Mengapa Indonesia Kini Melirik Belarus?
Tulisan dari Fauzan Luthsa tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarHubungan Indonesia dan Belarus selama lebih dari tiga dekade berkembang secara stabil dan konstruktif. Namun, dalam setahun terakhir, ritmenya berubah cepat dan melonjak.
Lazimnya, ketika Jakarta berbicara mengenai mitra strategis, perhatian lebih banyak tertuju kepada ASEAN maupun negara-negara mitra utama seperti China, Amerika Serikat dan India. Dalam konteks tersebut, kunjungan Presiden Alexandr Lukashenko ke Indonesia pada Satu Juli lalu menjadi menarik untuk dicermati.
Kunjungan kenegaraan ke Jakarta ini layak dibaca lebih dari sekadar agenda diplomatik rutin. Peluncuran Roadmap Kerja Sama Indonesia–Belarus 2026–2030 memang menghasilkan sejumlah kesepakatan penting.
Namun makna sesungguhnya dari kunjungan tersebut bukan terletak pada banyaknya MoU yang ditandatangani. Pertanyaan yang lebih menarik adalah, mengapa Belarus menjadi jauh lebih relevan bagi Indonesia saat ini?
Sebagian orang mungkin melihat kunjungan tersebut sebagai hubungan diplomatik biasa antara dua negara yang volume perdagangannya tidak besar jika dibandingkan dengan negara mitra dagang Indonesia yang lain.
Pandangan seperti itu tidak sepenuhnya keliru, tetapi pandangan tersebut gagal menangkap perubahan yang sedang berlangsung. Hubungan Indonesia–Belarus memang telah terjalin selama lebih dari tiga puluh tahun, tetapi baru belakangan ini titik temu kepentingan tersebut berkembang jauh lebih kuat dibanding sebelumnya.
Dalam diplomasi, sebuah negara tidak menjadi penting karena letak geografisnya ataupun besarnya ekonomi, melainkan karena kemampuannya menjawab kebutuhan strategis negara lain. Selama kebutuhan itu belum bertemu, hubungan bilateral biasanya berkembang secara wajar tanpa mengalami lompatan berarti.
Namun ketika kepentingan strategis mulai beririsan, hubungan tersebut dapat memperoleh arti yang sama sekali baru. Belarus tidak datang dengan strategi ekonomi yang baru.
Selama bertahun-tahun negara ini menawarkan pola kerja sama yang relatif sama kepada berbagai mitranya, mulai dari pembangunan perusahaan patungan, fasilitas perakitan, alih teknologi, pusat layanan hingga pelatihan tenaga kerja. Pendekatan tersebut telah diterapkan di Vietnam, Azerbaijan dan sejumlah negara lain di Afrika.
Dengan kata lain, Indonesia bukanlah negara pertama yang menerima tawaran seperti itu. Jika demikian, pertanyaannya bukan lagi apa yang ditawarkan Belarus, melainkan mengapa tawaran yang relatif sama itu baru menemukan momentumnya di Indonesia sekarang. Jawabannya terletak pada perubahan kebutuhan strategis Indonesia.
Industrialisasi Mengubah Cara Pandang Indonesia
Dalam beberapa tahun terakhir, agenda industrialisasi Indonesia terus menguat, tepatnya sejak pemerintahan sebelumnya melalui kebijakan hilirisasi sumber daya alam.
Pada pemerintahan Presiden Prabowo, orientasi tersebut kemudian diperluas dengan penekanan yang lebih besar pada penguatan basis manufaktur, alih teknologi, ketahanan pangan serta pembangunan kapasitas produksi nasional. Perubahan orientasi tersebut turut menggeser cara Indonesia memandang hubungan ekonomi.
Kerja sama dengan negara lain tidak lagi dinilai semata dari besarnya perdagangan, tetapi juga dari kemampuannya memperkuat fondasi industri nasional. Dari perspektif itu, daya tarik Belarus tidak lagi terletak pada besarnya nilai perdagangan, melainkan pada kapasitas industrinya.
Belarus memiliki pengalaman panjang dalam industri alat berat, mesin pertanian, kendaraan komersial, rekayasa manufaktur, hingga produksi pupuk berbasis potash.
Yang ditawarkan bukan hanya produk jadi, melainkan pola kerja sama yang memungkinkan pembangunan fasilitas perakitan, perusahaan patungan, pelatihan sumber daya manusia serta alih teknologi. Bagi Indonesia yang sedang mempercepat industrialisasi, tawaran semacam ini menjadi jauh lebih relevan dibanding satu dekade lalu.
Relevansi tersebut semakin kuat jika dikaitkan dengan agenda ketahanan pangan. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia menyaksikan bagaimana gangguan geopolitik dapat memengaruhi pasokan energi, pangan maupun pupuk.
Potash bukan sekadar komoditas perdagangan, melainkan bahan baku penting bagi industri pupuk yang berpengaruh langsung terhadap produktivitas pertanian dan perkebunan.
Bagi negara dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa, diversifikasi sumber pasokan pupuk merupakan bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan nasional. Perubahan kebutuhan Indonesia membuat Belarus semakin relevan sebagai mitra kerja sama.
Momentum tersebut juga dipercepat oleh perubahan lingkungan ekonomi internasional. Gangguan rantai pasok global mendorong banyak negara mengurangi ketergantungan pada sumber pasokan yang terbatas.
Pada saat yang sama, penyelesaian Perjanjian Perdagangan Bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) membuka peluang baru bagi hubungan ekonomi kedua pihak.
Belarus tidak lagi dipandang semata sebagai negara di Eropa Timur, melainkan sebagai bagian dari ekosistem Eurasia yang semakin penting dalam strategi diversifikasi ekonomi Indonesia. Perjanjian tersebut juga menciptakan insentif baru bagi investasi dan kerja sama industri yang sebelumnya belum tersedia.
Irisan Nilai antara Dasasila Bandung dan Piagam Eurasia
Dengan demikian, kunjungan Lukashenko sesungguhnya memperlihatkan pertemuan dua kebutuhan yang berkembang secara terpisah. Di satu sisi, Belarus terus mencari pasar, investasi dan mitra industri baru di luar pasar tradisionalnya.
Di sisi lain, Indonesia membutuhkan mitra yang mampu mendukung agenda industrialisasi melalui alih teknologi, pembangunan manufaktur, serta penguatan sektor pertanian.
Ketika dua kepentingan tersebut akhirnya bertemu, hubungan bilateral memperoleh momentum yang sebelumnya tidak dimiliki.
Namun kepentingan ekonomi bukan satu-satunya penjelasan. Hubungan antarnegara sering kali berkembang lebih cepat ketika terdapat kesamaan cara pandang mengenai tata hubungan internasional.
Di luar kepentingan ekonomi, hubungan Indonesia–Belarus juga ditopang oleh irisan nilai. Meski lahir dari lintasan sejarah yang berbeda, Dasasila Bandung dan Piagam Eurasia sama-sama menempatkan penghormatan terhadap kedaulatan, kesetaraan antarnegara, penyelesaian sengketa secara damai serta penolakan terhadap dominasi sebagai prinsip penting dalam hubungan internasional.
Piagam Eurasia sendiri merupakan inisiatif yang tengah didorong Belarus dan Rusia dan pembahasannya dijadwalkan dimulai pada Sidang Majelis Umum PBB September 2026.
Irisan nilai tersebut bukan menjadi alasan utama berkembangnya hubungan Indonesia–Belarus, tetapi membantu menciptakan ruang politik yang lebih kondusif ketika kepentingan strategis kedua negara mulai bertemu.
Lebih dari Sekadar Kunjungan Kenegaraan
Karena itu, makna kunjungan Lukashenko jauh melampaui seremoni diplomatik ataupun jumlah nota kesepahaman yang ditandatangani. Kunjungan tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia–Belarus tengah memasuki fase baru.
Kerja sama yang selama ini berkembang secara stabil kini memperoleh dimensi strategis yang lebih luas hingga perluasan kerja sama Indonesia dengan kawasan Eurasia.
Apakah momentum ini akan menjadi titik balik hubungan kedua negara masih bergantung pada pelaksanaan berbagai kesepakatan yang telah dicapai.
Roadmap 2026–2030 hanya akan memiliki arti apabila diterjemahkan menjadi investasi yang terealisasi, pabrik yang benar-benar berdiri, teknologi yang berpindah, serta rantai pasok yang semakin memperkuat daya saing industri nasional.
Jika itu terwujud, kunjungan Lukashenko akan dikenang bukan sekadar sebagai kunjungan kenegaraan, melainkan sebagai momentum ketika hubungan Indonesia–Belarus berkembang dari hubungan bilateral yang selama ini berjalan baik menjadi kemitraan yang semakin strategis bagi kedua negara.