Komunikasi Politik Prabowo dan Retorika Kedaulatan di Sidang Kabinet

Fatwa Husaini merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang yang memiliki minat dalam bidang hukum, kajian sosial, dan isu-isu kebangsaan.
·waktu baca 2 menit
Tulisan dari Fatwa Husaini tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Pada 21 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna “Dua Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri” di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta. Forum ini semestinya menjadi ajang evaluasi kinerja. Namun, pidato pengantarnya menyediakan bahan menarik untuk membedah komunikasi politik Prabowo, yakni bagaimana laporan birokratis diubah menjadi narasi kedaulatan.
Komunikasi Politik Prabowo dan Pesan “Tidak Takut Siapa Pun”
Sorotan utama pidato itu adalah pesan kepada Morgan Stanley Capital International (MSCI). Presiden menyatakan bahwa bangsa Indonesia tidak takut siapa pun dan tidak akan gentar. Ia juga menegaskan Indonesia punya kekuatan, keberanian, dan kerelaan berkorban.
Pesan ini menarik karena mengubah isu pasar modal yang teknis menjadi persoalan harga diri dan kedaulatan bangsa. Perlu dicatat, dalam sambutan terbuka itu Presiden tidak menjelaskan rinci tindakan atau penilaian MSCI yang dimaksud.
Ethos, Pathos, dan Logos dalam Pidato
Dalam kerangka retorika Aristoteles, pidato ini menunjukkan ketiga pilar persuasi.
Ethos dibangun lewat citra pemimpin yang tegas dan tidak mau tunduk pada tekanan eksternal. Presiden menempatkan dirinya sebagai pembela kepentingan nasional.
Pathos digerakkan lewat diksi yang membangkitkan emosi kolektif, seperti keberanian, pengorbanan, dan sikap pantang menyerah. Kata-kata itu mengajak publik merasa menjadi bagian dari perjuangan bersama.
Logos dihadirkan lewat evaluasi capaian dua tahun pemerintahan, termasuk klaim 121 kebijakan transformatif yang sebelumnya juga dikemukakan Presiden dalam Sidang Tahunan MPR Agustus 2026. Angka semacam ini memberi kesan terukur, sekaligus bahan bagi publik untuk menguji klaim tersebut.
Konstruksi Realitas dan Fungsi Komunikasi
Melalui teori konstruksi sosial atas realitas dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, pilihan diksi yang berani dan nasionalistik dapat dibaca sebagai proses eksternalisasi dan objektivasi. Gagasan bahwa Indonesia adalah negara berdaulat dan mandiri terus diulang hingga dipahami publik sebagai realitas bersama. Slogan “Kerja Nyata” bekerja dengan cara serupa, yaitu mengarahkan pemahaman publik agar berfokus pada hasil dan optimisme.
Perspektif Harold Lasswell memperkuat pembacaan ini. Pemimpin menjalankan fungsi pengawasan lingkungan dengan menyampaikan tantangan eksternal kepada publik. Ia juga menjalankan fungsi korelasi sosial dengan menyatukan persepsi bangsa dalam menghadapi tekanan global.
Catatan Kritis: Retorika Perlu Diuji Data
Di titik inilah komunikasi politik Prabowo, seperti komunikasi politik pemimpin mana pun, diuji, yaitu ketika narasi yang kuat berjalan beriringan dengan transparansi data.
Penutup
Pidato di Sidang Kabinet Paripurna ini menunjukkan bahwa kekuatan retorika adalah bagian penting dari kepemimpinan. Namun, kepercayaan publik pada akhirnya dibangun oleh bukti, bukan hanya oleh kata-kata yang menggugah.
