Konten dari Pengguna

Melampaui Solidaritas Umat Islam: Apakah OKI Sudah Cukup Berperan dalam Mengatasi Konflik di Dunia

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Fatoumata Sonko tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

chatGpt-2026
zoom-in-whitePerbesar
chatGpt-2026

Dunia Muslim saat ini masih menghadapi berbagai konflik dan krisis kemanusiaan yang membutuhkan perhatian serius dari masyarakat internasional. Konflik Palestina, penderitaan masyarakat Rohingya di Myanmar, serta berbagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok Muslim di sejumlah negara menunjukkan bahwa perdamaian dan perlindungan hak asasi manusia masih menjadi tantangan besar. Meskipun negara-negara Muslim memiliki organisasi internasional yang bertujuan memperkuat persatuan dan kerja sama, berbagai krisis tersebut memperlihatkan bahwa solidaritas politik belum selalu menghasilkan tindakan yang

Salah satu organisasi yang memiliki tanggung jawab penting dalam persoalan ini adalah Organization of Islamic Cooperation (OIC) atau Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Organisasi ini didirikan pada tahun 1969 dan menjadi wadah kerja sama bagi negara-negara Muslim dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta perlindungan kepentingan umat Islam. Dengan 57 negara anggota, OKI memiliki posisi yang cukup penting dalam hubungan internasional. Organisasi ini juga berupaya menyuarakan kepentingan negara-negara Muslim dalam berbagai forum internasional.

Namun, pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah apakah OKI telah menjalankan perannya secara maksimal dalam menghadapi konflik di dunia Muslim? Selama bertahun-tahun, OKI telah mengeluarkan berbagai pernyataan, resolusi, dan deklarasi yang mendukung perjuangan rakyat Palestina serta perlindungan masyarakat Rohingya. Akan tetapi, pernyataan politik saja tidak cukup untuk menghentikan konflik atau memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat yang menjadi korban.

Tulisan ini berpendapat bahwa OKI memiliki peran penting dalam memperjuangkan kepentingan dunia Muslim, tetapi efektivitasnya masih terbatas karena kurangnya koordinasi politik, perbedaan kepentingan nasional antarnegara anggota, dan lemahnya pelaksanaan keputusan bersama. Oleh karena itu, OKI perlu bergerak melampaui solidaritas simbolis dengan memperkuat diplomasi, kerja sama internasional, bantuan kemanusiaan, dan mekanisme pertanggungjawaban hukum.

Mengenal Peran dan Tujuan OKI

Organisasi Kerja Sama Islam dibentuk pada 25 September 1969 setelah terjadinya pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Peristiwa tersebut mendorong negara-negara Muslim untuk membangun sebuah organisasi yang dapat memperkuat persatuan dan melindungi kepentingan bersama umat Islam.

Secara umum, OKI bertujuan meningkatkan solidaritas di antara negara-negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, melindungi hak masyarakat Muslim, serta memperkuat kerja sama dalam berbagai bidang. Organisasi ini juga berusaha memastikan bahwa persoalan yang berkaitan dengan dunia Muslim mendapat perhatian dalam sistem internasional.

Keberadaan OKI menunjukkan bahwa negara-negara Muslim memiliki kepentingan bersama yang dapat diperjuangkan melalui kerja sama multilateral. Dalam hubungan internasional, organisasi seperti OKI dapat menjadi sarana bagi negara-negara untuk menggabungkan pengaruh diplomatik dan menyampaikan posisi bersama. Negara yang memiliki kekuatan ekonomi atau militer terbatas juga dapat memperoleh ruang untuk menyuarakan kepentingannya melalui organisasi tersebut.

Meskipun demikian, keanggotaan yang besar tidak secara otomatis menjadikan sebuah organisasi efektif. Keberhasilan OKI sangat bergantung pada kemauan politik negara-negara anggotanya untuk bekerja sama dan melaksanakan keputusan yang telah disepakati. Di sinilah salah satu tantangan utama OKI muncul: bagaimana mengubah kesepakatan bersama menjadi tindakan nyata.

Palestina: Ujian Terbesar Solidaritas OKI

Persoalan Palestina merupakan salah satu isu utama yang sejak lama menjadi perhatian OKI. Konflik yang berlangsung selama puluhan tahun telah menyebabkan penderitaan besar bagi masyarakat Palestina, termasuk kehilangan tempat tinggal, pembatasan kebebasan, kerusakan infrastruktur, dan krisis kemanusiaan.

OKI secara konsisten menyatakan dukungannya terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan membentuk negara Palestina yang merdeka. Dalam Deklarasi Banjul yang diadopsi pada Konferensi Tingkat Tinggi Islam ke-15 di Gambia pada 4–5 Mei 2024, para pemimpin negara anggota OKI menegaskan kembali dukungan terhadap Palestina. Deklarasi tersebut juga menyerukan penghentian kekerasan, peningkatan bantuan kemanusiaan ke Gaza, serta penolakan terhadap pemindahan paksa rakyat Palestina dari tanah mereka.

Selain itu, Deklarasi Istanbul pada Juni 2025 kembali menegaskan bahwa persoalan Palestina merupakan isu utama bagi OKI. Negara-negara anggota menyatakan dukungan terhadap pembentukan negara Palestina yang berdaulat berdasarkan garis perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Pernyataan-pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa OKI memiliki posisi politik yang jelas mengenai Palestina. Namun, tantangan sebenarnya terletak pada pelaksanaannya. Meskipun dukungan diplomatik terus disampaikan, penderitaan masyarakat Palestina masih berlangsung. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana OKI mampu menggunakan pengaruh politik dan diplomatiknya untuk menghasilkan perubahan nyata.

OKI seharusnya tidak hanya mengeluarkan pernyataan setelah terjadinya kekerasan, tetapi juga memperkuat koordinasi diplomatik dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara berpengaruh. Negara-negara anggota juga perlu menyelaraskan kebijakan luar negeri mereka agar dukungan terhadap Palestina tidak berhenti pada pernyataan individual.

Selain itu, bantuan kemanusiaan perlu menjadi prioritas. Masyarakat Palestina membutuhkan akses terhadap makanan, air bersih, layanan kesehatan, tempat tinggal, dan perlindungan bagi warga sipil. Dengan demikian, keberhasilan solidaritas OKI seharusnya tidak hanya diukur melalui jumlah deklarasi yang dikeluarkan, tetapi juga melalui manfaat nyata yang diterima oleh masyarakat Palestina.

Krisis Rohingya dan Peran Penting Gambia

Selain Palestina, krisis Rohingya di Myanmar merupakan contoh lain yang menunjukkan pentingnya peran OKI dalam perlindungan hak asasi manusia. Masyarakat Rohingya telah mengalami diskriminasi, pembatasan kewarganegaraan, kekerasan, dan pengusiran paksa selama bertahun-tahun. Banyak dari mereka terpaksa meninggalkan rumah dan mencari perlindungan di negara lain, terutama Bangladesh.

Persoalan Rohingya tidak hanya berkaitan dengan identitas agama, tetapi juga menyangkut hak dasar manusia, kewarganegaraan, keamanan, dan perlindungan dari kekerasan. Oleh karena itu, krisis ini membutuhkan perhatian internasional dan tindakan hukum yang serius.

Dalam kasus ini, Gambia memainkan peran penting. Pada November 2019, Gambia mengajukan perkara terhadap Myanmar ke Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) dengan tuduhan pelanggaran Konvensi Genosida terhadap masyarakat Rohingya. Langkah tersebut dilakukan dengan dukungan negara-negara anggota OKI.

Pada Januari 2020, Mahkamah Internasional mengeluarkan tindakan sementara yang memerintahkan Myanmar mengambil langkah-langkah untuk mencegah tindakan yang termasuk dalam cakupan Konvensi Genosida terhadap masyarakat Rohingya. Proses hukum kemudian berlanjut hingga pemeriksaan pokok perkara yang berlangsung pada 12–29 Januari 2026. Pada 3 November 2026, Mahkamah mengumumkan bahwa putusan perkara tersebut akan disampaikan pada 19 November 2026.

Peran Gambia menjadi contoh penting bahwa negara yang relatif kecil dapat memberikan kontribusi besar dalam memperjuangkan keadilan internasional. Gambia menunjukkan bahwa kekuatan dalam hubungan internasional tidak selalu ditentukan oleh ukuran wilayah, jumlah penduduk, atau kemampuan militer. Diplomasi, komitmen terhadap hukum internasional, dan kerja sama multilateral juga dapat memberikan pengaruh yang signifikan.

Peran tersebut juga memperlihatkan bahwa OKI dapat menjadi wadah untuk mengoordinasikan tindakan negara-negara anggota dalam menghadapi pelanggaran hak asasi manusia. Dalam Deklarasi Banjul 2024, para pemimpin OKI memberikan penghargaan kepada Gambia atas upayanya membawa kasus Rohingya ke Mahkamah Internasional. Sementara itu, Deklarasi Istanbul 2025 kembali menegaskan komitmen OKI untuk mendukung penyelesaian kasus tersebut.

Namun, perjuangan masyarakat Rohingya belum selesai. Proses hukum internasional harus diikuti dengan upaya untuk mengatasi akar permasalahan, termasuk diskriminasi dan penolakan kewarganegaraan. OKI perlu terus mendorong perlindungan masyarakat Rohingya, mendukung pemulangan pengungsi secara sukarela, aman, bermartabat, dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati.

Mengapa Solidaritas OKI Masih Terbatas?

Meskipun OKI memiliki jumlah anggota yang besar, organisasi ini masih menghadapi sejumlah hambatan dalam menjalankan perannya. Salah satu masalah utamanya adalah perbedaan kepentingan nasional di antara negara-negara anggota. Setiap negara memiliki prioritas politik, ekonomi, keamanan, dan hubungan luar negeri yang berbeda. Akibatnya, tidak semua negara memiliki pandangan dan tingkat komitmen yang sama terhadap suatu konflik.

Sebagai contoh, beberapa negara mungkin lebih mengutamakan hubungan ekonomi dan diplomatik dengan kekuatan besar, sedangkan negara lain lebih menekankan dukungan terhadap perjuangan politik masyarakat Muslim. Perbedaan tersebut dapat mempersulit terbentuknya kebijakan bersama yang kuat.

Hambatan kedua adalah lemahnya pelaksanaan keputusan organisasi. OKI dapat mengadakan pertemuan dan mengeluarkan deklarasi, tetapi pelaksanaannya tetap bergantung pada kemauan negara anggota. Ketika tidak terdapat mekanisme yang kuat untuk memastikan bahwa keputusan dijalankan, berbagai kesepakatan berisiko hanya menjadi dokumen politik.

Hambatan ketiga adalah keterbatasan kemampuan organisasi dalam memberikan pengaruh langsung terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. OKI bukanlah organisasi dengan kekuatan militer atau kewenangan penegakan hukum internasional seperti yang dimiliki lembaga tertentu dalam sistem internasional. Oleh karena itu, pengaruhnya sangat bergantung pada diplomasi, kerja sama, dan kemampuan membangun dukungan dari negara lain.

Selain itu, negara-negara anggota juga perlu memperbaiki koordinasi internal. Solidaritas tidak akan berjalan efektif apabila negara anggota hanya menunjukkan dukungan ketika kepentingan nasionalnya tidak terganggu. Kerja sama yang kuat membutuhkan komitmen jangka panjang dan kesediaan untuk mengutamakan kepentingan bersama dalam menghadapi krisis kemanusiaan.

Apa yang Harus Dilakukan OKI?

Untuk meningkatkan efektivitasnya, OKI perlu mengembangkan pendekatan yang lebih praktis dan terarah. Pertama, organisasi ini harus memperkuat koordinasi diplomatik antarnegara anggota. Negara-negara anggota perlu membangun posisi bersama dalam forum internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa, agar tuntutan mereka memiliki pengaruh yang lebih besar.

Kedua, OKI harus meningkatkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terkena dampak konflik. Bantuan tersebut tidak boleh terbatas pada pernyataan dukungan, tetapi harus diwujudkan melalui pendanaan, pengiriman bantuan medis, penyediaan makanan, pendidikan, dan perlindungan bagi pengungsi. Kerja sama dengan organisasi kemanusiaan internasional juga perlu diperkuat agar bantuan dapat disalurkan secara efektif.

Ketiga, OKI perlu memperkuat dukungannya terhadap hukum internasional dan pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia. Kasus Gambia melawan Myanmar menunjukkan bahwa jalur hukum internasional dapat menjadi sarana penting untuk memperjuangkan keadilan. OKI perlu mendukung proses hukum yang independen dan mendorong negara-negara anggota menghormati keputusan lembaga peradilan internasional.

Keempat, organisasi ini perlu memperkuat mekanisme pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan dan deklarasi. Setiap kesepakatan seharusnya disertai dengan rencana tindakan, pembagian tanggung jawab, dan evaluasi berkala. Dengan cara tersebut, negara anggota dapat mengetahui sejauh mana komitmen bersama telah dilaksanakan.

Terakhir, OKI harus memperkuat kerja sama dengan organisasi regional dan internasional lainnya. Hubungan dengan Uni Afrika, ASEAN, Uni Eropa, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat membuka lebih banyak peluang untuk menyelesaikan konflik melalui diplomasi dan kerja sama multilateral. Persoalan yang dihadapi dunia Muslim tidak dapat diselesaikan hanya oleh negara-negara Muslim, sehingga dukungan internasional tetap diperlukan.

Organisasi Kerja Sama Islam memiliki peran penting dalam memperjuangkan kepentingan negara-negara Muslim dan menghadapi berbagai konflik internasional. Melalui dukungan terhadap Palestina, perjuangan hukum Gambia dalam kasus Rohingya, serta berbagai upaya diplomatik lainnya, OKI telah menunjukkan bahwa solidaritas antarnegara Muslim dapat memberikan kontribusi terhadap isu-isu internasional.

Namun, keberadaan organisasi dan banyaknya deklarasi belum cukup untuk menjamin penyelesaian konflik. Perbedaan kepentingan nasional, lemahnya koordinasi, dan keterbatasan pelaksanaan keputusan masih menjadi tantangan utama bagi OKI. Oleh karena itu, organisasi ini perlu meningkatkan efektivitasnya melalui tindakan yang lebih nyata, bukan hanya pernyataan politik.

Pengalaman Gambia dalam membawa kasus Rohingya ke Mahkamah Internasional memberikan pelajaran penting bahwa kerja sama dan komitmen terhadap keadilan dapat menghasilkan pengaruh internasional, bahkan bagi negara yang memiliki sumber daya terbatas. Hal ini seharusnya menjadi inspirasi bagi negara-negara anggota OKI untuk bekerja lebih erat dalam melindungi hak asasi manusia dan menciptakan perdamaian.

Pada akhirnya, solidaritas umat Islam seharusnya tidak hanya terlihat dalam pertemuan, pidato, atau deklarasi. Solidaritas harus diwujudkan melalui tindakan yang memberikan perlindungan, keadilan, dan harapan bagi masyarakat yang sedang mengalami penderitaan. Jika OKI mampu mengubah komitmen politik menjadi tindakan nyata, organisasi ini dapat memainkan peran yang lebih kuat dalam membangun perdamaian dan keadilan di dunia internasional.