Program Makan Bergizi Gratis: Solusi Gizi atau Sekadar Gimik Politik?

Pj Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau uji coba makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 04 Cipayung, Jakarta Timur, Senin (26/8/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Indonesia tengah berpacu dengan waktu menuju bonus demografi 2045, dengan harapan mencetak generasi emas yang sehat dan produktif. Namun, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto justru menuai kritik.

Alih-alih menjadi solusi gizi untuk mengatasi malnutrisi, program ini dinilai sarat gimik politik, yang ditunjukkan dengan disajikannya makanan ultra-proses (UPF), yang berisiko terhadap kesehatan anak-anak Indonesia. Jika konsumsi UPF terus meningkat, bukan tak mungkin bonus demografi yang diharapkan berubah menjadi krisis kesehatan nasional.

Makan Bergizi Gratis: Kandungan Gizi atau Beban Kesehatan?

Masalah utama dalam program Makan Bergizi Gratis adalah tingginya kandungan makanan ultra-proses (UPF) dalam menunya. Berdasarkan data dari Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), 45% menu dalam program ini mengandung UPF, seperti susu kemasan berperisa tinggi gula. Produk-produk ini jauh dari definisi "makanan bergizi" yang dijanjikan.

Makanan ultra-proses, seperti sosis dan nugget, mengandung berbagai aditif berbahaya seperti pengawet, pemanis buatan, dan pengemulsi. Kandungan tinggi gula, garam, dan lemak tidak sehat dapat meningkatkan risiko obesitas, diabetes, dan penyakit kronis lainnya pada anak-anak.

Selain itu, zat aditif seperti Carboxymethylcellulose (CMC) dan Polysorbate 80 (P80) yang ditemukan dalam makanan MBG dapat mengganggu mikrobiota usus dan meningkatkan risiko gangguan metabolik. Bahkan, penggunaan pemanis buatan seperti aspartam, acesulfame potassium (Ace-K), dan sucralose dalam menu MBG juga dapat berdampak negatif terhadap kesehatan metabolik dan regulasi insulin anak-anak.

Susu Berperisa: Sumber Gizi atau Bom Gula?

Salah satu kejanggalan dalam program Makan Bergizi Gratis adalah penyajian susu kemasan berperisa yang kaya akan gula. Alih-alih menjadi sumber protein berkualitas, susu ini justru dapat menghambat penyerapan zat besi pada anak-anak, berlawanan dengan prinsip pola makan sehat berbasis bahan segar dan bernutrisi seimbang.

Jika pemerintah serius dalam menangani malnutrisi, seharusnya mereka mengganti susu berperisa dengan sumber protein yang lebih sehat, seperti tempe, tahu, ikan, atau sayuran hijau.

MBG: Solusi Gizi atau Strategi Politik?

Dengan berbagai masalah ini, muncul pertanyaan: apakah Makan Bergizi Gratis benar-benar ditujukan untuk mengatasi malnutrisi, atau hanya sekadar strategi politik? Program ini memang terdengar menarik secara politis, tetapi tanpa pengawasan ketat terhadap kualitas makanan, dampaknya bisa lebih buruk daripada hanya pemborosan anggaran.

Pemerintah perlu menyediakan bukti ilmiah yang membuktikan efektivitas program ini dalam meningkatkan status gizi anak-anak Indonesia. Jika MBG hanya menjadi proyek populis tanpa perencanaan yang matang, kita justru sedang menciptakan generasi yang lebih rentan terhadap penyakit kronis.

Reformasi MBG: Menu Sehat Berbasis Bukti

Jika pemerintah ingin menjadikan Makan Bergizi Gratis sebagai solusi nyata bagi masalah gizi di Indonesia, langkah-langkah reformasi harus segera dilakukan:

Konsep "Isi Piringku" harus menjadi panduan utama dalam perancangan menu MBG, menggantikan paradigma lama "4 Sehat 5 Sempurna" yang sudah tidak lagi relevan. Lebih dari itu, pemerintah perlu memberdayakan kantin sekolah sebagai pusat edukasi gizi serta penyedia makanan sehat bagi anak-anak Indonesia.

Kesimpulan: Reformasi atau Bahaya Generasi Mendatang?

Indonesia tidak boleh terjebak dalam solusi instan yang justru memperpanjang masalah gizi. Jika pemerintah serius ingin menjadikan Makan Bergizi Gratis sebagai program gizi yang nyata, maka reformasi menyeluruh harus dilakukan. Tanpa langkah-langkah ini, MBG hanya akan menjadi gimik politik yang membahayakan generasi masa depan Indonesia.