Abrasi Menggerus Rumah, Laut Mengancam Nyawa

source: pixabay.com

Pulau Balai, salah satu gugusan di Kepulauan Banyak, Aceh Singkil, sedang menghadapi ancaman besar: abrasi pantai yang kian menggerus daratan. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan bahwa dalam 20 tahun terakhir, Kepulauan Banyak telah kehilangan 84,18 hektare garis pantai. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan tanda darurat bagi masyarakat yang hidup di tepi laut. Jika tidak segera ditangani, pulau ini bisa tenggelam dalam 10–20 tahun mendatang.

Dampak abrasi tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup warga Pulau Balai. Rumah-rumah yang terendam air laut, lahan pertanian yang hilang, serta terumbu karang dan mangrove yang rusak adalah bukti nyata krisis ini. Kabupaten Aceh Singkil bahkan masuk dalam daftar wilayah dengan Indeks Risiko Bencana tinggi, di mana abrasi berpotensi memicu bencana beruntun seperti banjir rob dan gelombang ekstrem.

Lalu, apa yang harus dilakukan? Solusi struktural seperti pembangunan tanggul pantai dan penanaman mangrove bisa menjadi langkah awal. Namun, upaya ini harus didukung kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat. Tanpa aksi nyata, Pulau Balai dan warganya terancam menjadi korban berikutnya dari krisis iklim dan kerusakan lingkungan.

Kehilangan Daratan

Abrasi di Pulau Balai bukan hanya soal berkurangnya pasir pantai, melainkan hilangnya daratan yang menjadi tempat tinggal dan sumber penghidupan warga. Analisis citra satelit Google Earth (2000–2020) menunjukkan penyusutan garis pantai hingga 84,18 hektare. Bagi pulau kecil seperti Balai, angka ini sangat signifikan. Setiap tahun, rata-rata 4,2 hektare daratan hilang, menggerus pemukiman dan lahan produktif.

Dampaknya sudah terlihat nyata. Banyak rumah di pesisir Pulau Balai terendam air laut, memaksa warga berpikir untuk relokasi. Namun, relokasi bukan solusi mudah. Keterbatasan lahan di pulau kecil membuat opsi ini sulit diwujudkan. Selain itu, biaya relokasi yang tinggi menjadi beban tambahan bagi masyarakat yang sebagian besar bergantung pada hasil laut dan pertanian.

Lahan produktif seperti tambak dan perkebunan kelapa juga terancam. Abrasi mengubah tanah subur menjadi laut, mengurangi hasil pertanian dan meningkatkan risiko kemiskinan. Jika laju abrasi terus berlanjut, bukan tidak mungkin Pulau Balai akan kehilangan separuh wilayahnya dalam beberapa tahun ke depan.

Ancaman ini semakin nyata dengan proyeksi kenaikan muka air laut. Studi Climate Central (2020) memperkirakan 23 juta orang di pesisir Indonesia berisiko terdampak banjir tahunan pada 2050. Bagi Pulau Balai, ini berarti waktu untuk bertindak semakin sempit.

Tenggelamnya Pulau

Pulau-pulau kecil di Indonesia perlahan menghilang, dan Pulau Balai bisa menjadi salah satu korbannya. Badan Riset Kelautan dan Perikanan (2005) mencatat, Indonesia telah kehilangan 24 pulau kecil akibat kenaikan muka air laut dan abrasi. Jika tren ini berlanjut, proyeksi tenggelamnya Kepulauan Banyak dalam 10–20 tahun bukanlah hal yang mustahil.

Penyebabnya multifaktor. Selain kenaikan muka air laut, kerusakan ekosistem pesisir seperti terumbu karang dan mangrove mempercepat abrasi. Mangrove, yang seharusnya menjadi benteng alami, banyak yang rusak akibat aktivitas manusia. Padahal, tanpa perlindungan alami ini, gelombang laut bisa langsung menerjang daratan, mengikis pantai lebih cepat.

Dampak ekologisnya juga serius. Hilangnya terumbu karang berarti hilangnya habitat ikan, yang menjadi sumber penghidupan nelayan. Jika abrasi terus terjadi, ekosistem laut akan semakin rusak, memperparah krisis ekonomi masyarakat.

Proyeksi USAID (2016) menyebutkan 2.000 pulau kecil di Indonesia berisiko tenggelam pada 2050. Dengan kondisi saat ini, Pulau Balai masuk dalam daftar merah tersebut. Jika tidak ada intervensi segera, pulau ini bisa menjadi kenangan bagi generasi mendatang.

Bencana Beruntun

Abrasi di Pulau Balai tidak berdiri sendiri. Kabupaten Aceh Singkil menempati peringkat 52 dalam Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2021, dengan ancaman multi-sektor seperti gelombang ekstrem, banjir, gempa, dan tsunami. Kombinasi abrasi dan gelombang ekstrem dari Samudera Hindia membuat masyarakat semakin rentan.

Banjir rob (banjir akibat air pasang) menjadi ancaman rutin. Air laut yang merendam pemukiman tidak hanya merusak rumah, tetapi juga mencemari sumber air bersih. Infrastruktur seperti jalan dan dermaga juga terancam, mengganggu mobilitas warga yang bergantung pada transportasi laut.

Dampak sosial-ekonominya sangat besar. Nelayan kesulitan melaut saat cuaca buruk, sementara kerusakan terumbu karang mengurangi hasil tangkapan. Jika akses ke daratan utama terhambat, pasokan makanan dan layanan kesehatan juga bisa terganggu.

Bencana beruntun ini berpotensi memicu krisis kemanusiaan. Migrasi massal, konflik lahan, dan ketegangan sosial bisa terjadi jika warga terpaksa mengungsi. Tanpa penanganan serius, Pulau Balai tidak hanya kehilangan daratan, tetapi juga warganya.

Perlindungan Pesisir

Lalu, bagaimana menyelamatkan Pulau Balai? Solusi struktural seperti pembangunan tanggul pantai dan pemecah gelombang bisa menjadi langkah awal. Namun, ini harus dibarengi dengan penanaman mangrove untuk perlindungan alami. Kombinasi struktur keras dan lunak dinilai paling efektif menahan abrasi.

Pemerintah juga harus memperkuat kebijakan konservasi. Larangan pengambilan karang dan rehabilitasi terumbu karang harus ditegakkan. Selain itu, alokasi anggaran untuk mitigasi abrasi, seperti yang diusulkan dalam Musrenbang 2022, harus segera direalisasikan.

Partisipasi masyarakat juga krusial. Edukasi tentang pentingnya ekosistem pesisir dan pelatihan adaptasi perubahan iklim bisa mengurangi kerusakan lingkungan. Nelayan bisa dilibatkan dalam program penanaman mangrove, sekaligus diberi alternatif mata pencaharian.

Jika tidak ada aksi nyata, Pulau Balai akan menjadi contoh nyata kegagalan mitigasi bencana. Namun, dengan langkah tepat, pulau ini masih bisa diselamatkan. Waktunya bertindak adalah sekarang, sebelum semuanya terlambat.