Eskalasi Ketegangan Diplomatik Rusia-Inggris dan Integritas Konvensi Senjata Kimia

Belakangan ini, dunia diplomatik diguncangkan dengan berita pengusiran 23 diplomat Rusia oleh pemerintah Inggris. Pengusiran disebabkan adanya dugaan keterlibatan pemerintah Rusia dalam percobaan pembunuhan Sergei Skripal, bekas mata-mata Rusia yang menjadi agen ganda dan membelot kepada Inggris, beserta putrinya, Yulia Skripal, di Salisbury, Inggris. Modus percobaan pembunuhan tersebut diduga menggunakan racun saraf jenis Novichok, jenis senjata kimia yang pernah dikembangkan pada masa Uni Soviet.

Kejadian di Salisbury telah memicu serangkaian aksi pengusiran diplomat, yang tidak hanya dilakukan oleh Rusia dan Inggris terhadap satu sama lain, melainkan juga beberapa negara aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization / NATO) yaitu AS, Kanada, Ukraina dan negara-negara Uni Eropa yang berpihak pada Inggris. Lebih dari 110 diplomat Rusia menjadi subjek persona non grata – jumlah yang sungguh signifikan dalam suatu ketegangan diplomatik. Di samping itu, AS juga menutup Konsulat Rusia di Seattle, AS, sedangkan Inggris berupaya membawa masalah ini ke Dewan Keamanan PBB.

Mengapa reaksi negara-negara Barat terhadap Rusia demikian keras? Ada beberapa elemen yang bisa menjelaskan tingkat seriusnya reaksi terhadap dugaan kasus penggunaan racun saraf di Salisbury.

Penggunaan senjata pemusnah massal

Pertama, senjata kimia merupakan senjata pemusnah massal yang telah dilarang oleh hukum internasional. Meskipun pemerintah Inggris menyatakan bahwa kejadian di Salisbury membawa resiko bahaya yang relatif rendah terhadap kondisi kesehatan publik, namun terdapat kemungkinan sebanyak 130 penduduk telah terekspos racun saraf tersebut. Ini salah satu alasan mengapa senjata pemusnah massal dilarang, karena efeknya yang tidak pandang bulu dan membahayakan masyarakat dalam skala luas.

Senjata kimia merupakan satu dari tiga senjata pemusnah massal yang ada di dunia, di samping senjata biologi dan senjata nuklir. Senjata kimia telah dilarang oleh hukum internasional melalui Konvensi Senjata Kimia, di mana Rusia turut menjadi negara pihak. Negara-negara pihak pada Konvensi Senjata Kimia telah berkomitmen untuk tidak menggunakan senjata kimia, dan melakukan langkah nyata menghancurkan senjata maupun fasilitas produksi senjata kimia yang dimiliki negara tersebut.

Penyerangan terhadap warga negara

Kedua, serangan ditujukan terhadap warga negara Inggris. Hingga saat ini, belum diketahui kebenaran tuduhan Inggris dan negara-negara Barat terkait keterlibatan pemerintah Rusia dalam kasus percobaan pembunuhan Skripal. Yang pasti, korban dalam kasus tersebut adalah warga negara yang wajib dilindungi oleh pemerintah Inggris.

Perlindungan terhadap warga negara dari ancaman keamanan merupakan tanggung jawab pemerintah, sehingga kasus penyerangan warga negara oleh pihak asing berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap legitimasi pemerintah. Tidak heran bahwa pemerintah Inggris di bawah PM Theresa May bereaksi keras terhadap kasus penyerangan Skripal, guna memunculkan figur pemerintah yang siap melindungi dan menjamin keamanan warganya.

Potensi pelanggaran kedaulatan wilayah

Ketiga, penyerangan terjadi di wilayah Inggris. Inggris menuduh Rusia mencoba membunuh warga negara Inggris di dalam teritori Inggris, untuk kepentingan Rusia. Tuduhan ini merupakan tuduhan serius untuk suatu negara, dan dapat diartikan sebagai tuduhan bahwa Rusia telah melanggar kedaulatan wilayah Inggris.

Apabila benar dilakukan oleh Rusia, tindakan percobaan pembunuhan Skripal dan putrinya merupakan tindakan yang sangat provokatif dan dapat mengganggu hubungan antar negara. Di sisi lain, Rusia menolak keras tuduhan Inggris ini, yang disebut Rusia sebagai tuduhan tidak berdasar dan tanpa bukti. Rusia juga berjanji akan kembali membalas tindakan pengusiran atas diplomatnya.

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia mengambil posisi tidak memihak, namun sangat prihatin akan terjadinya serangan menggunakan senjata pemusnah massal di ruang publik. Indonesia mendorong semua pihak yang terlibat untuk dapat menyelesaikan kasus ini secara damai. Penyelesaian damai dapat memanfaatkan mekanisme multilateral yang sudah ada, yakni Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW).

Dampaknya terhadap integritas Konvensi Senjata Kimia

Terlepas dari siapapun yang salah dalam kasus Salisbury, baik itu Rusia maupun Inggris, yang pasti, korban terbesar adalah integritas dari Konvensi Senjata Kimia sebagai komitmen internasional terhadap perlucutan senjata kimia. Faktanya, senjata kimia telah digunakan, dan ini berarti telah terjadi pelanggaran berat yang mencederai perangkat hukum internasional.

Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional dan pihak pada Konvensi Senjata Kimia, menginginkan agar semua negara mendukung upaya nonproliferasi dan perlucutan senjata kimia secara total. Indonesia mengharapkan hukum internasional diperlakukan secara konsisten dan tanpa diskriminasi.