Berkuasanya Dinasti Politik di Filipina

Siapa yang tidak mengenal Ferdinand Marcos? Mantan Presiden Filipina yang berkuasa lebih dari 20 tahun telah digulingkan rakyatnya melalui People’s Power di tahun 1986. Tidak banyak yang tahu, anak cucu Marcos hingga saat ini masih bercokol di tampuk kekuasaan.

Imelda Marcos, Istri dari Presiden Marcos yang dikenal mengoleksi ribuan pasang sepatu, hingga kini masih menjadi anggota Kongres. Anaknya, Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. pernah menduduki posisi penting di Senat dan pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden di tahun 2016.

Sejak tahun 1986, ketika rakyat Filipina menggulingkan Presiden Ferdinand Marcos, perpolitikan Filipina masih kental dikuasai oleh sekelompok elite dinasti politik dan politisi tradisional.

Tidak hanya dinasti Marcos yang berkuasa. Filipina juga dikuasai oleh dinasti-dinasti politik lainnya. Politik dinasti meliputi hampir seluruh cabang pemerintahan, terutama di eksekutif dan legislatif.

Presiden Filipina ke-13, Joseph Estrada, memiliki anak yang menjadi Senator, yaitu Jinggoy Estrada dan J.V. Ejercito Estrada. Keduanya adalah Senator yang pernah menjadi Wali Kota San Juan City di Metro Manila. Joseph Estrada sendiri saat ini masih menjabat sebagai Wali Kota Manila.

Ilustrasi Politik (Foto: Game of Thrones Facebook)

Alan Peter Cayetano, Menteri Luar Negeri Filipina, yang sebelumnya adalah Senator selama 10 tahun adalah anak dari mantan Senator Renato Cayetano. Saudara perempuannya, Pia cayetano juga seorang Senator.

Wakil Presiden Filipina ke-13, Jejomar Binay, memiliki anak perempuan Nancy Binay yang menjabat sebagai anggota Senat. Sementara, anak laki-lakinya, Jejomar Erwin S. Binay, Jr pernah menjadi Wali Kota Makati City.

Tidak kalah pula keluarga Aquino. Presiden Filipina ke-15, Benigno S. Aquino III adalah anak dari Senator Benigno S. Aquino Jr. yang tewas tertembak di tahun 1983. Ibunya, Corazon Aquino, merupakan Presiden Filipina ke-11. Benigno S. Aquino III juga memiliki saudara sepupu, Bam Aquino yang saat ini menjadi Senator.

Di Filipina, terdapat sekitar 170 dinasti politik dan lebih dari 90 persen dari seluruh provinsi di Filipina memiliki paling tidak satu dinasti politik.

Berkuasanya dinasti politik di Filipina ini menjadi hal yang lazim. Rakyat Filipina merasa telah biasa dengan realitas ini. Bahkan mereka merasa lebih nyaman jika dipimpin oleh dinasti politik yang telah mereka kenal.

Meski tercantum dalam konstitusi Filipina, namun ketentuan tersebut tidak sepenuhnya diimplementasikan, karena kurangnya penegakan hukum disebabkan oleh adanya politisi yang banyak tidak mendukungnya.

Konstitusi Filipina menyatakan bahwa Negara harus menjamin akses yang sama untuk mendapatkan kesempatan dalam pelayanan publik, dan melarang adanya dinasti politik sebagaimana ditentukan Undang-Undang.

Tetapi, upaya untuk membatasi berkuasanya dinasti politik di Filipina ini tampaknya masih jauh dari harapan. Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Anti-Political Dynasty masih menjadi RUU yang tertunda karena masih kuatnya dinasti politik di Senat dan Kongres.

RUU Anti-Political Dynasty tersebut secara umum melarang anggota keluarga dari pejabat incumbent pada keturunan yang sama dari generasi kedua (second degree) untuk mencalonkan diri dalam pemilu yang sama, baik di tingkat nasional maupun lokal, baik secara berurutan, simultan, dan dalam waktu yang sama. Namun demikian, pembahasan RUU tersebut hingga saat ini masih belum mengalami kemajuan yang signifikan.

Realitas politik ini menarik untuk dicermati. Meskipun Filipina merupakan negara demokrasi yang besar di Asia Tenggara, budaya politik di Filipina banyak dikuasai oleh sekelompok elite dinasti politik. Filipina bahkan dijuluki sebagai ‘capital of political dynasty’.

Dinasti politik ala Filipina ini bukan tidak mungkin terjadi di Indonesia. Di beberapa daerah banyak ditemui sejumlah penguasa dari keluarga tertentu. Mungkin sudah saatnya Indonesia mulai serius menyusun peraturan perundang-undangan mengenai dinasti politik.

Langkah ini untuk menghindari praktek korupsi yang rentan terjadi pada dinasti politik dan untuk menghindari adanya penguasa dari keluarga-keluarga tertentu. Hak dan kesempatan yang sama dalam politik harus diberikan kepada siapa saja.