Perempuan dalam Ekonomi: Antara Jepang dan Indonesia
Mahasiswa S1 Bahasa dan Sastra Jepang Universitas Airlangga
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Fatimah Hanunah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSelama ini, perekonomian global seperti sebuah mesin yang hanya menyala dengan separuh tenaganya. Meski perempuan mewakili setengah dari populasi dunia, kontribusi penuh mereka dalam angkatan kerja seringkali terhambat oleh berbagai struktur sosial dan kebijakan yang tidak mendukung. Di Jepang, hadir sebuah konsep yang bernama Womenomics.
Womenomics adalah istilah yang dipopulerkan oleh ekonom Goldman Sachs, Kathy Matsui, pada tahun 1999, yang kemudian diadopsi sebagai kebijakan resmi oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada tahun 2012 sebagai bagian dari strategi ekonomi "Abenomics" (Matsui et al., 2014). Menurut Steinberg dan Nakane (2012), Womenomics merujuk pada kebijakan ekonomi yang bertujuan meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja sebagai solusi terhadap penurunan populasi usia produktif dan stagnasi ekonomi Jepang.
Womenomics sebenarnya bukan hanya sekadar upaya meningkatkan jumlah perempuan bekerja, tetapi mencakup perubahan struktural dalam dunia kerja di Jepang, termasuk penghapusan diskriminasi gender, peningkatan akses ke posisi kepemimpinan, dan penciptaan lingkungan kerja yang ramah keluarga. Seperti yang diungkapkan oleh Economist Intelligence Unit (2012), "Womenomics mewakili perubahan mendasar dalam cara pandang terhadap peran perempuan dalam perekonomian, dengan mengakui bahwa kesetaraan gender bukan hanya isu sosial, tetapi juga suatu keharusan ekonomi."
Jepang menghadapi krisis demografi yang serius, dengan menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya populasi yang menua. Pada tahun 2012, ketika kebijakan womenomics ini diluncurkan, tingkat partisipasi angka kerja perempuan hanya sekitar 63%, jauh dari negara-negara maju lainnya (OECD, 2013).
Perempuan di Jepang
Pemerintah Jepang di bawah kepemimpinan Shinzo Abe mengimplementasikan berbagai kebijakan konkret, sebagaimana tercatat dalam berbagai dokumen pemerintah Jepang:
Pemerintah menetapkan target 30% posisi kepemimpinan dijabat oleh perempuan pada tahun 2020, meskipun target ini kemudian direvisi menjadi 2030 karena pencapaian yang lambat.
Pemerintah berkomitmen menambah ratusan ribu tempat penitipan anak untuk mengatasi masalah anak yang menghalangi ibu bekerja.
Upaya mengurangi budaya kerja lembur yang berlebihan untuk memungkinkan keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik.
Peningkatan insentif bagi ayah untuk mengambil cuti orang tua, meskipun tingkat pengambilannya masih rendah akibat adanya diskriminasi.
World Economic Forum's Global Gender Gap Report 2024 menempatkan Jepang pada peringkat 118 dari 146 negara dengan skor paritas 66,3%, naik tujuh peringkat dari tahun sebelumnya. Meskipun ada peningkatan, Jepang masih tertinggal jauh dari negara-negara G7 lainnya, terutama lemah dalam pemberdayaan politik dan partisipasi ekonomi perempuan. Sebagai perbandingan, Indonesia menempati peringkat 100 dari 146 negara dengan skor 68,6%, menunjukkan bahwa kedua negara masih menghadapi tantangan dalam mencapai kesetaraan gender.
Perempuan di Indonesia
Indonesia, sebagai negara dengan populasi perempuan lebih dari 130 juta jiwa, memiliki tantangan dan peluang unik dalam pemberdayaan ekonomi perempuan. Menurut artikel World Economic Forum (2024), tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Indonesia telah berada pada kisaran 53% selama lebih dari dua dekade, jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki yang mencapai 85%. Pernikahan dan kelahiran anak menjadi faktor utama yang mendorong perempuan keluar dari angkatan kerja.
Lebih lanjut, perempuan yang tetap bekerja mayoritas terdorong ke sektor produktivitas rendah. Perempuan menyumbang sekitar 60% dari UMKM Indonesia, namun terkonsentrasi pada usaha mikro dan ultra-mikro dengan akses kredit dan pasar yang terbatas dibandingkan usaha milik laki-laki. Namun, Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi perempuan:
Program MEKAAR (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera): Program dari PNM (Permodalan Nasional Madani) yang memberikan pembiayaan mikro kepada perempuan prasejahtera tanpa agunan, telah menjangkau lebih dari 7 juta perempuan di seluruh Indonesia sejak 2015.
Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Gerakan yang mendorong UMKM yang mayoritas dijalankan perempuan untuk memasarkan produknya secara lebih luas.
Kebijakan Perlindungan Pekerja Perempuan. Terdapat UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 yang mengatur hak cuti melahirkan, larangan PHK karena hamil, dan fasilitas menyusui di tempat kerja.
Perbandingan antara Jepang dan Indonesia
Menurut data Statista (2023), tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Jepang mencapai sekitar 54,8% pada 2023 (untuk seluruh populasi perempuan), menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan periode sebelum Womenomics. Untuk kelompok usia produktif (25-54 tahun), angka partisipasi jauh lebih tinggi, mencapai sekitar 70% berdasarkan data OECD.
Kasus di Jepang menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi kuantitatif saja tidak cukup. Tanpa perbaikan kualitas pekerjaan dan penghapusan sistem dual-track dalam karir, perempuan tetap terjebak dalam posisi marginal dengan upah rendah dan prospek karir terbatas. Ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan formalnya ada, perubahan perilaku dan budaya tetap memerlukan waktu yang cukup lama. Meskipun telah satu dekade menjalankan Womenomics, peringkat Jepang yang rendah dalam Global Gender Gap Report pada tahun 2024 menunjukkan bahwa kebijakan saja tidak cukup tanpa perubahan nilai sosial dan budaya patriarki yang masih mengakar.
Baik Jepang maupun Indonesia menghadapi tantangan serupa dalam pemberdayaan ekonomi perempuan:
Ekspektasi tradisional bahwa perempuan harus memprioritaskan peran domestik masih kuat di kedua negara.
Kesenjangan upah yang masih ada, meskipun dengan tingkat yang berbeda.
Perempuan masih underrepresented di posisi kepemimpinan.
Perempuan yang bekerja masih menanggung sebagian besar tanggung jawab domestik dan pengasuhan anak.
Jika diamati, pendekatan Womenomics Jepang lebih terstruktur dengan target kuantitatif yang jelas dan dukungan kebijakan nasional. Fokusnya adalah mengintegrasikan perempuan berpendidikan tinggi ke dalam sektor formal dan posisi kepemimpinan. Sementara, pendekatan di Indonesia menekankan pada pemberdayaan ekonomi perempuan di sektor informal dan UMKM.
Pemberdayaan ekonomi perempuan memerlukan pendekatan yang mengatasi tidak hanya hambatan ekonomi tetapi juga sosial-kultural yang telah mengakar kuat, terutama di negara seperti Jepang dan Indonesia. Pemberdayaan ekonomi perempuan sejatinya tidak hanya tentang akses perempuan ke sumber daya ekonomi, tetapi juga tentang kemampuan perempuan untuk membuat keputusan dalam hidupnya tanpa terbebani oleh diskriminasi ataupun tuntutan patriarkis dari lingkungan masyarakat.
Penulis berpendapat bahwa kedua negara dapat belajar dari satu sama lain. Jepang perlu lebih fokus pada perubahan budaya kerja dan meminimalisir norma gender dan diskriminasi yang melekat kuat. Satu-satunya harapan yang dimiliki oleh Jepang adalah generasi mudanya yang kelak akan mengambil alih di sektor politik di pemerintahan.
Keberhasilan memerlukan perubahan yang tidak hanya di skala kebijakan saja, tetapi juga perubahan dari masyarakatnya sendiri dalam budaya kerja. Womenomics seharusnya bukan hanya tentang meningkatkan jumlah pekerja perempuan, namun tentang menciptakan ekonomi yang lebih baik serta menjaga dan membantu perempuan yang bekerja. Ini tidak hanya berlaku untuk Jepang tetapi juga untuk Indonesia dan negara-negara lain yang sedang berjuang untuk kesetaraan gender di bidang ekonomi.