden siber terhadap masyarakat di era digital saat ini. Dari hilangnya privasi dan ancaman terhadap mata pencaharian, hingga kerugian finansial karena penipuan atau gangguan bisnis, daftar risikonya sangat panjang. Oleh karena itu, pemerintah Timur Tengah adalah satu-satunya pemangku kepentingan dengan kekuatan, jangkauan, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan dan mendorong agenda keamanan siber nasional yang sesungguhnya, untuk memastikan keselarasan upaya, dan untuk mendorong kolaborasi dan perbaikan berkelanjutan.

Referensi:

Aboul-Enein, D. (2017). Cybersecurity Challenges in the Middle East. Geneva: The Geneva Centre for Security Policy.

Board Directors Institute. (2021, August). Middle East highest region prone to cyber threats in the world. Retrieved from BDI: http://newsletter.gccbdi.com/uncategorized/middle-east-highest-region-prone-cyber- threats-world/

Campbell, E. (2020, June 24). Cyber conflict in the Middle East: Considerations for the future. Retrieved from MEI: https://www.mei.edu/blog/cyber-conflict-middle-east- considerations-future

Strategy&. (2015). Cyber security in the Middle East: A strategic approach to protecting national digital assets and infrastructure. PricewaterhouseCooper