Konten dari Pengguna

Pariwisata Menyelamatkan Venesia atau Menghabisinya Perlahan? Krisis Overtourism

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari FEBEI tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

IlustrasiOvertourismeVanesia : Gemini Images
zoom-in-whitePerbesar
IlustrasiOvertourismeVanesia : Gemini Images

Overtourism di Venesia merupakan salah satu persoalan paling serius dalam perkembangan pariwisata global kontemporer. Selama beberapa dekade terakhir, pariwisata dipandang sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dan sarana promosi budaya suatu negara. Kota-kota bersejarah berlomba menarik wisatawan demi meningkatkan pendapatan dan reputasi internasional di mata dunia. Namun, di balik narasi keberhasilan tersebut, Venesia justru menghadapi krisis pariwisata akibat jumlah kunjungan wisatawan yang melampaui daya dukung sosial dan ekologis kota. Setiap harinya, Venesia menerima sekitar 30.000 hingga 40.000 wisatawan, sementara jumlah penduduk tetap di pusat bersejarah kota ini telah turun di bawah 50.000 jiwa. Kondisi tersebut menyebabkan kota yang sebelumnya merupakan ruang hidup komunitas lokal perlahan berubah menjadi ruang konsumsi wisata global.

Beberapa hunian warga alih fungsi menjadi penginapan jangka pendek, melonjaknya harga properti, serta terbatasnya akses masyarakat lokal terhadap tempat tinggal yang layak menjadi dampak nyata dari overtourism di Venesia. Banyak warga tidak lagi mampu mempertahankan kehidupan sehari-hari di pusat kota akibat tekanan ekonomi yang semakin tinggi. Berbagai kebijakan telah diterapkan oleh pemerintah kota, seperti pemberlakuan tiket masuk bagi wisatawan harian dan pembatasan akses pada periode tertentu. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut belum mampu mengurangi tekanan pariwisata secara signifikan. Dalam praktiknya, warga tidak diusir secara langsung, melainkan secara perlahan terdorong meninggalkan kota karena kondisi kehidupan yang semakin tidak ramah bagi mereka.

Krisis Overtourism di Venesia dan Hak Warga atas Kota

Krisis overtourism di Venesia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis pengelolaan pariwisata atau upaya negara menjaga stabilitas ekonomi. Dengan menggunakan pemikiran Michel Foucault, situasi ini justru memperlihatkan bagaimana kekuasaan bekerja secara halus melalui kebijakan, regulasi, dan pengaturan ruang kota. Foucault menegaskan bahwa kekuasaan tidak selalu hadir dalam bentuk paksaan langsung atau larangan eksplisit, melainkan melalui praktik sosial dan administratif yang tampak normal, rasional, dan diterima secara luas oleh masyarakat.

Dalam konteks Venesia, negara tidak secara terbuka mengusir warganya dari kota, tetapi mengelola ruang kota berdasarkan logika efisiensi, sirkulasi wisata, dan kepentingan ekonomi global. Kebijakan pariwisata lebih berfokus pada kelancaran arus wisatawan, stabilitas pendapatan, serta citra kota di mata internasional, dibandingkan perlindungan terhadap kehidupan sosial warga lokal. Kota kemudian diperlakukan sebagai objek ekonomi dan simbol global, bukan sebagai ruang hidup yang harus menjamin hak-hak penduduknya.

Padahal, kota bukan hanya milik negara atau industri pariwisata. Warga yang hidup di dalamnya memiliki hak atas ruang tinggal, identitas sosial, serta keberlanjutan komunitasnya. Ketika kepentingan negara dan pasar menjadi dominan, overtourism berfungsi sebagai mekanisme kekuasaan yang menormalisasi penguasaan ruang kota dan secara perlahan mengabaikan suara warga lokal. Dalam kerangka ini, persoalan Venesia tidak lagi sekadar krisis pariwisata, melainkan krisis keadilan ruang yang menyingkirkan warga dari kotanya sendiri.

Kesimpulan

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pariwisata tidak pernah bersifat netral, melainkan selalu berkaitan dengan relasi kekuasaan antara negara, pasar, dan masyarakat. Jika kebijakan pariwisata terus berfokus pada kepentingan ekonomi dan reputasi global tanpa memprioritaskan hak-hak warga lokal, maka Venesia berisiko menjadi kota tanpa penduduk ramai secara visual, tetapi kosong secara sosial. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma kebijakan yang menempatkan warga sebagai subjek utama dalam pengelolaan kota, bukan sekadar sebagai dampak sampingan dari industri pariwisata. Tanpa perubahan tersebut, keberlanjutan kota hanya akan menjadi jargon, sementara proses penggusuran sosial akan terus berlangsung secara perlahan dan sistematis.