Marketing Public Relations di Institusi Pemerintahan, Perlukah?

Salah satu kegiatan pameran Badan Litbangkes yang menyajikan infografis hasil litbangkes dan fot-foto kegiatan pengumpulan data saat penelitian di berbagai daerah. (Dok: Pribadi/Humas Badan Litbangkes)

Kinerja Public Relations atau Hubungan Masyarakat (Humas) menentukan ‘wajah’ suatu institusi. Humas bertugas untuk meningkatkan reputasi atau citra Institusi yang baik atau positif di mata publik. Begitu pula di pemerintahan, peran Humas sangat diperlukan, bukan hanya dalam mencitrakan, melainkan juga menceritakan kinerja Pemerintah. Pemerintah seringkali mengeluarkan kebijakan yang rentan atau sulit diterima oleh masyakarat. Kebijakan ini perlu dikomunikasikan secara humanis, agar mudah diterima oleh publik. Untuk itu Humas Pemerintah perlu membuat suatu formula dengan melakukan Marketing Public Relations (MPR).

Menurut Thomas Haris dalam buku Marketers Guide to Public Relations, MPR merupakan proses perencanaan dan pengevaluasian program-program yang merangsang pembelian dan kepuasan konsumen melalui komunikasi/penyebaran informasi yang dapat dipercaya, melalui kesan-kesan yang menghubungkan perusahaan dan produknya sesuai dengan kebutuhan, keinginan dan kepentingan para konsumen.

MPR mempunyai beberapa fungsi, diantaranya yaitu membantu peluncuran produk baru; membantu memposisikan kembali produk mapan; membangun minat untuk suatu kategori produk; mempengaruhi kelompok sasaran tertentu untuk memperoleh citra yang baik; membela produk yang menghadapi maalah publik; dan membangun citra perusahaan sehingga mendukung produknya (Kotler, 1997).

Konsep MPR Badan Litbang Kesehatan

Penggabungan konsep pemasaran dan kehumasan di lembaga negara akan lebih humanis dan efektif dalam memperlihatkan kinerja Pemerintah. Melalui MPR, Humas Pemerintah dapat membangun brand awareness atau kesadaran masyarakat terhadap kinerja pemerintah sekaligus membangun brand knowledge atau pengetahuan masyarakat mengenai institusi pemerintah. Selain itu, MPR juga dianggap dapat menghemat biaya bila dibandingkan beriklan di media. Dengan demikian, anggaran belanja negara pun dapat dihemat. Seperti halnya Humas di Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) di Kementerian/Lembaga. Badan Litbang Kesehatan (Badan Litbangkes) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga menerapkan konsep MPR tersebut.

Salah satu tugas dan fungsi Badan Litbangkes adalah membuat rekomendasi kebijakan berdasarkan evidance based. Tindak lanjut rekomendasi kebijakan yaitu diadvokasikan kepada pemangku kebijakan yang terkait dengan pengambil keputusan terkait kesehatan di masyarakat. Kemudian diimplementasikan dalam bentuk program-program kesehatan.

Agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh publik, program tersebut memerlukan strategi MPR yang disusun oleh Humas. Salah satunya, advokasi Humas. Humas Badan Litbangkes bukan hanya menekankan pada diseminasi hasil penelitian, melainkan juga mengadvokasikan rekomendasi kebijakan hasil penelitian kesehatan. Mengacu pada kegiatan MPR menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller (Kotler and Keller, 2006), alat dan media yang digunakan Humas Badan Litbangkes dalam mendiseminasikan hasil penelitian: publikasi, event, berita, pidato, dan media identitas.

Publikasi, membuat materi visualisasi yang dapat dipublikasi untuk menjangkau dan mempengaruhi sasaran. Publikasi mencakup pembuatan leaflet, laporan, majalah internal, dan audiovisual. Rekomendasi kebijakan harus dikemas dalam bentuk infografis dan dicetak dalam bentuk leaflet, factsheet, dan buku saku. Hal ini memudahkan pemangku kebijakan dalam memahami isi rekomendasi dan dapat membaca ditengah waktunya yang padat. Infografis rekomendasi kebijakan yang dapat diketahui masyarakat secara langsung juga dapat disebarluaskan melalui sosial media, website dan majalah internal (Warta Litbangkes).

Untuk menarik perhatian stakeholder sesuai sasarannya, Badan Litbangkes mengadakan event atau acara khusus seperti diseminasi. Diseminasi Badan Litbangkes meliputi seminar/parade hasil penelitian kesehatan, pameran, talkshow, simposium, dan lainnya. Event ini dapat digunakan sebagai langkah awal advokasi kepada pemangku kebijakan dengan menyosialisasikan rekomendasi kebijakan. Sosialisasi kemudian dapat ditindaklanjuti dengan lobi-lobi strategis seperti membuat rapat khusus atau rapat terbatas tingkat Menteri.

Salah satu tugas profesional Humas adalah menemukan atau menciptakan berita yang mendukung perusahaan, produk, dan orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu. Untuk itu perlunya membuat press release mengenai rekomendasi kebijakan hasil penelitian. Selain itu press conference/door stop perlu dilakukan agar media mendapatkan informasi langsung dari Badan Litbangkes sebagai narasumber terpercaya. Tentunya hasil penelitian dapat di ketahui masyarakat luas melalui pemberitaan di media massa.

Pimpinan juga diharuskan bisa menjawab pertanyaan dari media massa atau memberi ceramah di berbagai tempat yang penting. Kepala Badan Litbangkes merupakan advokator dalam menyampaikan rekomendasi kebijakan hasil litbangkes.

Badan Litbangkes harus menciptakan identitas visual yang dapat dikenali oleh masyarakat. Identitas visual dapat berupa logo institusi, alat tulis, cara berpakaian serta media visual lainnya. Badan Litbangkes perlu membuat ikon yang dapat mencirikan institusi. Tim Humas juga perlu membuat pernak-pernik seperti agenda, kalender, notebook yang didalamnya terdapat infografis hasil Litbangkes serta pesan-pesan kesehatan.

Kegiatan MPR Badan Litbangkes terbukti perlu dilakukan. Demikian juga MPR di badan litbang lainnya. Bukan hanya perlu, melainkan sangat perlu dan harus terus dikembangkan. Walau masih banyak kekurangan, kedepannya Humas Balitbangkes harus lebih masif dan berinovasi dalam memasarkan hasil penelitian kesehatan. Strategi komunikasi dalam memasarkan rekomendasi kebijakan hasil Litbang Kesehatan perlu diupdate, agar hasilnya dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Sehingga menghasilan suatu kebijakan dan program Kemenkes yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.