Membaca Bantuan untuk Palestina Lewat Lensa Political Economy of Aid

source: pixabay by Hosnysalah

Setelah serangan besar-besaran pada Oktober 2023, krisis manusia di Palestina memuncak karena ribuan korban jiwa berjatuhan termasuk anak-anak dan perempuan, infrastruktur fasilitas utama seperti rumah sakit dan fasilitas medis lainnya. Bantuan internasional mulai mengalir mengisi kebutuhan dasar seperti air bersih, pangan, obat-obatan, tenda darurat, pakaian dan lain sebagainya. Namun itu semua alokasinya akan terpengaruh dengan dinamika politik global baik penyalurannya.

Beberapa negara pendonor seperti Inggris dan Austria, melakukan peninjauan ulang dan menghentikan sementara bantuan mereka karena alasan politis yakni keterlibatan Hamas dalam konflik tersebut. Sementara itu, negara-negara termasuk Indonesia dan Qatar, terus memberikan dukungan dan bantuan kemanusiaan melalui berbagai lembaga donor dan organisasi internasional. Bantuan luar negeri untuk Palestina pasca-krisis kemanusiaan 2023-2024 dapat dianalisis melalui lensa political economy of aid, dengan mengintegrasikan konsep humanitarianism dan realpolitik.

Bantuan Humaniter sebagai respon terhadap krisis atau konflik berdasar lensa political economy of aid

Konsep humanitarianism menekankan prinsip imparsialitas dan universalitas dalam memberi bantuan yang tujuannya meringankan penderitaan tanpa memandang latar belakang politik. Konsep ini fokus pada kebutuhan darurat, seperti Qatar yang sebagian besar bantuan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, pakaian, dan obat obatan. Qatar telah memberikan bantuan sebesar $500 juta untuk Gaza pasca serangan israel. Bantuan tersebut didistribusikan kepada mereka tanpa diskriminasi. Meski bertujuan murni humaniter, distribusi bantuan seringkali terhambat oleh akses terbatas di wilayah konflik. Bantuan tersebut seringkali terhambat oleh blokade Israel dan kontrol terhadap akses wilayah, yang menunjukkan bahwa prinsip kemanusiaan sering kali berbenturan dengan realitas politik.

Realpolitik dalam Penyaluran Bantuan berdasar lensa political economy of aid

Konsep realpolitik mengungkap bagaimana keputusan pendonor dipengaruhi oleh kepentingan politik dan hubungan internasional. Negara-negara barat seperti Inggris dan Austria menghentikan sementara bantuan ke Gaza karena keterlibatan hamas yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh Israel dan AS. hal ini menunjukkan bahwa bantuan seringkali digunakan sebagai alat diplomasi untuk mendukung kepentingan geopolitik oleh pendonor.

Bantuan dari negara-negara Arab seperti Qatar tidak hanya didasarkan pada solidaritas kemanusiaan tetapi juga bertujuan memperkuat pengaruh politik di wilayah tersebut.

Meskipun konsep Humanitarianism dan Realpolitik memiliki tujuan utama kemanusiaan yang sama berupa bantuan, namun realitas politik seringkali mendikte alokasi dan distribusi bantuan. Misalnya, donor Barat lebih fokus pada Tepi Barat di bawah Palestine Authority (PA) daripada Gaza yang dikuasai Hamas. Dengan analisis melalui lensa political economy of aid, pendekatan ini mengungkap bagaimana struktur kekuasaan global (pendudukan Israel) dan kepentingan geopolitik donor membatarsi efektivitas bantuan kemanusiaan. Bantuan, menjadi alat sementara untuk meredakan krisis tanpa menyelesaikan akar masalah seperti kolonisasi dan blokade

Melalui lensa political economy of aid dapat mengungkap bahwa bantuan asing untuk Palestina justru memperkuat siklus ketergantungan dan ketidakberdayaan politik. Tanpa perubahan struktural seperti penghentian pendudukan Israel dan redistribusi sumber daya, bantuan akan tetap gagal dalam menyembuhkan ekonomi kronis. Bantuan luar negeri untuk Palestina tidak hanya dipengaruhi oleh prinsip kemanusiaan (humanitarianism) tetapi oleh kalkulasi politik juga (realpolitik) dari para pendonor. Struktur kekuasaan global yang mendukung pendudukan Israel akan semakin memperburuk ketergantungan ekonomi Palestina sehingga bantuan lebih berfungsi sebagai mekanisme darurat daripada solusi pembangunan jangka panjang. Perlunya perubahan paradigma yang mempertimbangkan hak politik Palestina serta penghapusan kendala struktural akibat pendudukan untuk mencapai hasil yang lebih efektif.