Perempuan Desa dan Pertanian: Menanam Masa Depan Ekonomi dari Akar
Mahasiswa PKN STAN / Tertarik pada isu literasi keuangan, ekonomi pembangunan, dan pengawasan sektor digital. / Tulisan merupakan kontribusi opini pribadi.
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Fazila Ghania tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Di balik semangkuk nasi yang kita santap setiap hari, ada tangan-tangan perempuan desa yang menanam, merawat, dan memanen hasil bumi dengan kesabaran dan dedikasi. Mereka tak dikenal publik, tak muncul di berita utama, bahkan tak tercatat secara adil dalam data pertanian nasional. Tapi merekalah, diam-diam, yang ikut menjaga ketahanan pangan kita.
Ketika kita membicarakan pertanian Indonesia, seringkali yang muncul di benak adalah petani laki-laki dengan cangkul dan topi caping. Padahal di banyak desa, terutama di sentra pertanian seperti Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Timur, sebagian besar pekerjaan di sawah dilakukan oleh perempuan — dari menanam bibit, mencabut gulma, hingga panen. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang juga mengurus ternak, memasarkan hasil panen, dan mengelola keuangan rumah tangga.
Namun, peran besar ini sering tak diimbangi dengan pengakuan yang layak.
Tak Dianggap sebagai “Petani”
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sekitar 30% dari total tenaga kerja di sektor pertanian adalah perempuan. Tapi jumlah ini masih bisa dibilang underestimate. Di banyak kasus, perempuan bekerja di lahan pertanian milik keluarga atau suami, dan tidak diakui sebagai petani karena tak tercantum dalam dokumen resmi, seperti Kartu Tani atau Surat Kepemilikan Lahan.
Dalam banyak keluarga petani, nama suamilah yang tercatat sebagai kepala rumah tangga tani, meskipun istrinya ikut bekerja penuh waktu di ladang. Bahkan, ketika pemerintah meluncurkan program bantuan pupuk bersubsidi atau pelatihan teknologi pertanian, yang diundang biasanya hanya laki-laki. Perempuan tetap di lapangan — bekerja, tapi tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
Pendidikan dan Akses yang Masih Jauh
Pendidikan menjadi salah satu kunci utama bagi perempuan desa untuk meningkatkan posisinya dalam sektor pertanian. Namun, kenyataannya masih banyak anak perempuan di desa yang terpaksa putus sekolah karena faktor ekonomi, pernikahan dini, atau beban kerja domestik. Tanpa pendidikan yang memadai, sulit bagi mereka untuk memahami perkembangan teknologi pertanian, mengakses modal usaha, atau ikut terlibat dalam koperasi tani.
Padahal, berbagai studi menunjukkan bahwa ketika perempuan mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan, mereka justru lebih adaptif dalam menerapkan teknik pertanian ramah lingkungan, manajemen keuangan, hingga pemasaran digital.
Pemberdayaan yang Tidak Bersyarat
Pemberdayaan perempuan di sektor pertanian tidak cukup hanya dengan memberikan pelatihan sesekali. Harus ada sistem yang mendukung mereka secara berkelanjutan: akses terhadap lahan, pinjaman modal dengan skema yang adil, pendidikan pertanian berbasis komunitas, dan pengakuan hukum atas peran mereka sebagai petani.
Pemerintah, LSM, dan lembaga pendidikan bisa memainkan peran penting dalam mendorong perubahan ini. Terutama dengan memastikan bahwa perempuan petani ikut duduk dalam forum-forum diskusi pembangunan desa, kelompok tani, dan koperasi. Suara mereka harus didengar, karena mereka tahu persis apa yang terjadi di tanah tempat mereka menanam.
Bukan Sekadar Pekerja, Tapi Penjaga Masa Depan
Pertanian bukan hanya soal produksi pangan. Ia adalah urusan keberlanjutan, kehidupan, dan masa depan. Maka mereka yang menjalankannya — termasuk perempuan desa — bukan hanya buruh tani atau "pendamping petani", tetapi penjaga ekosistem dan penggerak pertumbuhan ekonomi hijau dari akar rumput.
Di tengah tantangan krisis iklim, migrasi desa-ke-kota, dan digitalisasi, kita membutuhkan sistem pertanian yang adil dan inklusif. Dan itu berarti: melibatkan perempuan secara setara.
Karena setiap kali seorang perempuan menanam, ia tidak hanya menumbuhkan tanaman. Ia sedang menanam harapan.