Benarkah KJP Hanya Sebatas Bantuan Ekonomi bagi Orang Tua?
Mahasiswi Program Studi Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang gemar mendengarkan musik, membaca webtoon, dan mengedit foto atau video.
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Feby Khairunnisa Gucchaniwangi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Dengan adanya, Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang telah menjadi salah satu kebijakan andalan pemerintah DKI Jakarta dalam mendukung akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Namun, pertanyaan besar yang sering muncul adalah: benarkah KJP hanya sebatas bantuan ekonomi bagi orang tua?
PerbesarBerdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa pengertian pendidikan ialah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian, pendidikan menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan demi masa depan.
Pada kenyataannya, akses pendidikan tidaklah mudah untuk didapatkan. Diantaranya, biaya pendidikan, fasilitas sekolah, tenaga pendidik, dan lainnya. Dari semua akses tersebut, ada yang menarik untuk dibahas ialah biaya pendidikan. Biaya pendidikan sendiri sangatlah variatif tergantung sekolah yang dituju, tetapi sekolah dasar swasta berada di rentang Rp. 700.000 - Rp. 100.000.000 dan itupun baru sekedar uang pendaftaran, belum uang lainnya. Tentu, hal ini cukup memberatkan orang tua siswa yang memang dari keluarga kurang mampu dalam membiayai anaknya sekolah. Oleh karena itu, pemerintah memberikan bantuan dana pendidikan berupa KIP, KJP, dan lainnya.
Salah satu bantuan dana pendidikan ialah KJP atau Kartu Jakarta Pintar yang merupakan program dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk masyarakat Jakarta dalam mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta. Dilansir dari laman instagram Dinas Pendidikan DKI Jakarta (@disdikdki), besaran dana KJP per tahun 2024 yang diterima pada jenjang SD/MI ialah Rp. 250.000 dengan tambahan Rp. 130.000 bagi sekolah swasta.
Sebenarnya banyak manfaat dari KJP dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Akan tetapi, sewaktu saya mengunjungi salah satu sekolah swasta di Jakarta Selatan yang dimana siswa yang menerima KJP sekitar 24 siswa dari 30 siswa, tetapi motivasi belajar meraka cukup rendah dengan didukung melalui ulangan harian yang hanya 9 siswa nilainya diatas KKM. Dari sini muncul pertanyaan mengenai penggunaan dana KJP digunakan sebaik mungkin oleh orang tua atau hanya sebatas bantuan ekonomi saja?
Hal ini dikarenakan, banyak dari orang tua siswa memanfaatkan dana KJP untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, seperti membeli kebutuhan konsumtif atau keperluan lainnya. Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak juga berpendapat bahwa pemanfaatan KJP oleh penerima sering kali digunakan secara tidak bijak. Oleh karena itu, diperlukannya pengawasan dan pendampingan lebih intensif agar dampaknya benar-benar dirasakan dalam pendidikan, terutama untuk meningkatkan motivasi belajar siswa serta pelibatan orang tua dan sekolah sebagai mitra dalam pengelolaan dana KJP harus ditingkatkan.
Selain dari perlunya pengawasan dan pendampingan serta pelibatan orang tua dan sekolah, KJP akan sangat berdampak dalam jangka panjang, seperti peningkatan kualitas pendidikan dan menekan angka putus sekolah serta tidak menutup kemungkinan membantu ekonomi keluarga nantinya. Namun, jika hanya sebatas tambahan pendapatan, KJP akan kehilangan esensinya.