Pilkada di Tengah Pandemi, Memudarkan Demokrasi Lokal

Warga melintas di depan mural bertema pemilihan umum di kawasan Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten. Foto: ANTARA FOTO/Fauzan

Riuh gempita para pemangku kepentingan politik di Indonesia menggambarkan suatu kondisi yang penuh dengan drama. Kondisi yang sengaja diciptakan dalam rangka mengambil perhatian di tengah kondisi yang penuh dengan keprihatinan.

Banyaknya elite politik baik dari jajaran partai politik maupun masyarakat yang memanfaatkan pandemi COVID-19 sebagai komoditas politik kekuasaan pribadi atau kelompoknya. Seyogyanya, para elite politik mampu menunjukkan sikap kenegaraan dengan kearifan menahan diri dari polemik politik yang tidak substantif.

Masyarakat menyaksikan munculnya para aktor politik dalam berbagai macam lakon yang sebelumnya tidak sama sekali menyapa masyarakat bawah. Kini menyapa dengan foto yang dicetak dan terpampang dengan ukuran raksasa di sepanjang jalan baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Kondisi pra pemilihan kepala daerah ini yang menghadirkan keresahan di tengah keprihatinan masyarakat dalam menghadapi pandemi, yang entah kapan usai. Bahkan COVID-19 yang saat ini justru semakin dekat dengan keberlangsungan kehidupan kita sehari-hari.

Banyaknya public figure maupun pejabat negara yang saat ini positif COVID-19, semakin menguatkan bahwa tidak ada yang kebal akan sebaran virus ini. Sehingga perlu ada sebuah kebijakan yang tegas dan menyeluruh dalam penanganannya secara nasional agar keadaan terkendali.

Kondisi ini tidak lantas menjadi pertimbangan bagi para elite politik dalam Pilkada, justru kini mereka beramai-ramai menyambut uluran tangan masyarakat untuk melancarkan jalan menuju kursi kekuasaan. Namun tak banyak dari mereka yang nantinya akan membalas air susu kepada masyarakat yang telah mengantarkannya pada meja penuh dengan air susu.

Memudarnya Demokrasi Lokal

Demokrasi yang sejak awal merupakan konsep politik yang memperjuangkan kemerdekaan merupakan suatu landasan ideologi. Sebagai sebuah platform utama yang secara praktis demokrasi memiliki peran memayungi semua ideologi pada partai politik.

Indonesia dengan berbagai ragam budaya, yang keberadaanya dipengaruhi oleh keadaan geografis sebagai negara kepulauan. Maka menjadi sangat penting untuk menjaga keutuhan negaranya, baik keutuhan wilayah maupun keutuhan elemen di dalamnya.

Pemerataan kesejahteraan, mewujudkan kehidupan yang damai, dan ketersediaan pangan adalah bagian dari tugas negara. Apabila terjadi kesenjangan antara satu dengan yang lain, maka akan mengakibatkan konflik yang rentan terjadi.

Belajar dari masa Orde Baru, bahwa kesenjangan di bidang politik, ekonomi, dan social dapat melahirkan disintegrasi bangsa yang menyebabkan ancaman bagi persatuan dan kerukunan masyarakat bahkan menimbulkan ancaman akan kedaulatan Republik Indonesia.

Realitas politik di Indonesia belum mencerminkan konsep ideal demokrasi prosedural. Demokrasi perwakilan yang diterapkan dengan memilih wakil rakyat melalui pemilu belum mampu menghasilkan pemerintahan yang bertanggung jawab, sehingga model demokrasi tersebut mengalami krisis kepercayaan dari rakyat.

Struktur komunal masyarakat Indonesia yang menjunjung budaya gotong-royong, kekeluargaan, dan keadilan social, sebagaimana yang Soekarno sampaikan bahwa mengenai hak asasi dalam negara demokrasi harus disingkirkan ideologi yang bersifat individualisme (Miriam Budiarjo, 1994).

Hal ini menjadi sebuah musim kemarau di tengah panasnya kondisi yang terlilit pandemi. Masyarakat dihadapkan pada persoalan Kesehatan yang berdampak pada ekonomi, social-budaya, mental-spiritual bahkan politik. Namun demokrasi yang menjadi prinsip negara dalam mengambil kebijakan tak lagi bersemi.

Demokrasi untuk Masyarakat

Berdasarkan konsep dasar demokrasi “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”, maka seluruh kebijakan haruslah untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Maka jika dilihat dari pelaksanaan pemerintahan di Indonesia saat ini, banyak aspek kebijakan yang meninggalkan kepentingan rakyat.

Sebagai sebuah contoh kebijakan terkait tetap dilangsungkannya pilkada serentak yang akan berlangsung pada penghujung tahun ini. Sebagian besar masyarakat, baik secara personal maupun melalui ormas yang cukup representative yaitu Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) telah menyampaikan kepada pemerintah maupun KPU untuk supaya meninjau kembali pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak.

Ada sebuah mafsadat yang harus dihindari dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di tengah wabah COVID-19 yang belum melandai. Bahkan sebagai ibu kota negara, kini DKI Jakarta telah menginjak rem darurat Pembatasan Social Berskala Besar, meskipun diambil dengan berbagai kompromi di dalamnya.

Tidak lantas akan menciptakan pembangunan dan pemulihan ekonomi yang efektif dalam pelaksanaan Pilkada, justru akan menciptakan ruang sebaran COVID-19 yang semakin tinggi. Yang akan membawa dampak semakin terpuruknya kondisi masyarakat karena sebaran yang tidak terkendali dan menurunnya aktivitas ekonomi yang berdampak pada konsumsi.

Demokrasi bagaimanapun akan kembali kepada masyarakat. Sebagai persyaratan demokrasi ialah keterlibatan aktif masyarakat warga untuk menentukan keadaan kehidupan yang sesuai dengan pilihan. Karena itu, tidak dimungkinkan jika kebijakan yang bersifat public dalam perspektif desentralisasi tidak memuat nilai luhur demokrasi.

Tak ada ruang dan alasan yang bisa dibenarkan, kebijakan public direncanakan, dirumuskan, dan diimplementasikan dengan mengabaikan kepentingan masyarakat secara luas. Yang nantinya mampu menghadirkan nilai-nilai kemaslahatan bukan membawa mafsadat yang mengancam keberlangsungan demokrasi.

mediaindonesia.com