Mengalah Bukan Berarti Kalah, tapi Pendidikan Tak Seharusnya Bergiliran
Mahasiswi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Fazwah Zahra tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSlogan pendidikan sebagai senjata melawan kemiskinan terus digaungkan, namun realitanya tingginya biaya kuliah sering memaksa kakak atau adik harus saling mengalah demi satu bangku akademik.
Banyak dari kita tumbuh dengan pepatah bahwa pendidikan adalah warisan terbaik yang tidak bisa dicuri orang lain. Pendidikan juga selalu diyakini sebagai senjata melawan kemiskinan yang mampu mengangkat derajat sosial keluarga. Namun, ada satu realitas berlapis yang jarang dibicarakan secara terbuka: bagaimana jika merakit senjata itu ternyata terlalu mahal? Di banyak keluarga, tingginya biaya untuk meraih gelar sarjana justru melahirkan dilema baru yang getir, di mana saudara kandung harus saling mengalah dan "antre" agar salah satu dari mereka bisa mengenyam pendidikan tinggi lebih dulu.
Dalam kehidupan sehari-hari, fenomena antre pendidikan ini sangat nyata, meski sering tersembunyi di balik tameng kerukunan keluarga. Kakak yang lulus lebih dulu sering kali menjadi fokus utama pendanaan keluarga. Sementara itu, sang adik terpaksa menunda mimpinya, mengambil jeda bertahun-tahun (gap year), atau bekerja serabutan karena kondisi finansial orang tua yang terbatas. Begitu pula sebaliknya, terkadang sang kakak yang harus mengubur masa mudanya untuk bekerja demi membiayai adiknya. Kasus ini seolah dinormalisasi sebagai bentuk bakti, padahal ia menyimpan ironi tentang hak dasar yang terbentur tembok ekonomi.
Mungkin akan ada yang menyanggah, "Bukankah saat ini sudah banyak beasiswa dari pemerintah daerah maupun pusat? Mengapa biaya masih dijadikan alasan?" Sanggahan semacam ini sering kali melihat masalah hanya dari permukaan dan mengabaikan realitas kelompok yang terjebak di zona abu-abu: kelas menengah rentan.
Bagi keluarga yang secara pendataan masuk ke dalam desil 6 hingga 10, mereka hidup dalam ironi birokrasi. Di atas kertas, status ekonomi mereka dikategorikan "mampu", sehingga pintu bantuan pendidikan dari pemerintah sering kali tertutup sejak awal. Mereka berada di posisi yang serba salah: tidak cukup miskin untuk ditolong negara, tapi tidak cukup kaya untuk berdiri sendiri. Di realitas lapangan, penghasilan keluarga hanya sekadar cukup untuk menjaga dapur tetap ngebul dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, bukan untuk menyuplai dana pendidikan tinggi yang biayanya terus meroket. Mencari beasiswa swasta pun ibarat berebut sekoci penyelamat di kapal karam; butuh usaha ekstra, seleksi ketat, dan kuotanya sangat terbatas. Ketiadaan beasiswa bagi kelompok "nanggung" ini membuktikan bahwa beasiswa bukanlah solusi sistemik yang bisa menjamin hak pendidikan semua orang.
Dalam kacamata sosiologi, realitas ini dapat dibedah melalui pemikiran Pierre Bourdieu mengenai kepemilikan modal (capital). Untuk mendapatkan "kapital budaya" berupa pendidikan yang mampu mengubah nasib, sebuah keluarga mensyaratkan adanya "kapital ekonomi" (uang) yang tidak sedikit. Ketika modal finansial terbatas dan akses beasiswa terputus, pendidikan berhenti menjadi hak universal dan berubah menjadi investasi selektif. Keluarga terpaksa melakukan strategi bertahan hidup dengan memusatkan sumber daya pada satu anak, sementara anak yang lain harus rela dipinggirkan dari arena pendidikan formal.
Kondisi ini memperlihatkan sisi gelap dari struktur pendidikan kita saat ini yang semakin terkomodifikasi. Pendidikan yang pada dasarnya dibentuk sebagai instrumen kesetaraan perlahan bergeser menjadi arena kompetisi modal finansial.
Sistem yang ada saat ini secara tak langsung mengubah kesiapan ekonomi keluarga menjadi penentu nasib akademik mahasiswa.
Jika pendidikan memang ditujukan untuk semua, mengapa peluang awal tidak dibagikan dari garis start yang sama?
Menjadi sangat masuk akal jika kita mulai mempertanyakan kembali validitas dari slogan lawas tersebut. Benarkah pendidikan adalah senjata pemutus rantai kemiskinan, jika untuk mendapatkan "senjata" itu sendiri sebuah keluarga harus mengorbankan impian anak lainnya? Alih-alih meretas kemiskinan secara komprehensif, mahalnya sistem ini justru melanggengkan siklus pengorbanan struktural dari generasi ke generasi.
Pada akhirnya, kerelaan seorang kakak atau adik yang menunda pendidikannya demi sang saudara merupakan bentuk cinta kasih tanpa pamrih yang luar biasa. Meski harus memendam mimpi dan tertinggal di garis start, langkah mundur tersebut adalah sebuah pengorbanan yang mulia. Sebab, dalam urusan keluarga dan kasih sayang, mengalah bukan berarti kalah, melainkan bentuk kemenangan tertinggi melawan ego diri sendiri.