Konten dari Pengguna

Paradoks Sosial : Mengapa Bantuan Sosial Sering Gagal?

Faza Syukron
Saya adalah mahasiswa Universitas Pamulang Jurusan Akuntansi
9 Desember 2024 10:55 WIB
·
waktu baca 4 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Faza Syukron tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ilustrasi pemberian bantuan sosial       kredit foto : kemensos
zoom-in-whitePerbesar
ilustrasi pemberian bantuan sosial kredit foto : kemensos
ADVERTISEMENT
Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan sosial. Dalam berbagai situasi seperti bencana alam, konflik dan lainnya, tindakan seperti bantuan sosial dan kemanusiaan menjadi respon utama. Namun, hasil dari bantuan sosial tidak selalu baik. Kejadian ini disebut sebagai paradoks sosial, dimana upaya membantu justru akan membuat masalah baru atau memperburuk situasi. Ada beberapa masalah dalam bantuan sosial, yaitu :
ADVERTISEMENT

1. Ketergantungan

Salah satu tantangan utama dalam pemberian bantuan sosial adalah ketergantungan. Bantuan sosial yang sifatnya sementara sering kali menciptakan pola ketergantungan pada penerima. contohnya pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) sering dinilai gagal karena kurangnya strategi. Alih-alih menjadi solusi, hal tersebut justru malah mematikan semangat sang penerima untuk memperbaiki kondisi ekonomi, bantuan seperti ini membuat mereka merasa cukup dengan keadaan dan menghilangkan motivasi untuk keluar dari zona yang dinilai sudah nyaman.

2. Inefesiensi Atau Salah Sasaran

Paradoks sosial juga bisa terjadi ketika bantuan tidak mencapai mereka yang benar-benar membutuhkan. Banyak program bantuan sosial mengalami kendala seperti logistik, birokrasi, atau bahkan korupsi. Akibatnya bantuan sering salah sasaran atau tidak maksimal. Selain itu, Inefesiensi juga mengalami kendala lain, dalam beberapa kasus, bantuan sosial juga seringkali diberikan kepada masyarakat yang mampu. Hal ini mengakibatkan mereka yang benar benar tidak mampu jadi tidak mendapat bagiannya.
ADVERTISEMENT

3. Eksploitasi Kampanye Politik

Di era digital, kampanye sosial sering kali menjadi alat untuk memanipulasi simpati masyarakat. Beberapa individu atau organisasi menggunakan isu kemanusiaan sebagai alat untuk menggalang dana tanpa transparansi. Sebagai contoh, ada kasus di mana kampanye donasi online hanya mengalokasikan sebagian kecil dari dana yang terkumpul untuk tujuan yang sebenarnya.
Beberapa negara, termasuk Indonesia, bansos sering kali digunakan sebagai alat politik. Pemberian bantuan menjelang pemilu, misalnya, dapat dimanfaatkan untuk membangun citra positif pemberi, tanpa benar-benar mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat.

4. Stigma Sosial

Salah satu dampak tidak langsung dari bantuan sosial adalah timbulnya pandangan negatif terhadap penerimanya. Penerima bansos sering kali dianggap sebagai kelompok yang “tidak mampu” atau “kurang berusaha” oleh masyarakat sekitar. Pandangan ini tidak hanya datang dari lingkungan luar, tetapi juga dapat muncul dari dalam diri penerima, yang merasa minder karena harus bergantung pada bantuan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan hidup.
ADVERTISEMENT
Contoh kasusnya adalah anak-anak dari penerima bantuan sosial terkadang dihadapi dengan perlakuan diskriminatif di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Mengapa Hal Ini Terjadi?

Paradoks ini muncul karena adanya ketidakseimbangan antara niat, pelaksanaan, dan hasil yang diharapkan. Program bansos sering kali dirancang sebagai solusi jangka pendek tanpa memperhatikan keberlanjutan. Selain itu, kurangnya pengawasan dan transparansi memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan.

Solusi Untuk Paradoks Sosial

1. Fokus Pada Pemberdayaan

Pemberian bantuan sosial harus disertai dengan pemberdayaan, contohnya ketika melakukan program BLT harus di ikuti dengan program memulai bisnis agar penerima bantuan tidak bergantung dengan bantuan yang diberikan.

2. Transparansi & Akuntabilitas

Sistem distribusi bantuan sosial harus dilengkapi dengan teknologi seperti aplikasi digital untuk memantau alokasi dana dan mencegah korupsi.

3. Penguatan Data & Evaluasi

Basis data calon penerima bantuan sosial harus diperbarui secara berkala guna untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam proses pemberian.
ADVERTISEMENT

4. Membatasi Politisasi

Pemberian bantuan sosial harus dipisahkan dari kepentingan politik, hal ini bertujuan untuk memberikan bantuan secara maksimal dan bukan hanya sebagai alat untuk mendapat simpati masyarakat.

5. Peningkatan Kesadaran Publik

Mengedukasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya solidaritas dan alasan dibalik bantuan sosial dapat membantu mengurangi stigma negatif kepada penerima.
Kesimpulannya, bantuan sosial memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, program ini dapat menimbulkan masalah seperti ketergantungan, persepsi negatif, dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, langkah strategis seperti memperkuat pemberdayaan, meningkatkan transparansi, dan memberikan edukasi publik sangat diperlukan. Dengan demikian, bantuan sosial dapat menjadi solusi jangka panjang yang tidak hanya membantu masyarakat mengatasi kesulitan, tetapi juga mendorong kemandirian dan keberlanjutan sosial. Solidaritas yang sejati terwujud ketika bantuan tidak hanya memberikan dukungan sementara, tetapi juga peluang untuk berkembang.
ADVERTISEMENT